Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatan

Delapan Kali WTP, Pemkab Serang Tanpa Catatan

NERACA

Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang delapan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini LKPD tahun 2018 diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Aula BPK Banten, Rabu (22/5).

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Opini WTP tahun ini cukup membanggakan karena berpredikat tanpa catatan."Alhamdulillah, opini tahun ini mendapat opini WTP tanpa catatan. Artinya, sistem pengelolaan keuangan Pemkab Serang sudah sesuai dengan aturan akuntansi keuangan yang menjadi standar," kata Tatu dalam siaran pers, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Tatu, opini WTP bagi pemerintah daerah merupakan keharusan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran."Semoga Pemkab Serang terus mempertahankan yang sudah baik dan terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat," ujar dia.

Selain itu kata Tatu, ada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang juga harus diperhatikan dan tingkatkan oleh pemda. Yaitu soal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) berupa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).“Ini lebih penting lagi karena mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran,” kata dia.

Pada evaluasi SAKIP tahun 2018, Pemkab Serang meraih predikat BB Plus dengan nilai 74,54 poin. Predikat tersebut terbaik di Banten disusul Kabupaten Lebak 74,15 poin, dan Kabupaten Pandeglang 70,15. Pemkab Serang satu tingkat lagi menuju predikat A (terbaik) dengan minimal nilai 80 poin.

Inspektur Pemkab Serang Rahmat Jaya membenarkan tahun ini Pemkab Serang meraih opini WTP tanpa catatan."Alhamdulillah lebih baik. Opini WTP tanpa paragraf catatan," kata Rahmat.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Hari Wiwoho mengungkapkan, delapan pemerintah kabupaten/kota di Banten semua meraih opini WTP. Opini tersebut, kata dia, merupakan pernyataan profesional pemerintah mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Ia menjelaskan, kriteria tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern."Upaya-upaya ini guna mewujudkan good governance dan clean government di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi Banten," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Pemkot Sukabumi Samakan Persepsi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa - Percepat Perencanaan

Pemkot Sukabumi Samakan Persepsi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Percepat Perencanaan NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus menggengjot…

Perbaikan 205 Rumah Tidak Layak Huni Tangsel Selesai Akhir November

Perbaikan 205 Rumah Tidak Layak Huni Tangsel Selesai Akhir November   NERACA Tangerang - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas…

Bukalapak Siap Menjadi Penyalur KUR

Bukalapak Siap Menjadi Penyalur KUR NERACA Jakarta - Marketplace kondang Bukalapak berharap bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenperin Gelar Workshop Digital Marketing IKM LMEA - Dukung Peningkatan IKM

Kemenperin Gelar Workshop Digital Marketing IKM LMEA Dukung Peningkatan IKM NERACA Sukabumi – Guna mendukung pemasaran produk Industri Kecil Menengah…

76 Desa di Sumatera Selatan Ajukan Pemekaran

76 Desa di Sumatera Selatan Ajukan Pemekaran   NERACA Palembang - Sebanyak 76 desa di Sumatera Selatan mengajukan pemekaran ke Gubernur…

Pemulung dan Industri Daur Ulang Terancam Kebijakan Larangan Plastik

Pemulung dan Industri Daur Ulang Terancam Kebijakan Larangan Plastik NERACA Jakarta – Sebanyak 100 persen sampah plastik bisa didaur ulang…