NERACA

Jakarta – Pemerintah menilai kebijakan harga bahan bakar minyak yang murah tidak tepat diterapkan di Indonesia. Alasannya, cadangan terbukti minyak Indonesia semakin menipis, yakni tinggal 3,7 miliar barel atau 0,3% cadangan terbukti dunia. Alasan lainnya, pada 2011 Indonesia memproduksi minyak sebesar 329 juta barel namun konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 479 juta barel.

"Secara total, Indonesia defisit sebesar 150 juta barel," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Selasa (27/3).

Karena itu, menurut dia, sebagai negara net importir` minyak dan cadangan terbukti minyaknya juga sedikit, maka tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah seperti di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah. Kebijakan harga BBM murah telah menyebabkan dana pemerintah terkuras untuk subsidi harga BBM, ketergantungan terhadap BBM yang berkelanjutan, impor minyak mentah dan BBM yang makin membesar, serta makin sulitnya energi lain berkembang. "Indonesia adalah negara yang tidak kaya minyak. Kita lebih banyak memiliki energi lain seperti batubara, gas, CBM (coal bed methane), shale gas, panas bumi, air, dan BBN (bahan bakar nabati)," katanya.

Widjajono mencontohkan, kebijakan BBM murah hanya cocok diterapkan di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah seperti Arab Saudi, Irak, Lybia, dan Venezuela. Bahkan, harga bensin di Iran yang mempunyai cadangan minyak 138 miliar barel, mencapai US$0,67 per liter atau lebih mahal dibandingkan Indonesia yang US$0,59 per liter dengan cadangannya hanya 3,7 miliar barel. "Harga BBM di Iran mahal, karena mereka mengutamakan gas untuk transportasi, rumah tangga dan listrik," ungkapnya.

Iran mempunyai cadangan terbukti gas nomor dua di dunia yaitu 982 triliun kaki kubik sesudah Rusia, sedangkan Indonesia hanya 112 TCF. Sementara, negara-negara Amerika Latin yang antineolib seperti Brasil, Argentina, dan Chile, tidak memiliki kebijakan mensubsidi BBM, sehingga BBN dan industri nasional seperti mobil, pesawat, senjata, serta pertaniannya berkembang. "Di India, Pakistan, China, dan Vietnam juga tidak ada subsidi BBM, tetapi transportasi umumnya disubsidi, sehingga nyaman dan industri nasionalnya meningkat pesat," terangnya.

Boros Konsumsi

Sementara itu pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan justru karena ketergantungan masyarakat Indonesia pada bahan bakar fosil tersebut, telah mendorong pemborosan konsumsi BBM. Sehingga, mengakibatkan pasokan BBM terbatas. Dengan demikian, Pri Agung mengingatkan, pemerintah agar meminimalkan dampak negatif kenaikan harga BBM, baik sosial, ekonomi, maupun politik. "Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana penghematan dari kenaikan harga BBM itu kembali untuk rakyat," ujarnya.

Menurut dia, opsi kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah sekarang ini, dengan sejumlah alasan. Pertama, dana subsidi dapat dialokasikan untuk program lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur termasuk gas, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. "Dengan demikian, kenaikan harga BBM tidak hanya menolong APBN, tetapi juga sebagai stimulus perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Argumen lain perlunya kenaikan harga BBM, lanjutnya, adalah harga BBM masih belum mencapai keekonomiannya. Menurut dia, subsidi yang tepat bukanlah subsidi harga, tapi langsung kepada masyarakat berhak.

Ketiga, memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi, sehingga akan menekan penyalahgunaan dan pasar gelap BBM. Keempat, mendorong pengembangan bahan bakar gas dan nabati. “Kenaikan harga BBM, juga harus dengan memperkuat ketahanan energi nasional,” tutur Pri Agung.

Harga Minyak Dunia

Sementara itu, Ekonom Universitas Brawijaya Ikhsan Modjo mengatakan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 semakin tertekan akibat beban subsidi bahan bakar minyak yang melonjak, menyusul kenaikan harga minyak dunia. "Hitungan kami, dengan harga minyak sekarang ini yang mencapai US$126 per barel, anggaran subsidi BBM akan melesat ke angka Rp238 triliun," jelasnya.

Ikhsan juga mengatakan, dengan asumsi harga minyak US$126 per barel, maka subsidi BBM bakal melonjak hingga Rp100 triliun dari asumsi pemerintah dengan skenario kenaikan yakni Rp138 triliun. Menurut dia, saat ini, harga keekonomian BBM sudah menembus Rp9.000 per liter atau beban subsidi BBM mencapai Rp4.500 per liter. "Ke depan, harga minyak diprediksikan akan terus bergerak naik dan bahkan mencapai US$160 per barel yang bakal makin memberatkan APBN," ujarnya.

Kenaikan subsidi BBM, akan menyebabkan peningkatan defisit dan juga utang luar negeri. Menurut perkirakan Ikhsan, dengan subsidi BBM Rp238 triliun, maka defisit akan mencapai 4,6%. "Subsidi sudah menggerogoti APBN dan tidak lagi tepat sasaran. Dan angka defisit ini melanggar UU yang mengamanatkan maksimal tiga persen," tambahnya.

Kenaikan harga BBM, menurut dia, tidak hanya menyehatkan APBN pada 2012, tapi seterusnya. Ikhsan menambahkan, penghematan dana subsidi akibat kenaikan harga BBM, sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dia juga mengusulkan, agar dilakukan penaikan harga BBM secara periodik, misalkan 12% per tahun. "Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk rakyat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur dasar akan makin meningkat," tuturnya.