Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

NERACA

Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah ada 22 orang yang mendaftarkan sebagai Capim KPK 2019-2023 hingga hari ini.

"Berdasarkan pengecekan sampai dengan hari Jumat, 21 Juni 2019 pukul 15.00 WIB, pelamar yang masuk sebanyak 22 orang," kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/6).

Latar belakang 22 orang tersebut menurut Indiryanto cukup bervariasi."Pelamarnya variatif, ada dari unsur advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lain-lain," kata Indriyanto lagi.

Pansel saat ini juga melakukan "road show" ke daerah-daerah untuk bertemu dengan para akademisi dan lembaga masyarakat di 8 kota sejak 19 Juni 2019 lalu.

"Berdasarkan sosialisasi di daerah, keinginan dan minat bahkan potensi daerah, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi cukup signifikan dan salah satu dinamika keinginan publik adalah adanya ekspektasi dinamis atas 'clean government' yang merata di sektor pelayanan publik," ujar Indriyanto.

Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (17/6), Indriyanto mengatakan bahwa Presiden memberikan ruang keleluasaan pansel untuk memilih Capim KPK terbaik dari unsur mana pun.

Namun di masyarakat juga sudah beredar salinan surat Kapolri nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri yang memuat 9 nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.

Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.

Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.

Pendaftaran Capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019.

Mereka yang berminat mengikuti seleksi dapat menyampaikan langsung berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK, Kemensesneg Gedung 1 lantai 2 Jln Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat 10110 pukul 09.00-15.00 WIB pada hari kerja atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 29 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Selain itu, berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Calon yang mendaftar juga diisyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif…

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi   NERACA Jakarta - Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat akan mendorong Pemerintah…

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum   NERACA Jakarta - Bank DKI Jakarta telah melaporkan kasus dugaan pembobolan ke…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi…

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK   NERACA Jakarta - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rahardjo,…

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU  NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan…