Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah? - PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25% menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas bunga surat utang (obligasi) untuk proyek infrastruktur dari 15% menjadi 5%, serta menghilangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa pesawat dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah bakal memprioritaskan revisi terhadap undang-undang (UU) terkait PPh badan tersebut.

NERACA

"Sekarang sedang di-exercise dan sudah betul-betul dihitung rate-nya turun ke 20%. Itu (kajian terkait) seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, pekan lalu.

Sri Mulyani menjelaskan guna menurunkan tarif pajak perusahaan, pemerintah harus merevisi UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh. Saat ini rancangan revisi UU tersebut tengah disiapkan pemerintah dan bakal diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR. "RUU PPh akan menjadi prioritas," ujarnya.

Penurunan tarif pajak badan, menurut dia, seiring dengan permintaan Presiden Jokowi untuk memberikan insentif pada dunia usaha guna turut membantu perekonomian. Presiden, menurut Menkeu, juga meminta agar fasilitas pajak yang diberikan tak hanya sekedar instrumen, tetapi bisa dilaksanakan di lapangan. "Jadi yang lebih penting adalah memastikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, atau rencana pengubahan UU PPh agar tarifnya lebih rendah bisa berjalan di lapangan," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Selain itu, Menkeu juga memastikan aturan terkait super deduction tax sudah rampung. Aturan tersebut diharapkan dapat dirilis pada pekan ini atau awal pekan depan.

Selain mematangkan sejumlah insentif fiskal, menurut dia, pemerintah juga telah mengidentifikasi tujuh sektor industri yang dinilai potensial, seperti makanan-minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Nantinya, pemerintah akan memetakan kebutuhan dan karakteristik industri-industri tersebut agar dapat turut mendongkrak perekonomian. "Masing-masing sektor nanti kami akan follow up kebutuhannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menagih janji penurunan tarif PPh Badan ke Presiden Jokowi. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, para pengusaha kembali mengingatkan janji tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan reformasi perpajakan yang digaungkan kepala negara. Bahkan, pengusaha ingin kebijakan itu bisa dilanjutkan kabinet pemerintahan mendatang bila Jokowi sudah resmi ditetapkan sebagai presiden periode 2019-2024.

Pemerintah juga memastikan bakal memangkas PPh final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur dari 15% menjadi 5%. "Penurunan tarif PPh bunga obligasi untuk infrastruktur ini sudah (dipastikan), akan kami turunkan dari 15% menjadi 5%," ujar Sri Mulyani.

Penurunan tarif PPh final bunga obligasi merupakan salah satu insentif fiskal yang bakal dikeluarkan pemerintah guna mendorong investasi. Selain insentif tersebut, pemerintah juga bakal memangkas tarif PPh badan dan super deduction tax.

Sri Mulyani tak menjelaskan lebih rinci terkait rencana pemangkasan bunga obligasi tersebut. Namun, penurunan bunga obligasi sebenarnya sudah lama dikaji pemerintah. Sebelumnya, dia menyebut penurunan bunga surat utang tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk memiliki instrumen investasi tersebut. Penurunan tarif obligasi juga diharapkan meningkatkan pendalaman pasar keuangan.

Saat ini, pajak bunga obligasi dipatok 15% untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan 20% bagi WP luar negeri sesuai PP No 100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Selain itu, perlakuan pajak obligasi juga berbeda-beda di antara instrumen investasi. Misalnya, obligasi yang menjadi instrumen penempatan dana pensiun tidak dikenakan tarif PPh final, sementara tarif pajak PPh final untuk pajak bunga obligasi reksa dana terhitung 5% hingga 2020 dan akan meningkat jadi 10% mulai 2021 mendatang.

"Kita sekarang ini sudah, untuk penurunan tarif PPh untuk bunga obligasi untuk infrastruktur ini sudah, akan kami turunkan dari 15% menjadi 5%. Kemudian, kita masih menunggu dari Pak Menko mengenai berapa jumlah kelompok industri yang akan mendapatkan tax allowance," ujarnya.

Rencana penurunan PPh bunga obligasi sebenarnya sudah digulirkan sejak 2018. Hingga saat ini, pengenaan PPh untuk bunga obligasi masih beragam. Misalnya, obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri dikenakan PPh bunga sebesar 15%. Sementara itu, tarif PPh untuk reksadana adalah 5%, meski ada pula yang tidak dikenakan pajak.

Dorong Ekspor dan Investasi

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai positif insentif pajak yang sedang disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong investasi dan ekspor. "Ini memang sudah janji pemerintah. Pemangkasan pajak merupakan salah satu cara yang paling efektif guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya seperti dikutip Katadata.co.id, belum lama ini.

Wacana penurunan tarif pajak PPh Badan, menurut Prastowo, sudah sering disuarakan. Pemerintah dalam konteks reformasi pajak pasca tax amnesty juga pernah mewacanakan penurunan tarif pajak tersebut.

Saat ini tarif PPh Badan Indonesia bukan yang tertinggi di ASEAN. Tarif PPh Badan Indonesia saat ini 25%, sedangkan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi Indonesia yaitu 30% (tarif progresif 5%-30%). Lihat saja PPh Badan Filipina yaitu 30%, Myanmar 25%, Laos 24%, Malaysia 24%, Thailand, Vietnam, Kamboja 20%, Singapura 17%.

Secara umum, tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. "Memang ada keluhan bahwa pasar keuangan kita tidak kompetitif karena pajaknya," ujarnya.

Namun, belum ada bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan rasio pajak. Prastowo menambahkan, Indonesia sendiri pernah menurunkan tarif pajak pada tahun 2000 dan 2008, tapi tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan.

Terkait penurunan tarif PPh bunga obligasi untuk infrastruktur menjadi 5%, Prastowo melihat hal ini bisa menjadi salah satu insentif fiskal yang turut mendorong investasi. Penurunan tarif obligasi juga diharapkan bisa meningkatkan pendalaman pasar keuangan.

Saat ini, pajak bunga obligasi dipatok 15% untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Penetapan ini sesuai dengan PP No.100 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi.

Menurut Prastowo, mengenai pembebasan PPN untuk sewa pesawat luar negeri merupakan salah satu cara pemerintah untuk menekan tarif tiket pesawat. "PPN sewa pesawat merupakan salah satu komponen penentu tarif tiket," ujarnya. Namun, masih ada komponen lain seperti sewa bandara dan harga bahan bakar avtur yang ikut mendongkrak tarif. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH MASIH CARI FORMULA PENARIKAN PAJAK - JK: Pajak E-Commerce Jadi Masalah Dunia

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menjadi masalah dunia. Masalah…

Tiga Hal Yang Dikerjakan Pemerintah Sebelum Pindah Ibukota

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyatakan akan fokus kepada tiga hal sebelum merealisasikan wacana memindahkan ibu kota, guna…

Hari Pajak dan Reformasi Perpajakan

    Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama KPP PMA Satu   Tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai "Hari Pajak."…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Hipmi: Investor Tidak Lagi Wait and See - DAMPAK POSITIF PERTEMUAN JOKOWI-PRABOWO

Jakarta-Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto menimbulkan konfiden yang…

Fitra Desak DPR Umumkan 32 Calon Anggota BPK

NERACA Jakarta-Anggota Komisi Keuangan DPR  Johnny G. Plate mengatakan, panitia seleksi belum akan membuka 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa…

DPR Minta Tak Ada Lagi Calon Tunggal Pimpinan BI - JAGA INDEPENDENSI

NERACA Jakarta - Komisi XI DPR-RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI untuk meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal…