NERACA

Jakarta - Wacana pemangkasan tunjangan pejabat negara harus terus didorong. Masalahnya belanja birokrasi sudah kelewatan yakni mencapai Rp215 triliun sedang subsidi total subsidi hanya mencapai Rp201 triliun dalam APBN 2012.

“Kalau pemerintah serius menghemat APBN, harus dilakukan pemangkasan tunjangan -tunjangan pejabat yang bersifat sekunder dan mengoptimalkan penerimaan pajak,” kata peneliti Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Senin (26/3)

Menurut Erani, kondisi APBN bisa kronis apabila pemerintah tak berani melakukan penghematan secara frontal. Masalahnya saat ini pemerintah terlalu jor-joran dalam memakai APBN dengan memberikan tunjangan -tunjangan yang seharusnya tidak perlu.

“Selama ini gembar -gembor reformasi birokrasi hanya jalan ditempat, karena kalau ada sedikit saja kenaikan harga minyak dunia, maka pemerintah langsung ingin menaikan harga BBM,sebenarnya tidak harus begitu, lebih baik kita melakukan efisiensi APBN,” tambahnya

Erani mengaku prihatin saat ini para birokrat sangat tidak punya sense of crisis. Bahkan lebih asyik memakai semua fasilitas yang diberikan negara, tanpa memikirkan rakyat kecil. “Karena itu, pemerintah harus pangkas fasilitas dan tunjangan PNS agar efisien demi menyelamatkan APBN,” jelasnya

Demikian pula dengan Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemotongan tunjangan  pejabat sebenarnya sangat baik diterapkan. “Apalagi ditambah banyaknya pejabat di Indonesia yang memiliki kerja sambilan, selain sebagai pegawai pemerintah,” ujarnya kemarin.

Yang jelas, kata Uchok, setiap tahun para pejabat Indonesia ini selalu berharap gajinya terus menerus naik.  Para pejabat ini biasanya mencari pekerjaan seperti narasumber, konsultan independen, staf ahli, hingga pekerjaan informal lain. 

Kalaupun tak ada pekerjaan sambilan, kata Uchol lagi, para pejabat umumnya merekayasa penghasilan dengan cara membuat tunjangan-tunjangan yang fiktif. Dengan cara seperti itu, walaupun gaji pokoknya tetap, mereka bisa membawa penghasilan lebih besar.  “Seharusnya, setiap pejabat yang memiliki pekerjaan sambilan, gaji mereka justru harus dipotong. Kalaupun gajinya tak dipotong, tunjangannya kena potong,” kata Uchok.

Berdasarkan temuan Seknas Fitra sepanjang 2011, APBN yang habis untuk belanja pegawai mencapai 51%. Di daerah lebih parah lagi, selama 2011, Fitra mencatat dana APBD rata-rata terkuras 60-80% untuk belanja pegawai.

Sangat Fantastis

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengatakan para pejabat pemerintahan yang  tunjangannya terlalu tinggi bisa dipangkas. “Jika kita lihat, memang gaji pokok para pejabat pemerintahan tergolong biasa saja, namun tunjangan mereka justru sangat fantastis. Artinya, tunjangan itu pantas untuk dipangkas,” ungkapnya kemarin.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh IBC, gaji pokok para pejabat dan pegawai pemerintahan yang paling kecil Rp1.3 juta dan yang paling besar sekitar Rp30 juta sementara untuk tunjangannya bisa sampai Rp30 juta. Selain itu, untuk para wakil rakyat yang ada di DPR, berdasarkan riset IBC, gaji pokok para anggota DPR masih variatif. “Ada perbedaan antara gaji anggota dan pimpinan DPR. Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp4,6 juta. Jika ditambah dengan tunjangan dan segala macamnya, setiap anggota DPR mengantongi perbulannya Rp54 juta,” imbuhnya.

Arif menambahkan saat ini para pejabat pemerintahan sudah begitu beruntung. Disaat para pegawai swasta terkena pajak, namun para PNS tidak terkena pajak atau pajaknya ditanggung oleh negara. “Bahkan sekelas Sekda, bisa mendapatkan tunjangan kinerja bisa sampai Rp50 juta perbulannya, bahkan pajaknya pun ditanggung negara. Kerja dengan apa yang diberikan oleh negara tidak berimbang,” lugasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada pemangkasan tunjangan para pejabat sekitar 20-30%. Potongan tersebut bisa dialokasikan untuk yang lebih bermanfaat lagi. “Saya rasa dengan dinaikan BBM, maka belanja pegawai juga akan terkoreksi bahkan cenderung akan naik karena para PNS sering sekali untuk kunjungan kerja. Kunjungan kerja kan harus menggunakan transportasi, jika naik maka tarif juga naik maka mereka menuntut untuk dinaikkan juga,” ujarnya.

Usulan pemangkasan tunjangan juga datang dari Direktur Pengendalian Produksi BP Migas, Rudi Rubiandini. Menurutnya kenaikan harga minyak di sisi lain memberikan keuntungan di sektor hulu, namun pada dasarnya dengan produksi minyak yang saat ini terus turun Indonesia justru menanggung kerugian besar.  "Jadi kalau harga BBM seperti Premium dan Solar tetap Rp 4.500 per liter, dan tidak segera naik, salah satu dampaknya gaji PNS bisa jadi dipotong," katanya

Pada dasarnya produksi minyak yang saat ini terus turun menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang masih memberikan subsidi. "Uang Rp 97,955 triliun yang untung bersih pemerintah jual BBM disumbangkan untuk membayar gaji guru, gaji polisi, gaji PNS, untuk infrastruktur, biaya operasional pemerintah dan banyak lagi," imbuh Rudi.

Wacana pemangkasan gaji atau tunjangan pejabat negara tampaknya ditolak pejabat Kemenkeu. Kepala Badang Kebijakan Fiskal (BKF) Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro mengakui pihaknya meminta agar wacana itu jangan diumbar sembarangan. "Jangan ngomong seenaknya sendiri, dia nggak dipotong gajinya? Eh emang gajinya tinggi apa, potong gaji seenaknya? Kalau nggak jalan pemerintahan mau tanggung apa? Enak saja potong-potong gaji," tegasnya

Menurut Bambang, pemerintah tak mau anggaran subsidi terus membengkak terutama subsidi BBM, sementara terbesar dinikmati oleh orang yang tidak berhak alias orang mampu.  "Termasuk listrik, subsidinya dinikmati orang yang tidak tepat. Kita harus punya anggaran yang kredibel dan proporsional, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bukan hanya otak-atik angka saja," ujarnya. novi/iwan/bari/cahyo