Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

NERACA

Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD. “Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar antara lain, Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00, Provinsi Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00, Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00, Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00, Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00, Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00.

Selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00, Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72, Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20, Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27, Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23, Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72, Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09, Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04, Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen. Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian terhadap delapan hal yang sering terjadi terkait alokasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan alokasi APBD untuk belanja antara lain penganggaran tidak sesuai dengan substansi. “Realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggaran, kelebihan pembayaran belanja modal,” kata Tjahjo. Selain itu, lima hal lain yang sering bermasalah terkait APBD adalah kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting; kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa termasuk jasa konsultasi.

Kemudian penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan; penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai; serta pertanggungjawaban belanja kurang tertib. Tjahjo mengatakan dengan peraturan yang sudah ada, daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

BERITA TERKAIT

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…

DEFISIT APBN MELEBAR HINGGA RP 135 TRILIUN LEBIH - Menkeu: Pertumbuhan Semester I Capai 5,1%

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I-2019 mencapai  5,1%.  Angka ini berdasarkan perhitungannya terhadap kontribusi…

BSDE Bukukan Penjualan Rp 2,7 Triliun

NERACA Jakarta –Perusahaan properti, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) mencatatkan penjualan sebesar Rp2,7 triliun pada semester I/2019. Direktur Bumi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

ANRI Terima Arsip Statis Presiden Soeharto

    NERACA   Jakarta - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khazanah arsip statis tentang Presiden kedua Soeharto…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…