KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Idul Fitri 1440 H

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Idul Fitri 1440 H

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019, telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

“Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi di antaranya 1 ton gula pasir yang kemudian dikembalikan pada pihak pemberi oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (11/6).

"Sedangkan enam laporan penolakan lainnya adalah pemberian parsel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak, serta pemberian uang Rp4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR," ungkap Febri.

Menurut dia, sikap penolakan itu merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara."Sejak awal, semaksimal mungkin sikap tegas menolak pemberian gratifikasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi agar ke depan tidak melakukan hal yang sama sehingga hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan," tutur dia.

Ia menjelaskan sesuai mekanisme yang diatur di Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan peraturan turunan lainnya, KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983.

"Sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman yang segera dapat diserahkan pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi juga terdapat gratifikasi berupa uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga 'voucher' belanja di 'supermarket'," kata dia.

Ia mengatakan seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi.

KPK cukup banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi masing-masing.

KPK memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang positif karena UPG memang sejak awal didesain sebagai bagian dari unit yang diharapkan dapat memperkuat lingkungan pengendalian di instansi-instansi baik kementerian ataupun pemerintah daerah.

"Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG," ujar Febri.

Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi tersebut berasal dari unsur kementerian/lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari unsur pemerintah daerah, yaitu Pemkab Blora, Pemkab Boyolali, Pemkab Klaten, Pemkab Kudus, Pemkab Luwu, Pemkab Pasuruan, Pemkab Pringsewu, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Mojokerto, Pemkot Padang Panjang, Pemkot Parepare, Pemkot Samarinda, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Lampung. Ant

BERITA TERKAIT

Serah Terima Program NU Peduli Lombok

Mataram, Program NU PEDULI Lombok yang merupakan kerjasama antara NU CARE-LAZISNU dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) secara resmi telah diserah…

Laporan Global Witness soal Adaro, DPR: Asing Tak Boleh Intervensi Hukum RI

NERACA Jakarta - Sistem penegakan hukum di Indonesia tidak boleh diintervensi kepentingan pihak manapun. Salah satunya mengenai laporan Global Witness…

Wapres: Pimpinan KPK Terpilih Tak Asal Tangkap

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 adalah tokoh-tokoh yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bank Permata Diminta Tutup Rekening Penipuan Mengatasnamakan Sanken

Bank Permata Diminta Tutup Rekening Penipuan Mengatasnamakan Sanken NERACA Jakarta - Sanken mengharapkan manajemen Bank Permata untuk segera menutup rekening…

Menteri Dalam Negeri - Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan…

Ini Alasan DPR RI Segera Godok RUU EBT

Ini Alasan DPR RI Segera Godok RUU EBT NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini terus terlibat aktif dalam memenuhi…