Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatan

Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatan

NERACA

Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang delapan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini LKPD tahun 2018 diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Aula BPK Banten, Rabu (22/5).

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan."Alhamdulillah, opini tahun ini mendapat opini WTP tanpa catatan. Artinya, sistem pengelolaan keuangan Pemkab Serang sudah sesuai dengan aturan akuntansi keuangan yang menjadi standar," kata Tatu dalam siaran pers, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Tatu, opini WTP bagi pemerintah daerah merupakan keharusan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran."Semoga Pemkab Serang terus mempertahankan yang sudah baik dan terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat," ujar dia.

Selain itu kata Tatu, ada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang juga harus diperhatikan dan tingkatkan oleh pemda. Yaitu soal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) berupa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).“Ini lebih penting lagi karena mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran,” kata dia.

Pada evaluasi SAKIP tahun 2018, Pemkab Serang meraih predikat BB Plus dengan nilai 74,54 poin. Predikat tersebut terbaik di Banten disusul Kabupaten Lebak 74,15 poin, dan Kabupaten Pandeglang 70,15. Pemkab Serang satu tingkat lagi menuju predikat A (terbaik) dengan minimal nilai 80 poin.

Inspektur Pemkab Serang Rahmat Jaya membenarkan tahun ini Pemkab Serang meraih opini WTP tanpa catatan."Alhamdulillah lebih baik. Opini WTP tanpa paragraf catatan," kata Rahmat.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho mengungkapkan, delapan pemerintah kabupaten/kota di Banten semua meraih opini WTP. Opini tersebut, kata dia, merupakan pernyataan profesional pemerintah mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Ia menjelaskan, kriteria tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern."Upaya-upaya ini guna mewujudkan good governance dan clean government di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi Banten," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Kualitas SDM, Inovasi Goyang Gayo Pemkab Gianyar menuju TOP 45 Sinovik 2019

Tingkatkan Kualitas SDM, Inovasi Goyang Gayo Pemkab Gianyar menuju TOP 45 Sinovik 2019 NERACA Gianyar, Bali - Mewujudkan sumber daya…

Jabar Berikan Rp200 Miliar Bantuan Keuangan Per Pemkab/Pemkot

Jabar Berikan Rp200 Miliar Bantuan Keuangan Per Pemkab/Pemkot   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

Menjadi Oposisi Konstruktif Tanpa Hoax Demi Kemajuan Bangsa

    Oleh : Natsir Akbar, Mahasiswa Komunikasi Politik Universitas Diponegoro   Partai politik pendukung pemerintah dipastikan akan mendominasi kursi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir

Tantangan Baru Mitsubishi dalam 2 Tahun Terakhir NERACA Jakarta -  Chairman of Mitsubishi Motors Corporation, Osamu Masuko mengatakan saat ini,…

Raih Kesempatan Memenangkan Samsung Note 9 di Liga Rempah Nusa

Raih Kesempatan Memenangkan Samsung Note 9 di Liga Rempah Nusa NERACA Jakarta - Hadir dengan konsep masakan nusantara, Restoran Rempah…

Hadir di GIIAS 2019, SBD Luncurkan Sejumlah Produk Inovatif Anyar

Hadir di GIIAS 2019, SBD Luncurkan Sejumlah Produk Inovatif Anyar  NERACA Jakarta, - Stanley Black & Decker (SBD), perusahaan perkakas…