Pemerintah Masih Kaji Pemangkasan PPh Badan

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terus melakukan kajian terhadap alternatif kebijakan penurunan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan. Hal itu seperti disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut dia, dalam exercise yang sudah dilakukan Kemenkeu, Suahasil menjelaskan, termasuk menghitung estimasi besaran dampak dari penurunan PPh badan. Tapi, ia enggan menyebutkan secara mendetail dampak yang dimaksud. "Yang pasti, kita terus melihat potensi kapan akan dilaksanakan. Semua masih terus dipikirkan," ujarnya.

Suahasil menuturkan, pemerintah terus mempertimbangkan berbagai aspek apabila kebijakan ini akan segera diterapkan. Termasuk memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dapat terus berjalan sepadan. Tidak hanya dalam kurun waktu satu tahun, juga beberapa tahun mendatang. Pemerintah juga turut memasukkan pertumbuhan ekonomi domestik dan kondisi ekonomi makro global dalam pertimbangan exercise ini. Suahasil mengatakan, pemerintah tentu berharap konstelasi ini dapat memperkuat dampak positif dari arah kebijakan pemerintah.

Terlepas dari berbagai pertimbangan, Suahasil menjelaskan, arah kebijakan untuk menurunkan PPh badan menjadi 20 persen dapat hampir dipastikan. "Sudah sesuai dengan yang disampaikan Ibu (Sri Mulyani) kemarin (saat rapat terbatas di Istana Negara)," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menjelaskan, penurunan tarif PPh badan sangat dimungkinkan seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI) dan peningkatan pengawasan wajib pajak. Tapi, penurunan tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek.

Secara umum, Yustinus menambahkan, tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Hanya saja, belum terdapat bukti empirik yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio. "Indonesia sendiri pernah menurunkan tarif pajak tahun 2000 dan 2008, dan tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan," ujarnya.

Yustinus menjelaskan, tarif PPh badan Indonesia yang kini di angka 25 persen sebenarnya bukan yang tertinggi di ASEAN. Tarif di Filipina mencapai 30 persen, sementara Myanmar 25 persen. Negara lain yang menerapkan angka lebih rendah adalah Laos (24 persen), Malaysia (24 persen), Thailand, Vietnam, Kamboja (20 persen) dan Singapura (17 persen).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai PPh. Perubahan dilakukan dengan menurunkan besaran PPh dari 25 persen menjadi 20 persen. Angka ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara.

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Berharap Realisasi Belanja Membaik

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan realisasi belanja pemerintah yang sempat menurun di…

Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyebab Blackout PLN

  NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi yang menjadi penyebab listrik PLN padam total atau "blackout" pada…

PT Sarimelati Kencana Telah Miliki 500 Outlet Pizza Hut

      NERACA   Bekasi - PT Sarimelati Kencana Tbk., pemegang hak waralaba pizza terbesar di Indonesia, Pizza Hut,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…