Bukan Sekedar Ritual

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Idul Fitri kemarin diwarnai pilpres yang situasinya masih memanas sambil menunggu keputusan dari MK. Selain itu, lebaran kemarin juga masih diwarnai adanya sejumlah pihak yang belum membayarkan THR dan gaji ke-13, meskipun bagi ASN hal ini dirasa tidak ada kendala. Meski demikian, lebaran kemarin ada yang merayakan lebih awal dan realitas ini bukan hal yang asing, toh sudah beberapa kali kita melaksanakannya secara tidak serentak dan masing-masing pihak bisa memahami dasar asumsi yang dianut tanpa harus merasa yang paling benar. Lepas dari perbedaan yang ada, secara tidak langsung ini justru menunjukan eksistensi keberagaman dalam beragama dan juga bersosialisasi di masyarakat. Di satu sisi, ini menjadi cambuk untuk hidup berdampingan secara konkret, tapi di sisi lain, hal ini juga bisa memicu ancaman. Belum lagi persoalan arus balik yang selalu lebih besar dibanding arus mudik setiap lebaran.

Terlepas dari sudut pandang tersebut, yang jelas, Idul Fitri tidak lagi dimonopoli oleh umat muslim, sebab dalam prakteknya perayaan Idul Fitri semakin menjadi milik umat secara universal dan realitas ini sama dengan potret riil bermasyarakat dimana ucapan assalamu’alaikum kini sudah menjadi salam universal yang boleh diucapkan siapa saja, termasuk juga pemakaian peci. Keyakinan nilai universal dari perayaan Idul Fitri secara tidak langsung menunjukan bahwa semua perayaan keagamaan yang ada saat ini sudah terjerat oleh industrialisasi dan komersialisasi. Paling tidak, hal ini terlihat dari budaya kirim parcel yang kemudian banyak memicu kontroversi karena justru dianggap sebagai awal dari maraknya KKN dan gratifikasi. Bahkan, KPK telah menerima pengembalian dugaan gratifikasi selama lebaran kemarin senilai Rp.124 juta.

Humanisme

Terlepas dari berbagai motif yang mendasari pengiriman parcel, yang jelas, sedari awal atas munculnya budaya parcel yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan ini kemudian banyak diasumsikan sebagai social value. Eksistensi social value ini memang sangat baik terutama dikaitkan semakin memudarnya nilai jalinan kekerabatan dan sosial di masyarakat yang tidak lain adalah dampak sosial dari industrialisasi. Oleh karena itu, ketika kemudian banyak bermunculan social value maka tentunya ini menggembirakan. Sayang, fakta ini kemudian melenceng jauh dari tujuan mulia social value sebab yang terjadi saat ini tidak mengutamakan social value, tetapi justru lebih kepada political and economic value. Bahkan, era otda justru semakin menyuburkan budaya parcel terutama ditujukan kepada para petinggi di daerah, mulai dari Bupati/Walikota sampai kepala dinas untuk mendapatkan proyek. Oleh karena ketegasan KPK yang melarang gratifikasi menjadi signal positif untuk mereduksi penyalahgunaan parcel dengan konotasi negatif karena ada tendensi terhadap kepentingan tertentu dibalik pengiriman parcel itu sendiri.

Terkait fakta ini, sosiolog University of Oxford, Walter Armburst (2004) menegaskan bahwa momen tahunan perayaan keagamaan, termasuk Idul Fitri menjadi ajang yang bersifat multiguna yang hakiki. Bahkan, ramadhan dan Idul Fitri juga bisa diwujudkan dalam berbagai simbol yaitu mulai dari promosi produk yang memicu konsumerisme sampai kampanye oleh parpol - tokoh parpol lewat pemberian sembako atau penyaluran zakat - infaq - sodaqoh dan safari ramadhan (Zainal, 2006). Yang lebih ironis, pemasar di dunia justru menandai ramadhan dan Idul Fitri sebagai the most important business period. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian muncul pengaminan bahwa Idul Fitri memang bukan milik umat muslim semata, tapi sudah milik universal dan para pemasar tahu betul untuk memanfaatkan momen tahunan Idul Fitri. Bahkan, mudik gratis juga bisa dimanfaatkan untuk membangun loyalitas dalam jangka panjang dan karenanya ini kemudian ditiru banyak korporasi, termasuk BUMN untuk melakukan mudik gratis. Betapa tidak dengan pelibatan massa yang banyak dan liputan media yang luas maka aksi mudik gratis akan sangat menjanjikan bagi publisitas korporasi.

