Komitmen Bersama Melawan Hoax Demi Mencegah Aksi Inkonstitusional

Oleh : Afi Rahman, Mahasiswa Sospol UNAS

Informasi di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial, segala urusan tercapai dengan sangat mudah dan nyata. Sebaran jelajah angkasa informasi di internet yang demikian masif, mempengaruhi perilaku manusia dalam segal hal, termasuk komunikasi, bisnis dan pendidikan. Karenanya dibutuhkan kesadaran bagi para penggunanya agar tidak terjerumus menebar dan menerima berita palsu serta informasi fitnah. Seakan menjadi hal lumrah di zaman sekarang melihat pemberitaan “tipu daya” yang seakan bertaburan dimana-mana.

Fenomena hoax belakangan ini santer terdengar diseantero Indonesia bahkan dunia. Sebenarnya berita bohong sudah pernah tercatat dalam kitab keagamaan yaitu pada saat iblis yang mengelabui hawa untuk memakan buah terlarang sebagai berkah pengetahuan. Setelah itu kebohongan berkembang mengikuti arus perkembangan zaman hingga saat ini,”era modern”.

Dewasa ini dampak kebohongan seakan menggelembung manakala pelakunya adalah orang penting yang sekaligus menyangkut substansi yang penting pula. Semakin penting substansi yang dijadikan kebohongan semakin besar risiko yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, gerakan masif untuk melakukan literasi dan edukasi dalam berinternet sangat vital dalam melahirkan masyarakat yang bijak dalam hidup di rimba kebohongan apalagi disaat suasana ada lontestasi politik seperti Pemilu di Indonesia saat ini.

Walaupun genderang perang sudah diluncurkan pemerintah dalam mengahadapi serangan hoax ini, tapi nyatanya itu hanya sebatas isapan jempol semata. Ibarat duri, paku, dan pecahan kaca yang bertebaran di jalan-jalan, solusinya bukan cuma menyerukan aparat membersihkannya tapi juga mengajak warga untuk mengenakan alas kaki. Membangun pemahaman yang membuat warga bijak menghadapi maraknya kebohongan itulah yang kini perlu dijadikan prioritas. Karena sejatinya, hoax tak akan pernah berhenti diproduksi manusia dari kalangan profesi apapun sepanjang masih terdapat kepentingan kepentingan.

Untuk melawan konten hoax perlu adanya strategi diantaranya:

-Masyarakat harus menggunakan akal sehat dalam memilih dan memilah konten yang tersedia.

-Mendorong masyarakat untuk menyebarkan informasi berita positif maupun tulisan kritis terkait isu terkini.

-Memutus hubungan dengan orang di media sosial yang gemar menyebar kebencian.

-Mengikuti grup diskusi yang bernilai positif sehingga dapat menyuarakan lewat pesan berantai yang dikira cukup efektif.

Kini jelang pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi adalah menjadi sebuah cermin yang sangat besar bagi tokoh tokoh bangsa, elite politik untuk komitmen melawan hoax dan menolak provokasi serta membuktikan bahwa mereka adalah seorang yang negarawan dan patriot, rakyat akan melihat siapa siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai negarawan dan patriot bangsa dan siapa yang harus dimasukkan dalam sejarah sebagai penghianat pemecah persatuan Indonesia.

Upaya dan langkah konstitusional dalam menyikapi perbedaan politik harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Semua pihak harus menghargai upaya konstitusional tersebut daripada menempuh upaya inkonstitusional yang merusak tatanan demokrasi kita. Namun hendaknya proses gugatan secara hukum haruslah disertai bukti bukti yang valid dan rasional serta jangan membangun narasi narasi yang bertujuan mendelegitimasi penyelnggara dan mahkamah peradilan atau hasil pemilu tersebut.

Apapun nantinya yang diputuskan.oleh MK mari kita semua menerimannya dengan damai dan tidak perlu lagi melakukan upaya - upaya inkomstitusional seperti makar yang merusak rasa persatuan dan demokrasi bangsa ini. Marimkita semua beromitmen Melawan Hoax Demi Mencegah Aksi Inkonstitusional dan Terwujudnya Persatuan Bangsa.

BERITA TERKAIT

Memaknai RUU Omnibus Law Sektor Tenaga Kerja

  Oleh : Agung Setia Budi, SIP, M.Sos., Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah Dampak investasi belum signifikan berkontribusi banyak…

RUU Omnibus Law Cipta Kerja: UU Mudah Rekrut Mudah Pecat

  Oleh: Almira Fadhillah, Program Pasca Sarjana Univ. Gunadarma RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mulai diprotes dari kalangan buruh.…

Penyederhanaan Birokrasi Wujudkan Profesionalitas ASN

  Oleh : Edit Jatmiko, Pengamat Sosial Politik   Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk menyederhanakan birokrasi. Upaya tersebut merupakan bagian dari…

BERITA LAINNYA DI OPINI

UU Omnibus Law akan Mengatasi Persoalan Bangsa

  Oleh : Satria Meka, Pemerhati Sosial Politik   Pemerintah dan DPR terus melaksanakan konsolidasi agar UU Omnibus Law dapat…

Kekuatan Politik Uang di Pilkada 2020

  Oleh : Agung Setia Budi, SIP, M.Sos., Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada serentak…

Pendanaan & Pembiayaan

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Industri perbankan di era kekinian bukan sekedar melakukan jasa…