Maskapai Asing, Solusi Tekan Harga Tiket?

Oleh: Pril Huseno

Isu paling panas selain sidang sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah, ide memasukkan maskapai penerbangan asing yang akan diizinkan beroperasi untuk rute domestik.

Usulan untuk mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik, mencuat seiring dengan berlanjutnya karut marut mahalnya tiket pesawat maskapai penerbangan nasional yang berujung pada “angkat tangan” nya Menteri Perhubungan.

Hal tersebut sontak menimbulkan kecaman publik karena sebagai pejabat dengan otoritas tertinggi yang dapat mengatur bisnis penerbangan nasional, dianggap tidak mampu mengatasi kemelut harga tiket pesawat.

Publik pun menyesalkan argumen dari ide memasukkan maskapai asing yang dianggap akan menumbuhkan iklim persaingan di bisnis penerbangan nasional, dan diharapkan memberikan efek penurunan harga tiket pesawat dalam negeri.

Padahal masalahnya tidaklah sesederhana itu. Naiknya harga tiket pesawat dalam negeri, ditengarai sebagai buah dari amburadulnya mekanisme pengawasan persaingan usaha dalam negeri, sehingga disebutkan konon memunculkan duopoli dan bahkan kartel penerbangan dari dua group besar perusahaan penerbangan yang beroperasi.

Mengapa kemelut harga tiket pesawat tidak kunjung teratasi, bahkan cenderung menjadi liar dengan usulan memasukkan perusahaan penerbangan asing ke dalam negeri? Apakah benar dengan masuknya penerbangan asing pada rute domestik akan menurunkan tarif tiket pesawat?

Seminar online Indef kemarin (16/6/2019), mencoba menguak kemelut kenaikan tarif tiket pesawat, yang selain memukul konsumen penerbangan dalam negeri, juga berpengaruh besar pada kacaunya bisnis logistik dan ekspedisi karena tarif kargo udara menjadi naik amat tinggi.

Belum lagi dampak buruk dengan menurunnya volume kunjungan wisata ke berbagai destinasi wisata dalam negeri. Hal itu jelas amat memukul pertumbuhan industri pariwisata dalam negeri sebagai sektor yang menjadi salah satu alternatif pemasukan devisa dan pertumbuhan ekonomi.

Anehnya, meski mendapat kecaman luas, tarif tiket pesawat tak juga bergerak turun, bahkan maskapai penerbangan yang beroperasi dengan tiket mahal seolah menjadi entitas bisnis tak tersentuh. Ditambah lagi, isu masuknya maspakai penerbangan asing ke dalam negeri juga tidak mendapatkan penjelasan memadai dari otoritas terkait, selain narasi mendukung usulan tersebut.

Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah maskapai penerbangan murah juga lancar saja berjalan di berbagai negara dengan minim gejolak tarif tiket pesawat dan dijalankan dengan profesional dan efisien?

Sudah selayaknya, isu mahalnya tarif tiket pesawat menjadi fokus bahasan penting. Berbagai pihak yang concern terhadap tumbuhnya bisnis pariwisata dan dukungan terhadap ekonomi rakyat di destinasi wisata, harus diberikan prioritas. Sektor pariwisata harus terus tumbuh menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Demikian pula bisnis logistik/ekspedisi. Biaya logistik dalam negeri yang selama ini menjadi salah satu titik inefisiensi biaya sektor ekspor impor--saking mahalnya--harus segera pula dikendalikan. Terutama ekses negatif dari kenaikan tarif tiket pesawat yang akan menambah runyam upaya penghematan sektor ekspor impor. Namun, apakah segala himbauan tersebut akan menjadi angin lalu saja bagi para pelaku kartel penerbangan? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Mendukung Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf Amin Periode 2019-2024

  Oleh : Rahmat Siregar, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Tak lama lagi masyarakat Indonesia akan mendapatkan wakil presiden yang baru dengan…

Mewaspadai Ancaman Kelompok Antidemokrasi

  Oleh : Ahmad Pahlevi, Pengamat Sosial Politik   Situasi menjelang pelantikan Presiden dan Wapres cenderung aman dan kondusif. Kendati…

Batik: Motif, Pasar & Budaya

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Ekonomi RI Bagaikan Telur di Ujung Tanduk

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)   BPS (Badan Pusat Statistik) baru saja mengumumkan data…

UU KPK Hasil Revisi: Sah Berlaku Sejak 17 Oktober 2019

  Oleh : Erlangga Pratama, Pemerhati Masalah Hukum   Sejak 17 Oktober 2019, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi…

Pembangunan BTS Diperbanyak di Indonesia : Upaya Mewujudkan “Merdeka Sinyal 2020”

  Oleh : Otjih S, Pemerhati Komunikasi Massa   Diakui atau tidak, karena luasnya geografi wilayah Indonesia maka banyak daerah…