KPK Ingatkan Pemkot Sukabumi Hati-Hati Kelola Anggaran

KPK Ingatkan Pemkot Sukabumi Hati-Hati Kelola Anggaran

NERACA

Sukabumi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi agar berhati-hati berkaitan dengan penganggaran APBD, proses mutasi rotasi, serta pengadaan barang dan jasa. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Tugas Jawa Barat Tribudi Rohmanto usai Sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi di Balaikota Sukabumi, Kamis (20/6).

Ia mengatakan, dalam penganggaran APBD jangan sampai ada uang ketok palu ataupun dana pokir (pokok-pokok pikiran), sebab semua itu tidak ada dalam aturan. Untuk itu pokir DPRD harus disampaikan sebelum Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan."Pokir DPRD juga tidak boleh masuk atau disampaikan pada tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan penyusunan DPD," ujarnya.

KPK juga mengingatkan tentang pengadaan barang dan jasa, menurutnya itu juga harus bebas dari intervensi pihak manapun. Sebab, siapapun bebas dan berhak ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku."Pengadaan barang juga tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, termasuk timses yang mengatasnamakan walikota ataupun wakil walikotanya," tandasnya.

Hal itu juga berlaku dalam proses mutasi dan rotasi pegawai. Karena proses tersebut juga harus berdasarkan asas sesuai kompetensi dan analisis jabatan (anjab). Jadi tidak ada intervensi juga dari pihak-pihak lain di luar pemerintahan Kota Sukabumi."Biarkan kepala daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bekerja dengan ruang yang cukup untuk rotasi pegawai. Ingat proses di Kabupaten Cirebon itu yang terjadi, semua ada fee dan nilainya. Kalau ada hal seperti ini, tentu kami akan memberikan tindakan-tindakan yang tegas," tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau tata kelola pemerintah tidak boleh ada uang titipan. Hal itu termasuk pungutan, suap, pemerasan, hingga gratifikasi. KPK akan terus memantau, termasuk di Kota Sukabumi."Kondisi saat ini, informasi bisa didapat dengan media apapun. Kami bisa dengan mudah memantau," akunya.

Sementara itu Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menegaskan, dalam pengadaan barang dan jasa tentunya harus dilakukan secara profesional. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun."Tidak ada intervensi dari manapun. Kalau ada yang dimaksud silahkan laporkan langsung," tuturnya.

Apalagi lanjut Andri, Kota Sukabumi menargetkan nol persen korupsi. Hal itu akan menjadi keberhasilan bagi Pemkot Sukabumi, jika tidak terjadi accident dalam korupsi."Intinya harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan saja. Dan ini juga demi Kota Sukabumi lebih baik, semua pihak harus mencegah korupsi," ujar Andri.

Pencegahan korupsi juga bukan hanya dalam pengadaan barang dan jasa saja, melainkan masalah penganggaran APBD serta mutasi rotasi jabatan."Kita harus ada Bimtek. Sebab belum tentu semua OPD memahami. Harus disampaikan kepada OPD. Makanya saya mengimbau tata kelola pemerintah harus baik," pungkas Andri. Arya

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Samakan Persepsi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa - Percepat Perencanaan

Pemkot Sukabumi Samakan Persepsi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Percepat Perencanaan NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus menggengjot…

Perbaikan 205 Rumah Tidak Layak Huni Tangsel Selesai Akhir November

Perbaikan 205 Rumah Tidak Layak Huni Tangsel Selesai Akhir November   NERACA Tangerang - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas…

Bukalapak Siap Menjadi Penyalur KUR

Bukalapak Siap Menjadi Penyalur KUR NERACA Jakarta - Marketplace kondang Bukalapak berharap bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Raih Berbagai Prestasi, Bupati Eka: Semua itu Adalah Bonus Kinerja Jajaran OPD dan Rakyat Tabanan

Raih Berbagai Prestasi, Bupati Eka: Semua itu Adalah Bonus Kinerja Jajaran OPD dan Rakyat Tabanan  NERACA Tabanan, Bali - Entah…

100 Persen Sampah Plastik Bisa Didaur Ulang

100 Persen Sampah Plastik Bisa Didaur Ulang NERACA Jakarta – Sebanyak 100 persen sampah plastik bisa didaur ulang yang menjadi…

Komoditas Turun Harga, Kota Sukabumi Alami Deflasi

Komoditas Turun Harga, Kota Sukabumi Alami Deflasi   NERACA Sukabumi - Banyaknya beberapa komoditas alami penurunan harga di lapangan, Kota Sukabumi…