BEI Masih Menunggu Keputusan Final OJK - Soal Sanksi Kepada Garuda

NERACA

Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku tengah menunggu keputusan final dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sanksi yang akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) atas laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018 yang menuai polemik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, manajemen bursa kini sedang berkoordinasi intens dengan OJK perihal sanksi terhadap maskapai plat merah tersebut ke depan.”Kami sudah koordinasi dengan OJK. Dan sedang menunggu keputusan final dari OJK,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Terkait apakah ada kemungkinan revisi laporan keuangan Garuda Indonesia nantinya, Nyoman belum membeberkan lebih lanjut langkah kedepan itu dari manajemen bursa."Kita akan lihat initial recognition itu harusnya tidak lepas dari periode 15 tahun. Kemudian kualitas aset atau piutangnya. Aturan dapatnya cash secara oktober 2018 sampai sekarang nggak dapat. Sehingga laporan keuangan Maret tentunya akan kita pertanyakan juga tentang kualitas piutangnya," tuturnya.

Dia pun menegaskan, manajemen bursa sepenuhnya menunggu ketetapan yang akan diputuskan oleh OJK kepada Garuda Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk (GIAA).

KAP ini sendiri merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang sempat menuai polemik akibat klaim perolehan pendapatannya oleh perseroan.”Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto.

Namun, Hadiyanto menuturkan Kemenkeu pada posisi ini juga belum bisa memberikan sanksi kepada KAP. Kemenkeu masih harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu mengingatGaruda Indonesiamerupakan perusahaan terbuka."Kita sudah banyak perusahaan non emiten yang langsung diberikan pembinaan, peringatan, sanksi tergantung level pelanggarannya. Kalau emiten harus ke OJK juga," paparnya.

Disampaikannya, karena Garuda perusahaan publik dan terdaftar di pasar modal sehingga pihaknya masih berkoordinasi dengan OJK.

BERITA TERKAIT

Sentimen Negatif Global Tekan Laju IHSG

NERACA Jakarta –Mengakhiri perdagangan Kamis (7/11), indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis ditutup melemah seiring…

Relokasi Kantor Wilayah - BTN Bidik DPK Kanwil 3 Tembus Rp 22 Triliun

NERACA Surabaya - Menjelang penghujung tahun 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berbenah dalam meningkatkan kinerjanya dengan pengembangan proses…

Penetrasi Pasar di Jawa Tengah - MAP Boga Adiperkasa Buka Gerai di Semarang

NERACA Jakarta – Masih terjaganya pertumbuhan bisnis PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) di kuartal tiga tahun ini dengan membukukan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transformasi Digital Memacu Kinerja Pelindo II

Komitmen untuk menekan biaya logistik dan bongkar muat di pelabuhan yang dituding masih tinggi terus menjadi perhatian PT Pelabuhan Indonesia…

LPCK Serah Terima Apartemen Glendale Park

NERACA Cikarang - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) melakukan serah terima secara bertahap 508 unit apartemen Glendale Park di Orange…

Korindo Mengancam Untuk Mengubur Kebenaran

Forest Stewardship Council (FSC), Dewan Sertifikasi Global untuk pengelolaan hutan secara bertanggung jawab, menjadwalkan untuk merilis kesimpulan dari temuan-temuan investigasi…