Menteri Pertahanan - Indonesia Belum Perlu Terapkan Wajib Militer

Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan

Indonesia Belum Perlu Terapkan Wajib Militer

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.

"Kita 'kan belum mau perang. 'Mindset' (cara berpikir) Pancasila dulu yang disiapkan," kata Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.

Pancasila, lanjut dia, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia."Bagaimana 'mindset' kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," kata dia.

Ryamizard juga meminta bagi siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia."Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucap dia.

Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut.

Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6)."Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata dia.

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer, seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

Ia menilai program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua KPK - Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara

Agus Rahardjo Ketua KPK Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara  Kendari - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

Ketua DPR RI - Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat

Puan Maharani Ketua DPR RI Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Korps…

Wakil Ketua MPR RI - Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon

Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Lemkapi: Hidup Sederhana Anggota Polri Tingkatkan Kepercayaan Publik

Lemkapi: Hidup Sederhana Anggota Polri Tingkatkan Kepercayaan Publik   NERACA Jakarta - Sikap hidup sederhana dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah…

KPK Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gorontalo-Jabar

KPK Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gorontalo-Jabar   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas…

DPR Tinjau Seleksi Calon Hakim Agung

DPR Tinjau Seleksi Calon Hakim Agung   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua…