Diversifikasi Ekonomi Daerah

Prediksi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 (yoy) sebesar 5,2%, ternyata meleset pada hanya mencapai 5,07%, atau naik tipis dibanding kuartal I-2018 sebesar 5,06%. Penyebab pertumbuhan ekonomi kali ini lebih banyak didorong oleh aktivitas belanja pemerintah.

Kondisi ini, diindikasikan karena pesta demokrasi berupa pemilihan umum (Pemilu) 2019 tidak banyak membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional. Namun sebaliknya, tarikan atas imbas tekanan ekonomi global karena kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China lebih berdampak pada ekonomi domestik, yakni berupa efek aktivitas ekspor-impor dalam negeri yang tersendat, sehingga menyebabkan ekonomi tumbuh stagnan.

Untuk mengatasi kondisi di atas, harapannya agar ekonomi nasional di kuartal II-2019 dapat mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,2%–5,3%, maka selain aksi belanja pemerintah, peran sektor non pemerintah juga harus lebih digalakkan. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan sektor non pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan roda ekonomi daerah melalui diversifikasi.

Mengapa diversifikasi daerah begitu mendesak? Karena selain diyakini mampu menambah daya dorong perekonomian, juga diharapkan menjadi strategi khusus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa struktur sumber pertumbuhan yang berimbang, baik antar sektor ekonomi maupun antar daerah, sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dinamika perekonomian nasional beberapa tahun terakhir memberikan pelajaran penting bahwa struktur perekonomian yang terkonsentrasi hanya kepada beberapa sektor, terutama kepada sektor komoditas primer, dapat menyebabkan perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak global. Rasio diversifikasi yang rendah akan berujung pada kontraksi pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Ketergantungan daerah pada harga komoditas primer mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berfluktuasi, tergantung pada harga yang tercipta di pasaran. Jika harga komoditas tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional akan terkerek tinggi dan sebaliknya.

Untuk itu, perlu upaya penguatan perekonomian, dengan menggali sumber pertumbuhan ekonomi melalui perluasan diversifikasi daerah. Kebijakan diversifikasi daerah ini diperkirakan menambah 0,3%–0,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kita menyadari salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan perekonomian di beberapa kelompok provinsi tersebut karena hanya bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA), terutama di sektor perkebunan, penggalian, dan pertambangan.

Apabila dilihat secara wilayah, terdapat provinsi-provinsi di Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir masih mengalami kontraksi ekonomi. Daerah tersebut merupakan provinsi-provinsi yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam.

Jadi, butuh solusi cepat dan tepat untuk melakukan diversifikasi daerah tersebut. Perlu langkah terintegrasi oleh pemerintah, seperti memperluas pembangunan infrastruktur dasar, mengembangkan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) terampil, serta memperkuat tata kelola birokrasi.

Langkah selanjutnya, yaitu mengoptimalkan berbagai potensi sektor ekonomi daerah, baik melalui diversifikasi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan nilai tambah pada komoditi ekspor melalui hilirisasi.

Selain itu, perlu sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan tersebut antara lain mendorong regional growth strategy, melalui pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas kewilayahan dengan kebijakan yang spesifik dan terarah, menggali potensi, permasalahan serta strategi pengembangan wilayah sesuai karakteristik masing-masing daerah. Semoga!

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Kelangkaan Elpiji 3 Kg dan BBM yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan ketidakberesan dalam tata kelola termasuk regulasinya yang diindikasikan…

Awas Saham Gorengan di Bursa!

Salah satu modus kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disebabkan oleh adanya praktik penempatan investasi saham-saham non kredibel, yang mudah digoreng…

Masa Depan UMKM

Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pangkas Birokrasi untuk Efisiensi

Tekad Presiden Jokowi menghapuskan eselon III dan IV ternyata tidak main-main. Meski rencana perubahan besar pada birokrasi pemerintahan itu akan…

Antisipasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg

Kelangkaan Elpiji 3 Kg dan BBM yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan ketidakberesan dalam tata kelola termasuk regulasinya yang diindikasikan…

Awas Saham Gorengan di Bursa!

Salah satu modus kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disebabkan oleh adanya praktik penempatan investasi saham-saham non kredibel, yang mudah digoreng…