Kegagalan Hemat Energi

Meski cukup alot dalam negosiasi dengan DPR, pemerintah kelihatannya akan mengeksekusi opsi menaikkan harga BBM, sebagai salah satu opsi untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam perkembangan terakhir, kita melihat kondisi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, pemerintah agak “pede” karena mendapat dukungan paling tidak dari kelompok elite DPR dengan beberapa partai koalisinya, serta beberapa pengamat ekonomi. Kendati secara rasional menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang harus diambil, namun bukan pilihan yang mudah untuk dieksekusi.

Bagaimanapun, pilihan kebijakan ini akan memberatkan kehidupan rakyat miskin atau mereka yang nyaris miskin. Daya beli anggota masyarakat yang selama ini sudah tergerus oleh kenaikan berbagai komoditas pangan, akan semakin terkikis habis.

Masyarakat kecil akan semakin dibuat miskin dan kalang kabut, pascakenaikan harga BBM, yang tentunya segera diikuti dengan kenaikan tarif angkutan, dan harga komoditas lainnya, sehingga tak mengherankan jika kelompok orang miskin di Indonesia berpotensi semakin bertambah banyak.

Jauh hari sebelum pemerintah berencana menaikkan harga BBM, sudah ada seruan dari para petinggi negeri ini bagi masyarakat untuk melakukan langkah penghematan energi. Dalam banyak kesempatan, banyak pejabat negara yang “mengekor” jejak pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengkampanyekan langkah hemat energi. Namun, lagi-lagi yang muncul tidak adanya konsistensi dan satu kata antara pikiran, ucapan dan perbuatan.

Kenyataannya, penghematan energi tidak pernah dilakukan (hanya lip-service). Mobil dinas pejabat misalnya, tetap saja mobil mewah berkapasitas mesin besar yang rakus BBM. Padahal seharusnya, para petinggi negara segera menggantikan mobil dinas mewahnya dengan mobil berkapasitas mesin kecil (hemat energi) yang selama ini dikenal sebagai city car seperti Toyota Avanza, Suzuki Karimun Estilo, Daihatzu Xenia, Ceria, dan sejenisnya. Atau, kalau mau rendah hati, ke kantor bisa pakai sepeda motor (ojek) bahkan sepeda sport, supaya tubuh menjadi lebih sehat.

Bahkan kalau perlu, para petinggi negara dapat menggunakan sarana transportasi massal atau angkutan umum semacam kereta api, busway, taksi dan sejenisnya. Siapa bilang hukumnya haram bagi para pejabat publik untuk mengendarai kendaraan umum? UU juga tidak melarangnya. Justeru dengan cara itu, mereka akan menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat umum, dan publik akan bersimpatik di dalamnya. Publik akan bisa menilai keseriusan pemerintah dalam membenahi sarana transportasi dengan cara menjadi pengguna langsung dari produk kebijakan yang dikeluarkannya.

Sayangnya, contoh perilaku pejabat seperti itu belum ada. Penghematan yang dikampanyekan belakangan ini hanya sekadar wacana, basa-basi, tanpa ada tindakan nyata. Belum lagi, kita bicara mengenai keadaan rumah mewah para pejabat atau perumahan kompleks para petinggi negara. Mereka bisa dikatakan boros energi dengan menggunakan pendingin ruangan yang berlebihan, serta penggunaan listrik yang tidak terkontrol. Padahal, yang membayar semuanya itu berasal dari uang rakyat yang selama ini patuh membayar pajak ke negara.

Sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur. Para pejabat negara sering tidak menyadari pentingnya ketauladanan. Mereka asal bicara tapi hipokrit dalam tindakan. Pendek kata, tidak ada kesepadanan antara pikiran, kata yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan. Kita akui saat ini langka figur keteladanan, yang mampu memberikan contoh bagi semua kalangan. Figur yang membumi dan memiliki integritas tinggi di masyarakat. Kalau kelangkaan pemimpin seperti ini terus terjadi sepanjang waktu, maka jangan heran jika Indonesia akan sulit menjadi negara maju di kemudian hari.

Related posts