Menteri Pertahanan - Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Ryamizad Ryacudu

Menteri Pertahanan

Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menjamin kondisi keamanan sangat baik, menjelang sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6).

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah didaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi."Situasi keamanan baik. Saya baru saja selesai rapat membicarakan itu semua, jadi semua baik," kata Ryamizad di Kantor Menhan, Jakarta, Rabu (12/6).

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada potensi adanya pergerakan massa di MK seperti yang terjadi dalam aksi 21-22 Mei lalu yang berujung ricuh. Menurut dia, pihaknya sudah mengantisipasi apabila terjadinya kondisi tidak terduga meskipun sejauh ini diprediksi berjalan aman hingga putusan MK dalam PHPU pada 28 Juni mendatang.

"Menurut saya pasti ada saja (berniat membuat kericuhan), siapa? Ya kelompok radikal yang tidak suka Pancasila," ujar dia.

Dia mengatakan Polri telah mengingatkan agar semua pihak tidak berbuat kericuhan sehingga kalau terjadi kericuhan dan diambil tindakan hukum, maka jangan marah. Ryamizad mengingatkan kepada semua masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan tidak berbuat yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi. MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin (10/6) mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Menteri Yohana Ingin "Tenggelamkan" Mafia Perdagangan Orang

Menteri Yohana Ingin "Tenggelamkan" Mafia Perdagangan Orang NERACA Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan…

Max Sopacua: Darmizal Pantas Jadi Menteri, Tiket Demokrat Bukan Dia

Jakarta, Anggota Majelis Tinggi partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Visi Indonesia di Sentul…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis

Perusahaan Indonesia Suka Arbitrase Selesaikan Sengketa Bisnis   NERACA Jakarta - Ahli hukum Wincen Santoso melihat dalam beberapa tahun terakhir ini…

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan - Soal Kasus Aset LCC

Bank Sinarmas Serahkan Kepada Penyidik Kejaksaan Soal Kasus Aset LCC NERACA Jakarta - Perseroan Terbatas Bank Sinarmas Tbk menyerahkan penanganan…