Keyakinan milik universal tersebut terutama dipicu kuatnya potensi industrialisasi dan komersialisasi. Bahkan, budaya kapitalis secara tidak langsung juga ikut memperkuat lunturnya simbol-simbol dominasi Islam atas Idul Fitri. Oleh karena itu wajar jika warga non-muslim juga membayarkan THR kepada pekerjanya yang muslim untuk merayakan Idul Fitri. Bahkan, mereka juga antusias melaksanakan syawalan di kampungnya tanpa harus memandang agama. Kondisi ini tentu akan sangat positif jika dikaitkan kerinduan atas situasi guyub di perkotaan yang didera fakta egoisme selama ini. Bahkan, Idul Fitri mampu meluluhkan ego ekstrimisme, terutama oleh kelompok-kelompok yang merasa lebih ekslusif dibanding kelompok dan atau umat lainnya.

Potensi ekstrimisme beragama misal ditunjukkan sekelompok umat beragama melalui aksi pemaksaan otoritas kebenaran tunggal, penutupan tempat ibadah, dan terorisme terhadap aktivis liberal-pluralis, dll. Hal ini sangatlah membahayakan untuk kehidupan umat beragama, terutama dalam iklim multikultural seperti yang ada di Indonesia. Meski persentase kelompok ekstrim-radikal tidaklah besar, namun opini publik yang menyebar akan membangun eksklusivisme secara evolusionis (Umam, 2005). Situasi ini hanya bisa melebur (meski hanya sekejap) melalui ritual perayaan Idul Fitri. Bahkan, sengekta pilpres juga bisa meredup sejenak dalam balutan lebaran, meski kini bertarung di MK.

Jaminan

Indikator ekstremisme beragama, menurut Yusuf al-Qardhawi (1981) antara lain misal Pertama, fanatisisme dan intoleransi sebagai akibat prasangka (prejudice), kekakuan (rigidity), dan kepicikan pandangan (lack of insight). Hal itu membuahkan reperkusi terhadap orang lain, baik dalam bentuk terorisme intelektual dengan fitnah dan tuduhan penganut bid'ah, kafir, fasik, murtad. Kedua, terlalu berlebih-lebihan atau melampaui batas, yakni mengambil garis keras (hardliners) yang eksklusif dengan gaya demonstrasi berupa penghakiman sepihak dan bahkan ancaman kekerasan. Ketiga, membebani orang lain tanpa mempertimbangkan situasi - kondisi. Keempat, keras dalam memperlakukan diri sendiri dan juga orang lain, sehingga misal, asas praduga tidak bersalah tidak pernah dihiraukan. Semua ciri yang tiranik (tughyan) dan tidak egaliter ini jelas membahayakan hak-hak orang lain, terutama berkaitan hak asasi untuk hidup dan kebebasan beragama.

Dalam kehidupan riil bermasyarakat dan bernegara yang majemuk, tentu kita tidak bisa secara mutlak menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, toleransi menjadi alat ukur yang inti dalam menjembatani kerukunan hidup beragama dan bersosial. Dari berbagai nilai ajaran yang bisa dipetik bahwa Idul Fitri adalah jembatan yang bisa mereduksi egoisme, meski sifatnya hanya sesaat karena pada hari tersebut semua dada sedang lapang. Jadi, momen Idul Fitri bisa menjadi penting bagi kedua kubu 01 dan 02 untuk kembali bersatu sejenak meski kini kembatu berseteru di MK sampai ada putusan akhir dari MK.

BERITA TERKAIT

Ekonomi Syariah Jadi Jalan Keluar

Oleh: Sarwani Hari-hari ini masyarakat merasakan ekonomi berjalan lambat. Bergerak tetapi tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang dapat menyerap angkatan…

Pendidikan Karakter Pancasila

Oleh: Donny Gahral Adian, Pengajar Filsafat UI Sekilas, barangkali formulasi judul tulisan ini terasa normatif. Namun, bila kita berangkat dari…

Komitmen Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju

  Oleh : Rahmat Kartolo, Pengamat Sosial Politik   Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia maju.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Masyarakat Papua dan Papua Barat Tak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea

Oleh : TW Deora, Pengamat Masalah Papua   Kelompok makar dan separatis seperti West Papua New Guinea dan Organisasi Papua…

Masyarakat Papua dan Papua Barat Tak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea

Oleh : TW Deora, Pengamat Masalah Papua   Kelompok makar dan separatis seperti West Papua New Guinea dan Organisasi Papua…

Menelisik Upaya Pembenahan Kinerja BUMN, Pilih Figur atau Kinerja?

Oleh: Pril Huseno Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah amanat Undang-undang sebagai pengejawantahan UUD 1945 pasal 33 dalam mengelola aset-aset…