AMRO Nilai Kawasan ASEAN Berisiko Perlambatan - PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA

Jakarta-Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menilai kawasan ASEAN saat ini tengah menghadapi risiko perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Menurut Chief Economist AMRO Hoe Ee Khor, ekonomi kawasan ASEAN+3 dihadapkan pada tantangan di tengah risiko perlambatan perdagangan global.

NERACA

"Ketidakpastian perdagangan masih tetap tinggi dan risiko eskalasi ketegangan perdagangan tetap harus diperhitungkan meskipun negosiasi perdagangan China - AS dilaporkan mengalami kemajuan," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut dia, risiko proteksionisme perdagangan ke kawasan terutama ditransmisikan melalui jalur ekspor dan rantai nilai global (global value changes GVCs), yang dapat diperkuat oleh efek rambatan perlambatan pertumbuhan global.

"Negara - negara kawasan yang memiliki eksposur ekspor langsung ke China yang besar, maupun yang tidak langsung melalui jalur GVC ke luar kawasan, akan terkena dampak signifikan di jangka pendek," ujarnya.

Namun, Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlalu terdampak. "Hal ini dapat terjadi pada negara-negara dengan tingkat keterbukaan dan ketergantungan perdagangan yang besar seperti Hong Kong, Korea, Malaysia, dan Singapura, serta hingga batas tertentu juga cukup rentan bagi Vietnam," ujarnya.

Pada skenario terburuk, AMRO memperkirakan eskalasi ketegangan perang dagang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebanyak 40 bps (basis poin). "Di situasi ekstrem ini, AS dan China diasumsikan akan mengenakan tarif sebesar 25% untuk semua impor antara kedua negara. Dalam jangka pendek, dampak negatif terhadap pertumbuhan di beberapa negara-negara kawasan secara absolut berpotensi lebih besar, yaitu mencapai 100 bps," tutur dia.

Perang dagang tersebut, dinilai tidak akan menguntungkan pihak manapun. Semua akan mengalami kerugian akibat adanya ketegangan perdagangan. "AS dan China akan sama - sama dirugikan, terlebih jika tambahan kebijakan non-tarif juga diterapkan," ujarnya.

Dampak absolut perang dagang terhadap AS selama 2019-2020 relatif lebih rendah (-30 bps), dibandingkan terhadap China ( 60 bps). Namun, dampak relatif terhadap AS akan jauh lebih besar (13 persen terhadap penumbuhan rata - rata 2019 2020) dibandingkan terhadap China (di bawah 10 persen).

"Otoritas di kawasan harus terus waspada mengingat risiko menjadi semakin nyata. Beberapa negara kawasan telah menerapkan langkah-langkah kebijakan yang bersifat pre-emptive atau frontloaded yang telah membantu meredakan kekhawatiran pasar," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di beberapa negara, kebijakan moneter telah diperketat untuk menjaga stabilitas eksternal dan inflasi domestik, serta membendung akumulasi risiko yang mengancam stabilitas keuangan akibat periode suku bunga rendah yang berkepanjangan.

Langkah-langkah lain, seperti penangguhan proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak bahan baku impor, juga telah dilakukan untuk mengurangi tekanan pada transaksi berjalan. Di sisi fiskal, anggaran pemerintah yang sehat mendukung kebijakan fiskal untuk memainkan peran countercyclical yang meski terbatas namun penting.

"Beberapa negara kawasan juga telah mengadopsi kebijakan yang cenderung ekspansif, atau memprioritaskan ulang pengeluaran jika terdapat keterbatasan fiskal. Setelah periode pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh kondisi keuangan global yang longgar, beberapa ekonomi kawasan saat ini mengalami perlambatan siklus kredit dan beberapa telah melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit," ujarnya.

Dalam jangka menengah panjang, dia mengatakan kawasan memerlukan usaha lebih besar lagi untuk mendukung prospek pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan ekonomi Kebijakan jangka panjang, seperti pembangunan kapasitas dan konektivitas produktif serta pendalaman pasar modal domestik harus tetap menjadi prioritas untuk menuju fase pertumbuhan ekonomi kawasan selanjutnya.

