Nusakambangan Dapat Memberikan Efek Jera Bagi Koruptor

Nusakambangan Dapat Memberikan Efek Jera Bagi Koruptor

NERACA

Purwokerto - Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof. Hibnu Nugroho meyakini lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, dapat memberi efek jera bagi napi kasus korupsi.

"Kalau saya belajar dari namanya lembaga pemasyarakatan itu sama. Tapi, apakah di Cipinang, apakah di Jawa Barat, itu memberikan efek jera untuk pemidanaan," kata dia di Purwokerto, Rabu (19/6).

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan pemikiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin memenjarakan napi koruptor di Nusakambangan sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Menurut dia, upaya untuk menghindari terjadinya napi melakukan pelesiran dan sebagainya itu ada di Nusakambangan.

"Ini yang harus dipahami kenapa ada pemikiran (pemenjaraan napi koruptor di) Nusakambangan. Ini untuk mengeliminasi adanya tindakan-tindakan dalam hal cuti, kesalahan pembinaan, dalam hal keluar tanpa izin. Ini sebetulnya arahnya ke sana," kata dia.

Dalam hal ini, kata dia, keinginan KPK memenjarakan napi koruptor di Nusakambangan sebagai upaya membatasi terpidana untuk melakukan hal-hal yang kemungkinan dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang berada di kota-kota besar."Kalau di Nusakambangan kan sulit. Itu yang dipikirkan oleh KPK ya seperti itu," jelas dia.

Menurut dia, pemindahan terpidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, tidak mengurangi makna karena sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dikumpulkan di Nusakambangan dengan tujuan memberi efek jera.

Ia mengatakan hal itu dilihat dari tujuan pemidanaan berupa memberikan efek jera, bukan tujuan pendekatan lembaga pemasyarakatan di kota dan sebagainya."Kalau memang itu betul untuk memberikan efek jera, ya di Nusakambangan. Semuanya akan 'clear'," tegas dia.

Seperti diketahui, KPK menginginkan napi kasus korupsi tertentu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan yang berkategori "maximum security" dengan harapan dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana korupsi atau memberikan efek jera.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu mengusulkan untuk mengajukan nama-nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke Nusakambangan itu.

"Rencananya di bulan Juni ini akan ada surat terlebih dahulu dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian kami pelajari dan dibahas bersama sehingga nanti dihasilkan daftar narapidana kasus korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6). Ant

BERITA TERKAIT

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi   NERACA Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak…

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan   NERACA Kota Pekanbaru - Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si…

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah   NERACA Depok - Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro mengatakan pelajaran tentang Pancasila perlu diubah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

Ketua BPK Resmikan Organisasi Profesi Pemeriksa IPKN

Ketua BPK Resmikan Organisasi Profesi Pemeriksa IPKN NERACA Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Agung Firman Sampurna, meresmikan…