Rasio KPR Terhadap PDB Nasional Hanya 2,9%

NERACA

Jakarta - Direktur Utama BTN Maryono menyatakan bahwa rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) nasional hanya sekitar 2,9 persen padahal potensi tersebut dapat jauh lebih besar dari jumlah tersebut. "Rasio KPR terhadap PDB hanya 2,9 persen lebih rendah dibandingkan Malaysia dengan rasio 38,4 persen dan Filipina dengan rasio 22,3 persen, dengan rasio yang masih rendah artinya masih banyak ruang bisnis perumahan yang bisa dikembangkan, dan memajukan sektor properti itu berarti memberikan efek bergulir bagi 136 subsektor properti lain," kata Maryono di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh unit riset yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Housing Finance Center atau HFC, tercatat BTN House Price Index atau BTN HPI pada triwulan I 2019 mencapai 163,90 atau naik sekitar 7,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, ujar dia, laju kenaikan BTN HPI pada triwulan pertama tahun ini juga terhitung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika pada triwulan I /2018 BTN HPI tumbuh 6,44 persen dibandingkan triwulan I tahun 2017.

Ia memaparkan bahwa BTN HPI sempat tertekan pada tahun 2015 hingga 2018 karena laju pertumbuhan HPI cenderung melandai dari tumbuh sekitar 14,30 persen pada triwulan I 2015 hanya tumbuh 11,49 persen pada triwulan I/2016 lalu turun lagi pada triwulan I tahun 2017 dan anjlok pada triwulan I 2018 yang hanya tumbuh 6,44 persen pada triwulan I 2018. "Namun tahun ini kita optimistis harga properti akan semakin meningkat, seiring dengan diselesaikannya proyek-proyek infrastruktur yang telah digagas pemerintah," katanya.

Optimisme tersebut, lanjutnya, didasarkan pada data kenaikan BTN HPI yang terjadi di daerah dengan perkembangan infrastruktur yang pesat dan adanya potensi pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut, diantaranya Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Berdasarkan data HFC, Maryono memaparkan setidaknya ada 6 kabupaten/kota yang tercatat memiliki BTN HPI di atas rata-rata BTN HPI Nasional yaitu Batang-Jawa Tengah (253,29), Jember-Jawa Timur (252,20), Batam-Kepri (232,28), dan Bantul-DI Yogyakarta (221,62) serta Banyumas-Jawa Tengah (232,28).

Sementara Jakarta Timur di peringkat ke enam meraih BTN HPI sebesar 215,50. Daerah tersebut mayoritas dilalui proyek infrastruktur yang baru diselesaikan seperti jalan tol, lintasan kereta dan lain sebagainya. Maryono berharap kerja keras dari pemangku kepentingan bidang properti dapat mengurangi backlog properti yang masih bertengger sebesar 11,4 juta rumah dengan fokus mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah.

Adapun per Mei 2019, Bank BTN telah memberikan dukungan pembiayaan perumahan untuk MBR dan Non-MBR 386.137 unit rumah, baik pembiayaan KPR maupun Konstruksi. Khusus utk pembiayaan perumahan MBR, baik KPR Subsidi maupun Kredit Konstruksi, Bank BTN telah menyalurkan sebanyak 272.600 unit rumah dengan jumlah kredit Rp17,24 triliun, yang terdiri dari KPR Subsidi 93.221 unit jumlah kredit Rp11,89 triliun dan Kredit Konstruksi rumah MBR 179.379 unit jumlah kredit Rp4,35 triliun.

Sementara itu, target Pemerintah pada 2019 dalam merealisasikan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibayangi oleh defisit kuota pembiayaan rumah subsidi. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali, mengatakan kuota pembiayaan rumah subsidi yang mencakup proyek Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisi Bunga (SSB) akan segera habis dalam 2 bulan-3 bulan ke depan (sekitar Agustus-September 2019). Hal ini juga bisa menyebabkan banyaknya akad KPR subsidi yang menggantung.

“Jadi tantangan utama rumah subsidi dalam waktu dekat adalah siaga backlog kuota rumah subsidi FLPP/SSB khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bahkan kuota rumah subsidi di beberapa cabang BTN sudah habis atau hampir habis,” jelasnya. Tahun ini pembangunan rumah subsidi hanya mencapai 168.000 unit dengan rincian FLPP sebanyak 68.000 unit dan SSB sebesar 100.000 unit.

BERITA TERKAIT

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

Niaga Internasional - Pemerintah Diminta Lobi China Guna Tingkatkan Ekspor Nasional

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menginginkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dapat melobi pemerintah…

Anak dan Perempuan Rentan Terhadap TPPO

Anak dan Perempuan Rentan Terhadap TPPO NERACA Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak untuk kepentingan anak-anak, Save the…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…