Menteri Pertahanan - Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Ryamizad Ryacudu

Menteri Pertahanan

Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menjamin kondisi keamanan sangat baik, menjelang sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6).

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah didaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi."Situasi keamanan baik. Saya baru saja selesai rapat membicarakan itu semua, jadi semua baik," kata Ryamizad di Kantor Menhan, Jakarta, Rabu (12/6).

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada potensi adanya pergerakan massa di MK seperti yang terjadi dalam aksi 21-22 Mei lalu yang berujung ricuh. Menurut dia, pihaknya sudah mengantisipasi apabila terjadinya kondisi tidak terduga meskipun sejauh ini diprediksi berjalan aman hingga putusan MK dalam PHPU pada 28 Juni mendatang.

"Menurut saya pasti ada saja (berniat membuat kericuhan), siapa? Ya kelompok radikal yang tidak suka Pancasila," ujar dia.

Dia mengatakan Polri telah mengingatkan agar semua pihak tidak berbuat kericuhan sehingga kalau terjadi kericuhan dan diambil tindakan hukum, maka jangan marah. Ryamizad mengingatkan kepada semua masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan tidak berbuat yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi. MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin (10/6) mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR - Indonesia Darurat Ideologi Transnasional

Ahmad Basarah  Wakil Ketua MPR Indonesia Darurat Ideologi Transnasional Badung - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan Indonesia saat ini…

Menristek - Nuklir Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Bambang PS Brodjonegoro Menristek Nuklir Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat  Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi…

Ketua MPR RI - Haluan Negara Perkuat Eksistensi NKRI

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Haluan Negara Perkuat Eksistensi NKRI  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Koperasi dan UKM - Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UKM Galakkan Rebranding Koperasi ke Kaum Milenial Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan menggalakkan…

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT Krakatau Steel Divonis 1,5 Tahun Penjara  NERACA Jakarta - Mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel…

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya

BPOM: Kopi Saset Mudah Terbakar Karena Materialnya  NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito…