NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) fasilitas pemurnian (smelter) feronikel berkapasitas 230.000 ton dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Smelter PT CNI ini dapat mengolah nikel dengan kapasitas input bijih (ore) 5 juta ton dan output dalam bentuk feronikel sebanyak 230.000 ton dengan kadar nikel 22 persen -- 24 persen per tahun, demikian data dari Kementerian ESDM yang disalin dari Antara.

Smelter yang dibangun mengadopsi teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF). Kebutuhan listrik untuk operasional smelter diperkirakan mencapai 350 MW. Dalam sambutannya Arcandra menyebutkan bahwa sumber daya alam memegang peran penting dalam mendorong pembangunan nasional.

Meski begitu, ia menyatakan, prinsip pemanfaatannya tetap berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, yakni dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Interpretasi dari dikuasai oleh negara, lanjut Arcandra, ialah bahwa kekayaan alam dikelola oleh putra-puteri terbaik Indonesia, menggunakan teknologi yang dikembangkan bangsa Indonesia, pendanaan bersumber dari kemampuan dalam negeri, dan hasil pengelolaan dioptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri.

"Sesuai dengan amanat undang-undang, kita ingin agar nikel ini dapat kita olah di dalam negeri dan memperpanjang rantai pengolahannya sehingga bisa menghasilkan nilai tambah," kata Arcandra.

Pembangunan fasilitas smelter itu merupakan implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Groundbreaking smelter ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha pertambangan dalam mendukung upaya percepatan hilirisasi di sektor pertambangan. "Inilah yang kita inginkan agar bisa menghasilkan efek nilai tambah yang lebih besar dari sekedar menjual raw material," tutur Arcandra.

Smelter ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2021. "Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung smelter ferronikel ini ditargetkan selesai pada Desember tahun 2021 dengan total nilai investasi sebesar Rp14,4 triliun," ujar Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata pada kesempatan yang sama.

Pembangunan smelter ini akan terus diawasi oleh Kementerian ESDM dengan melakukan pengawasan kemajuan pembangunan secara berkala setiap 6 bulan dan juga ketersediaan cadangan bijih nikel untuk operasional fasilitas pemurnian.

Dengan dibangunnya fasilitas pemurnian di provinsi Sulawesi Tenggara ini, diharapkannya dapat menjadi roda penggerak ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengaku tengah melakukan pembicaraan untuk memperoleh pinjaman guna membiayai pembangun smelter atau fasilitas pemurnian di Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan perusahaan tambang itu membutuhkan 3 miliar dolar AS untuk pembangunan smelter. "Masih dalam proses pembicaraan, tapi banyak yang minat. Mungkin sudah 15 bank yang berminat, bank asing dan nasional," jelas Tony.

Meski tidak menjelaskan secara gamblang porsi pinjaman yang akan dicari, Tony berharap pinjaman bisa cair pada tahun ini. Perusahaan itu menargetkan konstruksi smelter konsentrat tembaga itu bisa dimulai pada awal 2020. "Kami sedang bicarakan dengan bank, kami bicara bentuk (pinjaman), jumlahnya, detailnya itu masih dalam pembicaraan," tutur Tony.

Tony menjelaskan, saat ini progres penyiapan lahan untuk pembangunan smelter terus berjalan. Saat ini, pihaknya tengah memasang prefabricated vertical drain untuk memadatkan tanah di lahan yang akan digunakan. "Jadi bukan reklamasi, tapi dipadatkan. Konstruksinya kan gede jadi harus dipastikan bahwa tanahnya betul-betul padat," katanya.

Lokasi pembangunan smelter terletak di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter jadi salah satu hal yang didorong pemerintah atas kesepakatan divestasi pada 2018 lalu. Freeport memiliki waktu lima tahun untuk membangun smelter sejak IUPK Operasi Produksi diterbitkan yakni sebelum 2023.

Pemerintah berupaya untuk memberdayakan limbah industri peleburan (slag) dari smelter nikel atau besi agar dapat menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. "Kita akan membuat treatment slag dari smelter agar proses hilirisasi bisa berjalan," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Arcandra mengatakan slag tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan jalan atau diolah ke pabrik semen untuk menjadi beton dan batako. Ia juga memastikan pemanfaatan kembali limbah industri tersebut dilakukan sesuai tata kelola dan tidak menganggu lingkungan hidup. "Kita bahas agar hilirisasi bisa jalan secepat mungkin dan slag bisa tetap memenuhi baku lingkungan," ujarnya.