NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan perbaikan infrastruktur belum maksimal mendukung kegiatan ekspor dan impor. "Dari segi logistik masih belum terbantu oleh infrastruktur yang dibangun selama empat tahun ini," katanya, seperti dikutip Antara, kemarin.

Pernyataannya disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada April turun 8,99 persen, sebesar 14,74 miliar dolar Amerika, dibandingkan 16,1 miliar dolar Amerika pada Mei 2018. Dia mengatakan perbaikan infrastruktur belum cukup membantu kegiatan ekspor dan impor karena perbaikan hanya untuk memudahkan perpindahan orang saja. "Jadi infrastruktur yang dibangun berupa infrastruktur jalan, yang cenderung menghubungkan dari pusat kota dan beberapa kota penyebarannya," imbuhnya.

Infrastruktur yang perlu dibangun untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor adalah infrastruktur yang menghubungkan satu sektor industri dengan sektor industri lainnya. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk membangun pelabuhan dan tol laut guna mendukung kegiatan perdagangan di dalam negeri. "Kalau kita memang negara maritim, memang itu yang kita perlukan," tuturnya.

Selain itu, Andry menilai masih ada dua kendala infrastruktur yang dapat memengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Kedua infrastruktur tersebut adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur pasar.

Infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang menjadi dasar untuk dilakukannya kegiatan produksi, seperti harga energi dan harga tenaga kerja. Faktor-faktor produksi di dalam negeri tersebut perlu lebih difokuskan. Ketika faktor produksi semakin kompetitif dan bahan baku semakin murah, maka investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di dalam negeri, imbuhnya.

Sementara itu, infrastruktur kedua yang masih menjadi kendala dalam kegiatan ekspor dan impor adalah infrastruktur pasar. Infrastruktur pasar, menurut dia, masih cukup susah mengingat kondisi global yang saat ini tidak lagi menitikberatkan pembangunan kerja sama regional, tetapi kerja sama bilateral. Karena itu, ia menekankan perlunya memperbanyak kerja sama dengan negara lain guna mendukung kegiatan ekspor dan impor.

Meski belum memberikan dampak di dalam negeri, Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT ASEAN di Bangkok Thailand, Minggu (23/6) menyampaikan bahwa akan menuntaskan proyek-proyek infrastruktur demi membantu pembangunan ekonomi tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand atau lebih dikenal dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Presiden Jokowi menyampaikan kerja sama IMT-GT yang sudah berusia 26 tahun dapat dikatakan sebagai kerja sama segi tiga emas yang meliputi 83 juta penduduk di tiga negara, 14 provinsi di Thailand, 8 negara bagian di Malaysia, dan 10 provinsi di Indonesia. "Kerja sama IMT-GT telah banyak berkontribusi dalam membangun perekonomian sub-kawasan, termasuk meningkatkan daya saing di daerah-daerah, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan nilai perdagangan, pariwisata, dan investasi," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, tantangan ke depan bagi IMT-GT tidak saja soal mempertahankan capaian selama ini, namun juga memastikan agar pembangunan dapat dilakukan lebih efektif. "Selain itu dalam dinamika perekonomian global dan kawasan yang penuh dengan ketidakpastian, penting bagi kerja sama IMT-GT untuk terus meningkatkan sinergi dan kordinasi dalam kerja samanya," ujarnya.