Pelaku UMKM Desak Suku Bunga Turun

NERACA

Depok---Kalangan pengusaha terus mendesak pemerintah agar bisa menekan perbankan guna menurunkan bunga pinjaman. Hal ini terkait dampak kenaikan BBM yang bisa memukul Industri Kecil dan Menengah (IKM). “Dengan suku bunga yang tinggi berpengaruh pada pengembangan usaha kecil menengah dan mikro (UMKM)," kata anggota Dewan Pertimbangan Kadin Depok Muhammad Fuad di Depok,27/3

Menurut Fuad, kenaikan harga BBM memnag harus disikapi secara cermat oleh para pengusaha agar mereka bisa tetap bertahan maka harus ada kompensasinya yaitu dengan menurunkan suku bunga. "Kita desak pemerintah agar suku bunga bank bagi pelaku UMKM bisa diturunkan atau diringankan," ujarnya.

Lebih jauh kata Fuad, dengan suku bunga bank yang tinggi saat ini cukup menyusahkan pelaku usaha. Terlebih lagi, kata dia, saat kenaikan BBM justru membebani dan membuat resah. Disisi lain, Kadin juga berharap agar kenaikan tarif dasar listrik (TDL) jangan sampai pemerintah menaikkan secara bersamaan. Ini tentunya akan semakin memberatkan dunia usaha. "Dunia usaha terutama UMKM akan semakin terpuruk," tambahnya

Dikatakan Fuad, mengenai adanya kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), tidak hanya pada yang terdaftar saja. Pelaku usaha juga harus mendapat bantuan BLT dengan cara yang beda. Selain itu, dalam regulasi pelaku usaha juga diharapkan bisa mendapat kemudahan seperti pajak dan retribusi. "Dunia usaha harusnya mendapat kemudahan dalam regulasi seperti perpajakan dan retribusi untuk dapat bersaing," paparnya

Fuad menambahkan UMKM di Depok memiliki karakteristik berbeda sendiri, dan seharusnya berorientasi ekspor. Perbankan saat ini belum melirik UMKM di Kota Depok, sehingga perlu diberikan pendampingan melalui pengembangan produk dan marketing.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi atau campur tangan terhadap naik turunnya tingkat suku bunga Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kebijakan pemerintah itu tidak mengatakan bahwa bunga KUR 22 persen untuk mikro tapi kita katakan maksimal 22%," ujarnya

Menurut Sjarifuddin, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap seluruh kebijakan, termasuk pada upaya penurunan suku bunga KUR. Ada hal yang bisa diintervensi tetapi ada pula yang tidak bisa diintervensi terlebih jika menyangkut mekanisme ekonomi pasar. "Itu secara total menyangkut tentang ekonomi pasar," tambahnya

Dikatakan Sjarif, soal pemangkasan suku bunga sebenarnya murni tergantung pada persoalan efisiensi dan manajemen dari perbankan yang bersangkutan. Pihaknya mendapatkan laporan dari perbankan yang menyatakan kredit mikro agak sulit untuk diturunkan karena "overhead" yang tinggi seperti pada KUR sektor mikro yang dipatok maksimal 22% per tahun efektif.

Pertimbangan sektor perbankan juga mengarah pada faktor harus adanya spread atau selisih tingkat suku bunga simpanan/deposito dengan suku bunga pinjaman untuk menjaga agar bank tidak kekurangan likuiditas. Selain itu, ada risiko lain yang harus dihadapi perbankan penyalur KUR bila suku bunga KUR dibuat lebih rendah. **cahyo

Related posts