BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan

BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan

NERACA

Ciamis – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Darussalam (IAID) dan Lembaga Pengkajian & Pemberdayaan Masyarakat (LP2M),  Kabupaten Ciamis, gelar halal bi halal kebangsaan dengan tema “Meneguhkan kebangsaan dalam menjalin Harmonisasi Ukhuwah Umat Berbangsa Bernegara" Senin (24/6).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 mahasiswa dan tokoh, seperti  Wakil Rektor IAID Bidang SDM Ahmad Nabil Atoilah, Dekan Fakultas Syariah/Biro Kemahasiswaan IAID, DR. Sumadi M.Ag, Budayaan H. Nurhadi Lc, Kepala Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Andang Firman, Kapolsek Cijeungjing AKP Roesdiana, Danramil Cijeungjing Kapten Lili, dan Kasi Wasbang Kesbangpol Asep Kodari, Ketua BEM Inugal, STAI PGC Nurhayati, STEI Ar-Risalah Aceng Yaser, Karang Taruna Desa Dewasari, Ryan, perwakilan PWI Ciamis, Arul, dan HMI Syariah Cucu.

Pada kesempatan itu, Presiden BEM IAID, Ilham Nur Suryana halal bi halal perlu dilestarikan sebagai refleksi budaya. Ia mengakan sejarah halal bi halal saat tejadi gejala disintegritas bangsa, di mana para elit politik tidak duduk dalam satu meja untuk menyatukan pendapat.

Ia mengatakan mahasiswa memiliki peranan strategis menyelenggarakan kegiatan halal bi halal , untuk mempertegas koridor mahasiswa di poros tengah untuk merajit ukhuwah wathoniah dalam porsi akademis.

“Dengan berbekal etika dan pengelolaan ilmu pengetahuan, untuk mencegah hal-hal negative yang bepotensi merusak nilai-nilai kebangsaan NKRI.  Apalagi, bangsa saat ini, tengah dihadapkan polemic perang dagang internasional antara Amerika Serikat denga Cina,” ungkap Ilham Nur Suryana.

Hal ini terjadi karena tidak banyak proyek manufaktur yang pindah ke China dan Indonesia tidak masuk dalam mata rantai produksi untuk ekspor kedua negara tersebut. Ia berpendapat, Indonesia bisa mendapatkan manfaat positif dari ketegangan tersebut.“Tinggal bagaimana Bangsa ini bisa mengelola potensi kita sebaik mungkin dan menjemput pertumbuhan ekonomi yang baik untuk menjadi negara maju 2036,” tuturnya.

Dengan dihadirkannya kembali mahasiswa di tengah polemik bangsa, diharapkan mampu memberikan sumbangsi ide gagasan yang berkesinambungan, agar kedepan kedaulatan bangsa ini bisa lebih kokoh dan muncul sebagai bangsa yang percaya diri, mampu memenangkan kompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Ketua Pantia, Siraj dalam pandangannya mengatakan politik identitas sedang menyeruak di kalangan mahasiswa. Dengan halal bi halal ini, dapat meredam pembelokan dari politik identitas, sehingga tidak merusak nilai-nilai kesbangsaan.

Sementara sejumlah narasumber mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bahkan, kata Wakil Rektor Bidang SDM IAID, Ahmad Nabil Atoilah S.TH,. M. Hum, kapasitas keilmuan, hendaknya dijadikan tolok ukur dalam bertindak untuk menilai informasi yang benar dan salah, khususnya menyikapi polemic pilpres.

Pada kesempatan itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Ciamis, Andang Firman mengatakan pendidikan karakter bangsa harus terus menerus digelorakan, agar moralitas bangsa tetap terjaga.“Pedomana berbangsa kita adalah UUD 1945, yang meruapakan kesepakatan para pendiri bangsa,” tegas Andang.

Ia mengatakan, saat ini, masih banyak ancaman yang menghantui Indonesia, seperti ancaman narkoba, budaya, separatis.“Kita harus waspada seriap saat, agar bentuk-bentuk ancaman tersebut bisa diminimalkan bahkan dihilangkan,” seru Andang.

Pancasila sebagai karakter bangsa, kata dia, meliputi karakter universal dan karakter kebangsaan, di mana nilai karakternya sudab memenuhi aspek yang dibutuhkan dalam mengatur perikehidupan di Indonesia. Ron

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…