NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini peningkatan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China dalam beberapa waktu terakhir, tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia, yang menjadi parameter untuk melihat ekspansi dunia usaha. "Kedit masih sangat positif selama ini. Terutama untuk kredit investasi, modal kerja seperti yang disampaikan Pak Wimboh, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, persis sebelum Lebaran," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pertumbuhan kredit perbankan sedang menemui momentum untuk pulih dan bertumbuh di pertengahan tahun ini setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan. Dia berharap momentum pertumbuhan itu berlanjut sepanjang 2019.

Kondisi tersebut bakal terwujud jika momentum pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga, dan mampu menangkal dampak perlambatan ekonomi karena adanya perang dagang antara dua negara raksasa ekonomi, AS dan China. "Tentu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan harus tetap dijaga supaya optimisme dari para pelaku usaha akan tetap positif sehingga kemudian mereka akan bisa meningkatkan volume usahanya," ujarnya.

Adapun hingga April 2019, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit masih bertumbuh di 11,05 persen secara tahunan (yoy). Di dalam pertumbuhan kredit itu, terdapat kredit investasi tumbuh 14,34 persen (yoy), kredit modal kerja 10,48 persen (yoy), dan kredit konsumsi tumbuh 9,06 persen (yoy). Derasnya penyaluran kredit didorong sektor pertambangan yang tumbuh hingga 37,6 persen.

Selain itu, sektor konstruksi tumbuh 27,55 persen (yoy). Sedangkan sektor pertanian dan pengolahan masing-masing tumbuh 10,65 persen dan 8,7 persen (yoy). Adapun risiko kredit perbankan hingga April 2019 berada pada level rendah. Hal ini tercermin dari rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) gross perbankan sebesar 2,57 persen dan NPL bersih sebesar 1,15 persen. Sementara tingkat kecukupan modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,78 persen, dan rasio pinjaman terhadap pendanaan (Loan to Deposit Ratio/LDR) menurun menjadi 93 persen dari 94 persen.

Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Asia Tenggara diperkirakan akan menurun menjadi 4,8% tahun ini, dari 5,3% pada tahun 2018, saat terjadinya perlambatan perdagangan global dan meningkatnya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, menurut Economic Insight ICAEW terbaru: Laporan Asia Tenggara. Permintaan domestik dapat memberikan keringanan, bersama dengan kebijakan makro yang akomodatif, meskipun ada keragaman di perekonomian di setiap negara.

Pertumbuhan PDB di seluruh wilayah Asia Tenggara melambat menjadi 4,6% dari tahun ke tahun pada Q1 2019, turun dari 5,3% yang tercatat di H1 2018. Hal ini merupakan hasil dari menurunnya pertumbuhan ekspor di seluruh perekonomian Asia Tenggara sehubungan dengan melemahnya permintaan impor Tiongkok, melambatnya siklus ICT global, dan meningkatnya proteksionisme selama setahun terakhir ini.

Total volume ekspor secara rata-rata adalah 1% lebih rendah dibandingkan tahun lalu di Q1 2018, dengan adanya ketidakpastian atas permintaan eksternal yang juga cenderung membebani produksi perusahaan dan minat investasi di kuartal tahun tersebut. Hal serupa juga terjadi dengan terus menurunnya ekspor di seluruh wilayah Asia Tengara pada kuartal kedua, dimana hanya Vietnam yang tidak mengikuti tren, walaupun pertumbuhan negara tersebut juga menurun sejak tahun lalu. Di tengah terjadinya ketegangan baru perdagangan AS-Tiongkok, tren ini kemungkinan akan berlangsung hingga tahun depan.

Pertumbuhan PDB di seluruh wilayah Asia Tenggara diperkirakan akan menurun sekitar 4,8% tahun ini, sebelum mengalami penurunan selanjutnya menjadi 4,7% pada tahun 2020. Sebagai negara kecil dengan perekonomian terbuka yang sangat tergantung pada ekspor, Singapura akan mengalami pelambatan paling tajam, dengan pertumbuhan PDB yang menurun dari 3,1% pada tahun 2018 menjadi sekitar 1,9% pada tahun 2019.