Menteri Pertahanan - Indonesia Belum Perlu Terapkan Wajib Militer

Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan

Indonesia Belum Perlu Terapkan Wajib Militer

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.

"Kita 'kan belum mau perang. 'Mindset' (cara berpikir) Pancasila dulu yang disiapkan," kata Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.

Pancasila, lanjut dia, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia."Bagaimana 'mindset' kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," kata dia.

Ryamizard juga meminta bagi siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia."Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucap dia.

Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut.

Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6)."Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata dia.

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer, seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

Ia menilai program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar  NERACA  Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya…

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market

20 Persen Ponsel di Indonesia Dibeli dari Black Market NERACA Jakarta - Sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar…

Lippo Cikarang Raih Properti Indonesia Award

Lippo Cikarang kembali membuktikan kepiawaiannya dalam hal membangun hunian yang diakui masyarakat terbukti dari proyek Cosmo Estate memperoleh penghargaan Properti…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis   NERACA Jakarta - Ahli hukum Wincen Santoso melihat dalam beberapa tahun terakhir ini…

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan - Soal Kasus Aset LCC

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan Soal Kasus Aset LCC NERACA Jakarta - Perseroan Terbatas Bank Sinarmas Tbk menyerahkan penanganan…