"Kawasan secara keseluruhan telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua dekade terakhir melalui strategi "manufaktur untuk ekspor yang menjadi pilar utama di sebagian besar negara kawasan. Namun, peralihan ke sektor jasa tidak bisa dihindari dan permasalahan investasi di bidang yang menjadi prioritas perlu segera diselesaikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Cukup Sulit

Sebelumnya Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengakui, Indonesia masih cukup sulit untuk mencuri peluang dari perang dagang antara AS-China. Sebab, di tengah gesekan antar kedua negara tersebut Indonesia harus memacu ekspornya untuk tetap tumbuh.

"Jujur saja kita sangat sulit memanfaatkan perang dagang. Peluang dari perang dagang tidak mudah bukan tidak mungkin," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, Senin (17/6).

Piter menyebut salah satu peluang yang bisa diambil Indonesia yakni memacu laju ekspor. Sementara, yang diperlukan di tengah bergulirnya perang dagang menurut dia adalah dengan menggenjot produk-produk manufaktur. Sedangkan, pertumbuhan manufaktur secara nasional masih jauh dari harapan. "Kita harus jujur bahwasanya manufaktur itu kita tinggalkan selama ini, pertumbuhan manufaktur kita selama beberapa tahun terakhir di bawah 5%. Kontribusi manufaktur kita terus turun," ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah tidak menjadikan produk manufaktur sebagai ujung tombak di tengah kondisi perang dagang saat ini. Sebab tidak mungkin memacu manufaktur dalam waktu singkat. "Pun tidak bisa itu dalam waktu singkat kita ubah (manufaktur) menjadi itu andalan kita. Itu harus kita sadari. Ujug-ujug kita lompat menjadi negara ekspor barang-barang manufaktur tidak mungkin itu," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah justru perlu mewaspadai dampak dari adanya perang dagang ini. Karena dengan jumlah penduduk yang besar Indonesia justru dijadikan sasaran empuk untuk dimasuki barang-barang impor dari berbagai negara.

Dia menambahkan selama ini pasar Indonesia kian terbuka lebar dengan banyak melakukan kerja sama perdagangan nasional maupun internasional. Pemerintah bahkan membuka dengan tarif nol persen, sementara non tarifnya tidak dipersiapkan dengan baik.

"Di tengah kondisi perlambatan perang dagang ini semua negara itu berusaha melakukan penetrasi untuk masuk ke pasar-pasar baru. Kita itu menjadi sasaran empuk sekarang ini. Justru ini harus dipikirkan ke depan," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerntah fokusnya adalah bukan untuk memacu ekspor, boleh untuk pertahankan ekspor Indonesia meningkatkan pasar-pasar yang sudah ada mungkin penetrasi pasar baru, tapi jangan lupa yang terlalu penting lagi melindungi pasar dalam negeri jangan menjadi sasaran empuk bagi negara negara produsen. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Pemerintah Nilai Harga Gas Indonesia Kompetitif

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa harga gas industri di Indonesia relatif stabil dan…

Catatkan Penjualan Lahan 25,3 Hektar - DMAS Masih Mengandalkan Kawasan Industri

NERACA Jakarta – Kejar target penjualan, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) masih fokus mengembangkan kawasan industri. Apalagi, perseroan menerima permintaan lahan…

Usaha Kecil - Keterlibatan Sektor UKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan bahwa keterlibatan sektor usaha kecil menengah (UKM)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BIROKRASI KURANG RAMAH HAMBAT INVESTASI - Istana Tak Terobsesi Kejar Pertumbuhan Tinggi

Jakarta-Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah tak terobsesi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selangit di tengah situasi ekonomi global yang sedang melambat seperti…

Industri Manufaktur Harus Jadi Prioritas Investasi

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai industri manufaktur perlu menjadi prioritas investasi dalam rangka mengurangi ketergantungan…

DEFISIT APBN MELEBAR HINGGA RP 135 TRILIUN LEBIH - Menkeu: Pertumbuhan Semester I Capai 5,1%

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I-2019 mencapai  5,1%.  Angka ini berdasarkan perhitungannya terhadap kontribusi…