Jakarta – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang menjadi kabar buruk buat para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Alasannya, kenaikan harga BBM bakal mengatrol biaya produksi mereka sehingga memaksa harga produk IKM membubung tinggi. Buntutnya, produk yang dihasilkan 3,8 juta IKM di Indonesia tidak akan mampu bersaing di pasaran, yang pada gilirannya jutaan IKM itu tidak hanya akan kehilangan pangsa pasar, tapi juga terancam gulung tikar alias bangkrut.

NERACA

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof Dr Ahmad Erani Yustika, mengatakan kenaikan harga BBM dipastikan bakal membuat kinerja IKM bertambah berat. “Kenaikan harga BBM akan menyebabkan industri kecil dan menengah akan kehilangan pangsa pasar, karena tidak bisa lagi bersaing dengan perusahaan dengan skala besar dan akan mengakibatkan mereka kolaps atau gulung tikar,” ujarnya saat dihubungi Neraca, Selasa (27/3).

Menurut Erani, kenaikan harga BBM memberatkan IKM karena akan masuk ke dalam sektor biaya produksi dan pembelian bahan baku yang akan ikut menggelembung. Lebih jauh Erani memaparkan, tidak bisa dipungkiri bahwa harga BBM erat kaitannya dengan harga-harga barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga BBM, lanjutnya, akan menyumbang inflasi sekitar 20% terhadap kenaikan riil harga barang dan jasa.

“Menaikkan harga BBM khususnya premium dan solar akan memancing kenaikan harga di segala bidang, mulai kenaikan biaya transportasi, kenaikan barang dan jasa dan ujungnya akan memberatkan industri barang dan jasa karena beban mereka bertambah besar. Selain biaya produksi, biaya distribusi dan biaya gaji dan administrasi umum lainnya yang sudah pasti ikut naik, sedangkan di sisi lain, kenaikan barang dan jasa dan biaya transportasi akan menurunkan daya beli masyarakat lapisan menengah kebawah,” tambah Erani.

Senada dengan pendapat Erani, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, menyatakan IKM yang terkena dampak cukup besar apabila ada kenaikan BBM adalah industri logam dan tekstil. Euis menjelaskan, apabila harga BBM bersubsidi jadi naik, banyak sektor perekonomian yang akan terkena dampak, salah satunya mempengaruhi pertumbuhan IKM yang saat ini berjumlah kurang lebih 3,8 juta di seluruh Indonesia.

“Sepertinya bisa dipastikan IKM yang berbasis logam dan tekstil itu mungkin terasa, dan penurunan produksi sebesar 80% karena pangangkutan transportasi mereka cukup intens dan naiknya cost produksi," ujar Euis di sela-sela acara peresmian kantor Jababeka Inovation Center (JIC) di Bekasi, kemarin.

Walaupun prosentase IKM logam dan tekstil tidak begitu besar dari total keseluruhan IKM, sambung Euis, namun  sebagian besar faktor produksi dari IKM logam dan tekstil itu memerlukan BBM. "Sebanyak 10% komponen energi yang dipakai, yang kedua bahan bakunya, pengangkutannya juga tidak sederhana. Setelah bahan jadinya juga transportasinya tidak bisa dititipkan dengan yang lain. Kalau IKM lain kan masih bisa sharing," jelasnya.

Revisi UMP

Di tempat yang berbeda, Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti mengatakan, dampak kenaikan BBM memungkinkan pengusaha untuk merevisi upah minimum pekerja (UMP). Namun dia menegaskan, diperlukan negosiasi yang baik untuk menekan isu pertikaian antara pekerja dan pengusaha.

Dijelaskan Rahma, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah upah negosiasi, agar nantinya penentuan upah benar-benar memperhatikan sesuai kinerja dan produktivitas masing-masing pekerja, sehingga antara pekerja yang satu dengan yang lain akan menerima upah berbeda. "Kita akan dorong upah negosiasi yang diterapkan, sedangkan upah terendah (minimum) akan menjadi patokan jaring pengaman. Kalau pun ada, maka upah minimum regional hanya sebagai catatan upah terendah. Makanya upah minimum jangan naik terlalu cepat," kata Rahma.

Sementara CEO EC-Think Indonesia, Iman Sugema, berpandangan rencana kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan buat para pekerja kelas menengah ke bawah. Pasalnya, para buruh selalu naik kendaraan umum jika ingin pergi ke tempat kerjanya. Itulah sebabnya, dia mengimbau pemerintah membangun sebuah transportasi khusus untuk para buruh tersebut. Agar para buruh bisa menghemat ongkos transportasi akibat kenaikan harga BBM. "Kalau lebih bijak ada skema khusus untuk buruh. Hal yang paling memungkinkan seperti bus sekolah, transportasi khusus buruh," tandasnya.

Dalam pelaksanaannya, Iman menyarankan agar para buruh itu memakai kartu serikat pekerja mereka untuk bisa naik bus khusus para buruh. Dengan adanya transport khusus buruh diharapkan para pekerja menengah ke bawah tidak terbebani akibat kenaikan harga BBM. "Pakai kartu khusus buruh, visible lah. Negara masa nggak bisa, jadi mereka nggak terlalu terbebani," ungkapnya.

Lebih jauh Iman mengutarakan, buruh pasti akan terbebani oleh pengeluaran biaya transportasi yang membengkak menyusul kenaikan harga BBM. "Ongkos transportasi kurang lebih Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu, dikali 20 hari aja Rp 160 ribu, dan gaji mereka UMR Rp 1,5 juta. Jadi, 40% income mereka (buruh) hanya untuk transportasi," bebernya.

Terkait hal itu, pengamat ekonomi Aviliani menyarankan, pemerintah harus memberikan kompensasi yang layak bagi buruh pabrik, petani dan nelayan atas kenaikan harga BBM tersebut. “Sekitar 40% upah buruh pabrik biasanya terkuras untuk ongkos transportasi, sementara petani dan nelayan umumnya tergolong masyarakat miskin. Porsinya, 60% penduduk miskin berada di desa,” ujarnya.

Sedangkan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Hasbullah Thabrany punya pendapat yang berbeda. Menurut dia, kenaikan BBM tidak akan mempengaruhi produksi IKM dan tidak bisa membuat IKM gulung tikar. Dia memberikan gambaran saat kenaikan harga BBM beberapa tahun yang lalu tidak banyak IKM yang gulung tikar bahkan jumlahnya cenderung bertambah. “Itu hanya akal-akalan oknum tertentu saja yang menginginkan gejolak di masyarakat,” cetusnya.

Hasbullah juga berpendapat, kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi sektor IKM terlebih lagi dari sisi produksi dan transportasi. Dia memberi ilustrasi, moda transportasi taksi membutuhkan sekitar 30 liter BBM per hari. Jika memang BBM naik menjadi Rp6.000 per liter, maka kebutuhan taksi untuk membayar BBM sekitar Rp180 ribu. Sedangkan untuk menyewa mobil sekitar Rp400 ribu dan untuk biaya supir sekitar Rp100 ribu. “Jadi kalau ditotal maka kebutuhan untuk BBM hanya sebesar 25% dari total biaya yang dikeluarkannya. Jadi itu gambaran saja bahwa sektor transportasi bukanlah faktor utama dalam biaya produksi IKM,” tutupnya.