Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

NERACA

Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD. “Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar antara lain, Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00, Provinsi Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00, Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00, Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00, Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00, Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00.

Selanjutnya adalah Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00, Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72, Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20, Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27, Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23, Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72, Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09, Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04, Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen. Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian terhadap delapan hal yang sering terjadi terkait alokasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan alokasi APBD untuk belanja antara lain penganggaran tidak sesuai dengan substansi. “Realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggaran, kelebihan pembayaran belanja modal,” kata Tjahjo. Selain itu, lima hal lain yang sering bermasalah terkait APBD adalah kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting; kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa termasuk jasa konsultasi.

Kemudian penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan; penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai; serta pertanggungjawaban belanja kurang tertib. Tjahjo mengatakan dengan peraturan yang sudah ada, daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

BERITA TERKAIT

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Serap Rp23 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

MRT Kembangkan Pembayaran Tiket Lewat QR Code

    NERACA   Jakarta - PT Mass Rapid Transit Jakarta mengembangkan sistem pembayaran tiket baru dengan menggunakan QR Code…

Motor Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi…