Perlu Harmonisasi Kearifan Lokal dan Ilmu Pengetahuan

Perlu Harmonisasi Kearifan Lokal dan Ilmu Pengetahuan

NERACA

Jakarta - Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan perlu ada harmonisasi kearifan lokal dan ilmu pengetahuan untuk berkontribusi pada pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

"Ada beberapa hambatan untuk menerapkan kemajuan ilmiah, seperti budaya, akses pasar, kurangnya kapasitas komunitas lokal, preferensi yang berbeda, biaya dan penerapan yang tidak praktis untuk lingkungan tertentu," kata peneliti bidang hukum lingkungan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Laely Nurhidayah di Jakarta, Selasa (18/6).

Hal itu disampaikan Laely dalam lokakarya Kearifan Lokal dan Ilmu Pengetahuan: Kontribusi terhadap Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan.

Dia mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi adalah sulitnya penerapan hasil ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengelolaan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan bagi komunitas lokal."Komunitas lokal ini menanam tanaman yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan," ujar dia.

Selain itu, banyak proyek paludikultur masih dalam tahap uji coba, sementara tantangan utama dalam meningkatkan dan mempercepat pengembangan paludikultur. Paludikultur adalah budidaya tanaman tanpa drainase pada lahan gambut yang basah. Selain itu, cetak sawah di beberapa lokasi tidak benar-benar berhasil dalam 1-2 tahun.

Laely menjelaskan di Kalimantan Tengah, masyarakat lokal cenderung memilih untuk menggunakan varietas padi lokal, daripada varietas padi baru yang dipromosikan pemerintah. Padahal, varietas yang baru ini lebih ramah lingkungan."Mereka lebih menyukai rasa varietas padi lokal daripada yang baru," ujar dia.

Varietas padi baru memiliki jangka pendek untuk panen hanya tiga bulan, tetapi lebih mahal dan membutuhkan pemeliharaan intensif daripada varietas padi lokal yang panen 6-8 bulan.

Kemudian, masyarakat lokal juga belum familiar dengan penggunaan traktor tangan. Karena bagi mereka, harga bahan bakar untuk mengoperasikan traktor itu jauh lebih mahal dari pada melakukan secara manual atau tradisional.

Pengenalan traktor tangan untuk masyarakat lokal sangat lambat dan sulit untuk dilaksanakan karena lebih mahal untuk membeli bensin daripada melakukannya secara manual. Latar belakang pendidikan yang rendah juga merupakan faktor karena lebih sulit untuk melatih orang untuk menggunakan teknologi tanpa pendidikan yang memadai.

Profesor Shawkat Alam dari Sekolah Hukum Universitas Macquarie dari Australia mengatakan harus segera mengatasi jurang antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal sehingga ke depan yang harus dilakukan adalah adanya adaptasi dan harmonisasi agar kearifan lokal dan ilmu pengetahuan dapat sejalan mengakomodir praktik dan inovasi yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan mata pencaharian komunitas lokal. Ant

BERITA TERKAIT

MK Harus Perjuangkan Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat

MK Harus Perjuangkan Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat NERACA  Nusa Dua, Bali - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan…

Pemerintahan Jokowi Miliki Modal Besar Atasi Intoleransi

Pemerintahan Jokowi Miliki Modal Besar Atasi Intoleransi   NERACA Jakarta - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pemerintahan…

Anwar Usman Tegaskan Asosiasi MK Asia Independen

Anwar Usman Tegaskan Asosiasi MK Asia Independen   NERACA Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan organisasi Association of…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Koperasi dan UKM - Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan menggalakkan…

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara  NERACA Jakarta - Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel…

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya  NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito…