AKIBAT PERANG DAGANG DAN FAKTOR POLITIK - Asumsi Makro 2019 Diprediksi Meleset dari Target

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 tidak sesuai target. Penyebabnya faktor ekonomi global seperti perang dagang Amerika Serikat dan China dan faktor politik di beberapa megara maju membuat ekonomi Indonesia tertekan. Hal ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan lebih rendah dari target yang ditentukan pemerintah dalam APBN 2019 yaitu 5,3%.

NERACA

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi nasional 2019 berada dalam down side risk akibat perang dagang dan faktor politik di negara maju seperti Brexit, yang memberi kontribusi negatif terhadap kondisi ekonomi dunia.

Tidak hanya itu, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang ditargetkan 5,3% juga akan mengalami tekanan. Begitu juga beberapa asumsi lainnya yang tak akan mencapai target di tahun ini seperti harga minyak USD70 per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.

"ICP (Indonesia Crude Price) akan alami tekanan ke bawah, lifting minyak dan gas akan tidak tercapai atau risiko alias pencapaian yang lebih rendah dari asumsi," ujar Sri Mulyani di DPR-RI, pekan lalu.

Sri Mulyani mengaku bakal mewaspadai dampak dari perang dagang yang terjadi antara dua kekuatan ekonomi dunia yakni Amerika Serikat (AS) dan China. Pasalnya menurut mantan Direktur Bank Dunia itu perang dagang Beijing versus Washington belum akan mereda dalam waktu dekat.

"Perlu kita waspadai adalah sinyal bahwa situasi ini tidak akan reda dalam jangka pendek karena pola konfrontasi sangat head to head, sehingga untuk dua negara besar ini face saving atau diplomasi mentone-down menjadi lebih sulit dan artinya ketegangan ini akan mewarnai cukup panjang," ujarnya.

Menkeu menjelaskan, ketegangan perdagangan ini masih akan cukup panjang, dimana tercermin dari China yang mendapatkan dampak perlambatan ekonomi. "Kalau stimulasi yang dilakukan tidak pengaruh ke sektor keuangan, ini akan menekan kondisi masing-masing negara. Sementara di AS jika kenaikan harga memunculkan inflasi, maka pengaruhnya dua yakni suku bunga meningkat dan penurunan daya beli. Keduanya tidak bagus untuk dunia," ujarnya.

Terkait kondisi ketidakpastian perdagangan yang membayangi, Sri Mulyani menegaskan bakal terus secara intens memperhatikan pengaruhnya ke ekonomi global. Seperti dampak terjadinya perlambatan pada pertumbuhan dan perdagangan di Indonesia. "Untuk negara seperti kita yang masih tergantung ke external balance, ini berarti kita tidak mungkin mengandalkan ekspor sebagai mesin pertumbuhan," tutur dia.

Meski begitu menurut Sri Mulyani, ada sisi positif yang didapatkan yakni ada banyak barang yang tadinya kita impor untuk menopang industri, jadi tersedia. Hal ini berarti mempengaruhi industrialisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. "Jadi semuanya berkaitan, artinya ekonomi sedang dalam tekanan global yang sangat serius saat ada ketidakpastian. Kita harus lihat aspek domestik dan ini kewaspadaan bagi kita," ujarnya.

Pertumbuhan China

Pertumbuhan produksi industri China melambat ke level terendah dalam 17 tahun terakhir pada Mei sebesar 5%. Perlambatan tersebut menunjukkan mulai melemahnya ekonomi China akibat tekanan perang dagang dengan Amerika Serikat. Produksi industri China pada Mei lebih lambat dari posisi bulan sebelumnya sebesar 5,4% maupun ekspektasi sejumlah analis.

China juga mencatat investasi aset tetap juga tumbuh di bawah ekspektasi. Menurut data Biro Statistik Nasional China, investasi aset tetap pada Januari-Mei naik 5,6% dibanding periode yang sama tahun lalu, lebih lambat dari ekspektasi para analis. Menurut survei Reuters sebelumnya memperkirakan produksi industri akan tumbuh 5,5 persen. Sementara investasi aset tetap diperkirakan tumbuh 6,1%.  

Data resmi China juga mencatat investasi aset tetap sektor swasta yang menyumbang sekitar 60% dari total investasi di Cina, naik 5,3% pada Mei, lebih lambat dari kenaikan sebesar pada empat bulan pertama tahun ini sebesar 5,4%.  

Kendati produksi melambat, China mencatatkan penjualan ritel pada Mei tumbuh 8,6%, lebih tinggi dari realisasi april sebesar 7,2% yang merupakan pertumbuhan terendah dalam 16 tahun terakhir.

Analis juga memperkirakan penjualan ritel China pada Mei hanya akan tumbuh 8,1%. Perkiraan pertumbuhan tersebut, menurut para analis, lebih banyak didorong oleh inflasi ketimbang pelemahan daya saing.

Harapan Indonesia

Sementara itu, pemerintah menargetkan Indonesia pada tahun 2020 akan naik kelas dari negara berpendapatan kelas menengah menjadi negara berpendapatan kelas menengah tinggi. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menanggapi hal tersebut, ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata diatas 7-8% bila ingin menjadi negara yang memiliki pendapatan tinggi. "Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7-8%,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (16/6).

Dia pun menegaskan, itu merupakan syarat minimal agar Indonesia bisa jadi sebuah negara maju dengan pendapatan per kapita diatas US$12 ribu.

Sebagai catatan, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2018 lalu mengalami kenaikan menjadi US$3.927. Sementara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,3%.

Meski demikian, Bhima menyoroti pencapaian tersebut belum akan mampu mengangkat Indonesia keluar dari middle income trap. "Kalau hanya 5% sampai 2030 enggak akan lepas dari kelas menengah," ujarnya.

Secara prediksi, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan bertahan di angka 5% hingga 2030. Dengan begitu, Indonesia baru bisa naik tingkat menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2042.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu Indonesia lakukan guna mencapai target menjadi negara berpendapatan kelas menengah tinggi. Salah satunya ialah menyerap perkembangan teknologi.

"Tantangan Indonesia untuk keluar dari middle income trap adala bagaimana kita mampu tingkatkan produktifitas serta absorb teknologi dan mengkonversikanya. Ini akan jadi faktor pendorong bagi tingkat investasi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus dijaga rata-rata mendekati 6% pada periode 2020-2030," ujarnya.

Untuk tahun 2020 sendiri, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun di kisaran 5,3-5,6% dan inflasi 2,0- 4,0%. Kemudian tingkat bunga SPN 3 bulan 5,0-5,6% serta nilai tukar rupiah diproyeksi Rp 14.000-Rp 15.000 per US$.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi di 2020, maka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 7,0-7,4 persen. Di mana kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…