Hijrah ke Kota

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Arus balik pasca mudik telah selesai dan prediksi pemerintah jumlah arus mudik naik 30 persen. Tahun 2017 ada 20 juta pemudik lalu tahun 2018 menjadi 21,6 juta atau naik 6 persen dan di tahun ini ada 23 juta pemudik. Perbandingan tahun 2017 terbagi menjadi dua, pertama: pemudik pengguna transportasi umum 19,04 juta atau naik 4,85 persen dibanding tahun 2016 yaitu 18,16 juta, naik bis sekitar 4,32 juta, angkuta penyeberangan 3,98 juta, kereta api 4,37 juta, kapal laut 0,96 juta, dan pesawat terbang 5,40 juta. Kedua: pengguna kendaraan pribadi 9,55 juta atau naik 16 persen dari tahun 2016 yaitu 8,20 juta. Distribusi pengguna motor 6,07 juta dan mobil 3,48 juta. Ancaman dari mudik yaitu kecelakaan dan Kementerian Perhubungan menghimbau stakeholder menyediakan mudik gratis bagi motor yang bisa mengangkut 208.435 penumpang dan 44.721 motor

Ritual mudik ternyata mampu menggerakan ekonomi di semua sektor. Bahkan, BI telah menyedikan uang pecahan kecil hanya Rp.200 triliun untuk penukaran uang baru pada lebaran 2019 dengan prediksi kebutuhan Rp.167 triliun. Oleh karena itu sangat beralasan jika perputaran uang selama mudik meningkat pesat. Bahkan, BI memprediksi penarikan uang pada ritual mudik tahun 2019 ini naik 20 persen jika dibanding tahun lalu. Prediksi penarikan uang tunai selama pekan terakhir ramadhan mencapai Rp.15,4 triliun per hari. Realitas ini menunjukan perputaran uang selama mudik menjadi potensi sangat menarik dicermati, tidak saja dari aspek sosial tapi juga nilai ekonomi terutama dikaitkan potensi yang dapat dioptimalkan.

Fakta mudiknomics terbentang dari daerah berangkat ke daerah tujuan dan jika pemudik diprediksi 23 juta orang maka perputaran uangnya tinggal mengalikan. Yang menarik dicermati mudiknomics yaitu eksistensi Jawa yang menjadi titik perputaran uang. Hal ini tidak lepas dari fakta Jawa menjadi tujuan mudik karena mayoritas perantau dari Jawa. Aspek lain adalah konsekuensi Jawa sebagai daerah terpadat penduduknya.

Oleh karena itu, perputaran dan sebaran uang selama mudik bisa terdeteksi dari sebaran geografis. Fakta ini menunjukan Jawa masih dominan. Data BI menunjukan akumulasi net inflow atau uang yang masuk dibanding uang yang keluar di Jawa cenderung semakin tinggi. Artinya, perputaran uang di Jawa cenderung meningkat selama musim mudik lebaran.

Sebagai perbandingan misalnya, mudik lebaran tahun 2017, net inflow di Jawa Tengah mencapai Rp. 8,5 triliun sedangkan untuk di Jawa Barat mencapai Rp.11 triliun, di Jawa Timur cenderung rendah yaitu Rp.5 trilun, dan di Yogya hanya Rp.3 triliun. Fenomena kontras justru terjadi di kota-kota di luar Jawa karena net inflow cenderung negatif. Bahkan di Jakarta net inflow bisa minus Rp.13,7 triliun. Hal ini tentu tidak bisa terlepas dari larinya pekerja dari Jakarta ke Jawa sehingga perputaran uang terhenti sementara dan ini didukung sepinya lalu lintas dan transaksi bisnis di Jakarta selama mudik.

Hal ini juga didukung fakta mudik tahun lalu tujuan dari Jakarta ke Jawa Tengah yaitu 42,3 persen dan ke Jawa Barat 34,7 persen. Fakta ini pemerintah tidak bisa mengelak dari tuntutan pemerataan pembangunan sehingga sebaran ekonomi tidak terfokus di Jawa. Oleh karena itu, era otda dengan alokasi dana desa dan dana kelurahan seharusnya bisa mendukung pemerataan dan memacu kesejahteraan di daerah sebagai upaya mereduksi migrasi kependudukan dengan pembangunan dan optimalisasi peran dari BUMDes.

Potensi

Kalkulasi mudiknomics dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu pertama: jasa angkutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek angkutan merupakan salah satu aspek utama melihat perputaran uang selama mudik. Dari data Kementrian Perhubungan menunjukan besaran kalkulasinya dan hal ini tertolong oleh mudik gratis. Mudik gratis memberikan dampak positif dan yang diselenggarakan oleh sejumlah korporasi membantu mitra usaha untuk mudik gratis dan ini secara tidak langsung mampu mengurai kemacetan lalu lintas dan mereduksi kecelakaan. Data tahun 2014 jumlah kecelakaan mudik 3.888 kasus, 2015 ada 3.049 kasus dan tahun 2016 yaitu 2.719 kasus. Tahun 2016 korban meninggal 504 jiwa, luka berat 873 jiwa, dan luka ringan 3.635 jiwa. Data Polri di tahun 2018 terjadi 1.154 kecelakaan atau turun 17 persen dibanding lebaran 2017 yaitu 1.623 kasus. Rincian korban meninggal di tahun 2018 yaitu 242 orang atau turun 44 persen dari tahun 2017 yaitu 616 orang.

