KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

NERACA

Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI Jaya) menginginkan agar corporate social responsibility (CSR) bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Bendahara Umum KONI Jaya, Novita Dewi mengatakan, dana kebutuhan olahraga tidak bisa 100 persen bergantung kepada pemerintah. Pasalnya, dana yang disetujui tahun ini sebesar Rp 201 miliar masih belum memenuhi kebutuhan anggaran minimal.

"Dalam menghadapi PON Papua 2020, KONI DKI Jakarta sendiri mengajukan anggaran hibah sebesar Rp 460 miliar, tapi terealisasi tidak sampai separuhnya," ujar Novita, Selasa (28/6) malam.

Novita menjelaskan, untuk melakukan pembinaan atlet dengan proyeksi prestasi tinggi memerlukan anggaran yang tidak sedikit."Kita tentu memerlukan sumber-sumber pendanaan yang lain untuk memenuhi target agar DKI Jakarta bisa menjadi Juara Umum PON XX di Papua,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Novita, pemerintah diharapkan bisa menyiapkan sebuah aturan yang memberikan peluang untuk masing-masing organisasi cabang olahraga (Cabor) atau KONI agar bisa mendapatkan dana tambahan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita harapkan segera ada payung hukum berkaitan dengan bantuan dari CSR itu. Sehingga, perusahaan-perusahaan swasta juga bisa menjadi Bapak Angkat pembinaan olahraga di Ibukota," tandasnya.

Untuk diketahui, menghadapi PON XX di Papua, KONI Jaya menyiapkan 957 atlet lapis I, 227 atlet lapis II, 154 pelatih lapis I, 32 pelatih lapis II, 117 asisten pelatih lapis I, dan 24 asisten pelatih lapis II.

Dalam pelaksanaan PON XIX pada tahun 2016 di Jawa Barat, DKI Jakarta berada di peringkat kedua di bawah Jawa Barat. Pada pelaksanaan PON XX di Papua, DKI Jakarta bertekad kembali meraih titel bergengsi sebagai Juara Umum sebagaimana kali terakhir di Raih pada PON XVIII di Riau pada tahun 2012. Mohar