NERACA

Jakarta - Kebijakan transfer ke daerah dalam RAPB-P pada 2012  terjadi kenaikkan sebesar 1,78% menjadi sebesar Rp478 miliar. Adapun besarnya dana  transfer tersebut adalah  hasil kesepakatan dengan Panja Anggaran DPR RI. “Peningkatan transfer ke daerah dalam RAPBN-P 2012 tersebut disebabkan adanya peningkatan dana perimbangan, sementara dana otonomi daerah khusus dan penyesuaian tidak mengalami perubahan,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono di Jakarta,27/3

Menurut Marwanto, pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya melalui sistem desentralisasi fiskal. Dalam RAPBN-P 2012, anggaran transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp 476.263,7 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp 5.854,2 miliar atau 1,24% dari pagu APBN 2012 sebesar Rp 470.409,5 miliar.

Lebih jauh Marwanto mengatakan adapun Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN-P 2012 naik Rp 5,85 triliun dibandingkan APBN 2012, khusus DBH Pajak turun 4,96% karena koreksi atas perhitungan PBB 2012, dan menurunnya DBH PBB sejalan dengan pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. “Hasil kesepakatan dengan Panja Badan Anggaran bahwa kenaikan DBH menjadi sebesar Rp 8,37 triliun,” ucapnya

Sedangkan DBH Pajak Penghasilan (PPh) dalam RAPBN-P 2012, Marwanto menjelaskan bahwa telah meningkat Rp 21,6 triliundari semula Rp 18,96 triliun atau naik 14,1% dari APBN 2012 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran kurang bayar. “ Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam RAPBN-P 2012 meningkat menjadi 1,6 triliun yang semula Rp 1,4 triliun atau naik 14,2% dari APBN 2012, kenaikan tersebut karena naiknya penerimaan negara dari CHT karena kenaikan tarif CHT dan pemberantasan cukai ilegal,” tambahnya.

 Lebih lanjut lagi, Marwanto memaparkan mengenai perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), dalam RAPBN-P bahwa DBH SDA Migas meningkat menjadi Rp 39,18 triliun yang semula Rp 32,28 triliun atau naik 29,2% dari APBN 2012, terutama karena kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai rupiah sehingga meningkat Rp 9,2 triliun. “Berdasarkan hasil kespakan Panja Badan Anggaran bahwa DBH Migas naik menjadi sebesar Rp 41,69 trilun,” paparnya

Marwanto melanjutkan, DBH SDA pertambangan umum naik 11,7% dari APBN 2012, karena peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan umum dari iuran tetap dan royalty karena peneingkatan tarif. DBH SDA Kehutanan dalam RAPBN-P 2012 naik 10,59% dari APBN 2012 dikarenakan meningkatnya PNBP dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ( IIUPH), dan dana reboisasi.

 Marwanto menjelaskan, DBH SDA Perikanan naik 5,4% dari RP 120 miliar dalam APBN 2012 menjadi Rp 126,5 miliar dalam RAPBN-P 2012. Lebih tingginya perkiraan realisasi DBH perikanan dikarenakan adanya kewajiban penyaluran kurang bayar Tahun Ajaran 2011 sebesar Rp 6,5 miliar. *mohar