Kedua: aspek sandang. Fakta konsumsi untuk sandang cenderung meningkat menjelang lebaran. Paling tidak, hal ini bisa terlihat dari trend penjualan busana muslim. Data dari penjualan busana muslim cenderung meningkat 75 persen sehingga hal ini menjadi bukti yang sangat kuat tentang mudiknomics dari aspek sandang. Kalkulasi ini secara mudah misalnya setiap pemudik membeli 2 stel pakaian maka kebutuhan kumulatif dari aspek sandang mencapai 60 juta potong. Oleh karena itu, panen tahunan dari bisnis sandang ini tentu dimanfaatkan secara maksimal oleh industri garmen. Prediksi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bahwa penjualan tahun 2019 mencapai Rp.220 triliun dengan asumsi sumbangan lebaran 40-45 persen sehingga belanja ritel lebaran Rp.88-99 triliun.

Ketiga: aspek pangan. Meski harga sembako cenderung naik pada ramadhan – lebaran, tapi animo masyarakat melakukan konsumsi di musim mudik tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, beralasan jika inflasi tahunan selama ramadhan – lebaran, khususnya sektor pangan cenderung meningkat dan ini sebenarnya sudah diprediksi. Artinya, meski stok pangan ditambah, inflasi sektor pangan tetap terjadi dan inflasi Juni 2018 sebesar 0,59 persen atau lebih rendah dibanding Juni 2017 sebesar 0,69 persen, sedangkan inflasi Mei 2017 sebesar 0,39 persen sedangkan inflasi lebaran Juli 2016 mencapai 0,69 persen.

Terkait ini maka inflasi April 2019 sebesar 0,44 persen menjadi signal negatif dibalik ancaman inflasi musiman selama ramadhan. Apalagi, inflasi April 2019 adalah tertinggi sejak 2008. Bahkan, dibandingkan Maret 2019 yang hanya 0,11 persen dan inflasi April 2018 sebesar 0,10 persen. Oleh karena itu, inflasi tahun kalender Januari – April atau catur wulan pertama sebesar 0,80 persen. Padahal, indikasi inflasi pra ramadhan dipicu oleh mahalnya harga tiket pesawat yaitu 0,03 persen sedangkan harga bawang putih menyumbang 0,04 persen.

Keempat: aspek telekomunikasi. Jalinan komunikasi selama mudik ternyata juga makin meningkat sehingga sangatlah beralasan jika semua operator meningkatkan kapasitasnya agar komunikasi selama mudik tetap lancar. Fakta ini secara tidak langsung menunjukan adanya perputaran uang yang lebih besar untuk aspek telekomunikasi selama mudik dan juga menunjukan aspek sosial ekonomi mudik tidak bisa diremehkan mata rantainya. Mata rantai mudiknomics sangat kompleks dan nomialnya sangat besar sehingga fakta ini menarik dicermati dan beralasan jika dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Pasca mudik maka ancaman di perkotaan adalah arus balik dengan sejumlah kalkulasi yang kompleks dan semua potret sukses arus mudik menjadi muara hijrah ke perkotaan.

BERITA TERKAIT

Industri Tekstil Perlu Proteksi Pemerintah

Oleh: Esther Sri Astuti, Peneliti Indef Industri tekstil memang mengalami masa keemasan pada era 80-an. Pentingnya membahas masalah industri tektil…

Celah Korupsi dari Sistem Keuangan Parpol

Oleh: Grady Nagara, Manajer Program Next Policy Mengapa korupsi di negara ini tidak pernah usai? Mengapa sebagian besar praktik korupsi…

Masyarakat Mendukung Pemekaran Papua

  Oleh : Sabby Kosay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Janji Presiden Jokowi untuk mengabulkan permintaan masyarakat Papua terkait…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transformasi Kurikulum

Oleh: Doni Koesoema A,  Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong Transformasi kurikulum merupakan tantangan pertama Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan…

Kunci Indonesia Maju, Lawan Hoax dan Radikalisme!

Oleh : Friska Anastasia, Penggiat Gerakan Literasi Terbit Keberadaan berita hoax dan pemyebaran paham radikal belakangan ini bisa mendatangkan masalah…

Program Prioritas Jokowi Harapan Kemajuan Indonesia

  Oleh : Yasin, Pemerhati Sosial Politik Pemerintahan  Jokowi-Ma'ruf langsung tancap gas pasca pelantikan dengan menerapkan program prioritas. Dengan adanya…