Jakarta dan Wajah Baru

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Selama 492 tahun bukan waktu yang singkat bagi perkotaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu, peringatan 492 tahun Jakarta dengan tema “Wajah Baru Jakarta” menjanjikan tantangan yang tidak mudah untuk merealisasikanya. Betapa tidak, tuntutan pembangunan perkotaan ke depannya semakin kompleks, bukan saja mengacu tantangan internal tapi juga eksternal. Tantangan internal mencakup tentang bagaimana interaksi humanis semua warga yang ada, selain pentingnya membangun kebersamaan dalam memahami tujuan pembangunan setiap periode yang bersamaan dengan gantinya kepemimpinan di daerah. Bahkan, daya dukung sumber daya di daerah juga sejatinya menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan tantangan internal untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan di daerah melalui pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

Selain itu, tantangan eksternal mencakup tentang regulasi yang berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada. Aspek eksternal lainnya yaitu perubahan tatanan global mencakup tentang tuntutan falsafah pembangunan perkotaan dan modernitas di era global. Bahkan, smart city juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan perkotaan di masa depan. Oleh karena itu, komitmen merealisasikan “Wajah Baru Jakarta” harus dimulai dari pemetaan aspek internal yang mensinergikan dengan faktor eksternal tanpa mengesampingkan urgensi semua sumber daya yang ada. Betapa tidak, sumber daya adalah komponen terpenting bagi daerah untuk mendukung sukses pembangunannya. Persepsian sumber daya tidak hanya SDM dan SDA tapi juga sumber daya berbasis kecerdasan buatan yang saat ini semakin jamak dikembangkan, termasuk juga sumber daya robotik yang menjadi bagian dari perkembangan revolusi 4.0 di era industrialisasi kekinian yang semakin canggih.

Jakarta dengan status metropolitan dan pencitraan sebagai ibu kota negara memang tidak bisa terlepas dari tuntutan ketersediaan semua sumber daya diatas. Di satu sisi, SDM yang secara kuantitas banyak tidak selamanya menjadi komponen penting terutama jika kuantitas itu tidak sebanding dengan kualitasnya. Artinya, kuantitas hanya berpotensi sebagai target pasar semata atau menjadi obyek sementara yang terpenting adalah jika SDM itu proporsional antara kuantitas dan kualitas sehingga perannya lebih mengacu sebagai subyek pembangunan.

Padahal, intensitas masuknya pendatang melalui migrasi arus balik pasca lebaran secara tidak langsung menunjukan kuantitas yang tidak selaras dengan kualitas sehingga mengancam kehidupan sosial perkotaan. Jika hal ini berlanjut maka komitmen merealisasikan “Wajah Baru Jakarta” nampaknya akan semakin sulit dan sejatinya ini adalah persoalan klasik di perkotaan, bukan hanya dialami Jakarta. Jadi penting bagi Jakarta dan perkotaan umumnya untuk menata ulang kualitas SDM-nya agar sukses pembangunan perkotaan bsia dijalankan selaras dengan kuantitas SDM-nya

“Wajah Baru Jakarta” diharapkan tidak hanya memanusiakan warga Jakarta tapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi Jakarta secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara apakah orientasi pembangunan perkotaannya bisa lebih memanusiakan warganya? Tentu tidak mudah menjawabnya karena realitas yang ada masih menunjukan magnet daya tarik perkotaan terhadap migrasi.

Padahal jika dicermati sejatinya kasus ini justru menunjukan kegagalan era otda. Ironisnya, ketika era otda sudah gagal masih ditambah dengan salah kaprah dalam menjalankan pemekaran daerah karena yang terjadi justru semakin marak korupsi kepala daerah dan ketimpangan di daerah, termasuk juga fakta kemiskinan di perdesaan sehingga migrasi tahunan pasca lebaran cenderung terus meningkat setiap tahun. Jika Jakarta masih menjadi tujuan dari migrasi tahunan maka sampai kapan “Wajah Baru Jakarta” akan terwujud?

BERITA TERKAIT

Ekonomi Syariah vs Omnibus Law

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pemerintah dan DPR saat ini sedang merancang dan mengusulkan tentang RUU Omnibus Law.…

Bisa Apa vs Apa Bisa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Carut marut kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri…

Modus Korupsi Jiwasraya

Oleh : Agung Setia Budi, SIP., M.Sos Peneliti Studi Ekonomi Politik Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdeteksi ketika manajamen…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Hub Cruise Center

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (NAMARIN)   Geliat wisata bahari atau marine tourism dalam negeri makin…

Ekonomi Syariah vs Omnibus Law

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pemerintah dan DPR saat ini sedang merancang dan mengusulkan tentang RUU Omnibus Law.…

Bisa Apa vs Apa Bisa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Carut marut kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri…