NERACA

Jakarta--Pemerintah dinilai keliru mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp6000/liter.   Artinya terjadi ketidaksinkronan,  dimana subsidi BBM hanya sebesar Rp137 triliun. Sementara disisi lain pemerintah malah menaikkan anggaran cost recovery bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asing. Dalam RAPBN Perubahan 2012 sebesar 15,16 miliar dolar AS atau naik 23 persen dibandingkan APBN sebesar 12,33 miliar dolar. 

"Pemerintah kan minta kementerian lembaga hemat, mengurangi anggaran, masyarakat juga disuruh menyumbang kenaikan harga minyak mentah Rp1.500 per liter, tapi anehnya cost recovery bagi KKKS asing yang nambang minyak itu malah ditambah," kata Ekonom  EC-Think, Iman Sugema di Jakarta,27/3

Menurut Iman, dalam APBN-P 2012 yang telah diketuk palu pemerintah bersama DPR-RI, lifting minyak di tahun ini disepakati 930 barel per hari (bph) dari sebelumnya 950 bph. Harga minyak mentah Indonesia pun (ICP) direvisi menjadi USD105 per barel dari USD90 per barel. Namun, cost recovery dinaikkan dari USD12,33 miliar menjadi USD15,13 miliar atau sebesar USD44,69 per barel.

"Ini kan aneh, produksi berkurang tetapi justru malah biaya penambangan dan recovery segala macam naik. Kalaupun alasan pemerintah karena ICP naik, kenaikan ICP hanya membuat cost recovery sebesar 16,67%, bukan sampai 25,35%  seperti yang disepakati," terangnya

Kenaikan cost recovery ini, sambung Iman menjadi tidak relevan karena dengan menaikan cost recovery sebesar 15% di APBN-P 2012, pemerintah memboroskan anggaran sebesar USD1,25 miliar atau Rp11,24 triliun.  "Angka Rp11,24 triliun ini, jika ditambah dengan dana Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) sebesar Rp25,6 triliun dan subsidi angkutan umum sebesar Rp4,3 triliun, maka didapat angka Rp41,64 triliun. Inikan bisa menambal kekurangan subsidi BBM sebesar Rp41,2 triliun," paparnya

Oleh karena itu, kata Iman lagi, pemerintah harus menghitung kembali dan menekan angka cost recovery ini. Sehingga kenaikan BBM subsidi sebesar Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 tidak perlu terjadi. "Kalau BBM tidak naik, kan tidak perlu ada BLSM dan subsidi angkutan umum," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan biaya operasi minyak dan gas yang dikembalikan atau "cost recovery" dalam RAPBN Perubahan 2012 sebesar 15,16 miliar dolar AS atau naik 23 persen dibandingkan APBN sebesar 12,33 miliar dolar.

Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Selasa mengatakan, kenaikan "cost recovery" tersebut merupakan usulan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).  "Atas usulan KKKS per Maret 2012, `cost recovery` diajukan 15,16 miliar dolar AS," katanya.

Menurut Priyono, dalam pelaksanaannya, pihaknya akan mengawasi pengeluaran "cost recovery"-nya, sehingga dimungkinkan turun. Pihaknya berpatokan "cost recovery" tidak lebih dari 25% hasil produksinya.  "Kalau ternyata nanti `cost recovery`-nya lebih dari 25 persen, maka di-`carry over` ke 2013, sehingga nilai `cost recovery` tetap terjaga," ujarnya.

Priyono menuturkan, peningkatan "cost recovery" dikarenakan pula perubahan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP).  Akibat kenaikan ICP, biaya operasi seperti "Duri Steamflood" meningkat dikarenakan proyek tersebut memakai gas untuk meningkatkan produksi minyaknya.

Pada patokan harga minyak 90 dolar AS per barel, biaya Duri Steamflood dialokasikan 1,484 miliar dolar AS.  Namun, lanjutnya, dengan patokan ICP 105 dolar AS per barel, biaya Duri Steamflood meningkat menjadi 1,767 miliar dolar atau meningkat 19%. **mohar/cahyo