Infrastruktur Jadi Tumpuan

Belum lama ini Bank Dunia menyampaikan kritik terhadap proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Indonesia, karena dinilai ada kelemahan koordinasi lintas sektoral antara Pusat dan Kementerian/Lembaga, khususnya dalam hal praktik tata kelola pembangunan infrastruktur.

Bahkan Presiden Jokowi pernah mengingatkan, pembangunan infrastruktur yang berjalan lamban agar segera dilimpahkan ke Kementerian PUPR untuk penyelesaiannya. Ini menyiratkan kondisi infrastruktur yang dikerjakan selama ini terkesan kurang tepat waktu.

Menurut Bank Dunia, memang ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur. Laporan Bank Dunia itu disampaikan dalam artikel yang bertajuk Indonesia’s Infrastructure Planning and Budgeting Processes: An Internal Report of the World Bank Global Governance Practice.

Kedua, tidak ada diskusi tentang “proyek” dalam proses di pusat. Sesuai dengan fokus ini pada target output RPJMN, perencanaan pusat dan sistem penganggaran tampaknya telah dirancang untuk menangani pengeluaran yang sedang berjalan untuk program yang mapan. Dengan fokus pada strategi “level program” agregat atau rincian “level input” per menit pelaksanaan jenis proyek yang seharusnya diperbaiki sesuai dengan pedoman biaya. Item anggaran sesuai dengan unit struktural dan fungsional dalam kementerian infrastruktur, misalnya Unit Perencanaan Cipta Karya di provinsi Kalimantan, atau unit pelaksana jalan nasional di Jakarta.

Kita melihat pola anggaran pusat dan rencana kerja (termasuk RKP, Renjas, dan RKAKL) dilakukan tidak memiliki “proyek” aktual di dalamnya, serangkaian kegiatan ditentukan dalam waktu, lokasi, dan sifat mereka untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi maksimal.

Dokumen-dokumen ini hanya menentukan keluaran yang harus dicapai unit pemerintah dalam tahun tertentu, dan alokasi anggaran yang akan mereka terima untuk membayar target keluaran itu, bersama dengan lokasi kegiatan dalam beberapa kasus. Mereka tidak menyentuh alternatif cara mengerahkan sumber daya untuk mencapai target keluaran.

Ketiga, kurangnya koneksi antara proses tingkat pusat dan kementerian. Kurangnya proyek dalam proses pusat merupakan indikasi kesenjangan filosofis antara proses pusat dan proses di kementerian. Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian berupaya mengalokasikan uang lintas kementerian dan unit dengan sedikit pengetahuan tentang efisiensi pengeluaran unit-unit yang akan melakukan, dan unit provinsi menyiapkan proyek-proyek, yang digabungkan dengan panduan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang minimal tentang berapa banyak dana yang akan tersedia.

Secara teori, ada beberapa cara untuk mengomunikasikan prioritas dan kapasitas melintasi garis ini, tetapi mereka sangat formalistik dan tampaknya hanya efektif minimal. Dirjen memprioritaskan berbagai macam proyek berdasarkan seberapa baik mereka sesuai dengan “rencana induk” untuk jalan, kereta api, dan rencana induk ini seharusnya dikoordinasikan dengan RPJMN yang menjadi dasar untuk alokasi tingkat nasional.

Tidak hanya itu. Biro Perencanaan Kementerian secara teoritis dapat mengakses studi kelayakan yang sedang diproduksi oleh unit provinsi dan ditinjau oleh Dirjen, tetapi ketika Bank Dunia meminta Biro Perencanaan PU dan Kemenhub untuk contoh studi kelayakan juga satu unit bisa menghasilkan. Ada sistem P&E yang tersedia di PU dan Kemenhub yang menyediakan informasi tentang pelaksanaan proyek ke Biro Perencanaan dan Bappenas, tetapi pada kenyataannya sistem ini hanya melaporkan pencapaian target output.

Singkatnya proses nasional dari atas ke bawah, yang sebagian besar berfokus pada penganggaran untuk unit struktural dan proses pelayanan dari bawah ke atas, yang berfokus pada perencanaan proyek yang akan dilakukan oleh unit-unit tersebut, sebagian besar tidak terhubung, kecuali melalui persyaratan bahwa anggaran dan output yang sesuai. Ini menciptakan masalah serius untuk efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

Proses bottom-up, meskipun memiliki proses di atas kertas yang baik untuk menilai efisiensi dan memilih proyek yang efisien, hanya memiliki sedikit panduan ke depan tentang proyek apa yang seharusnya dipersiapkan. Dan pusat pemerintahan, yang harus berusaha untuk mencapai alokasi efisiensi dalam penganggaran lintas sektor, pada dasarnya tidak memiliki informasi tentang efisiensi teknis yang sebenarnya.

BERITA TERKAIT

Asita Sumsel Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Wisata

Asita Sumsel Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Wisata NERACA Palembang - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta…

Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun - Adi Sarana Menaruh Asa Geliat Infrastruktur

NERACA Jakarta - Mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun untuk membeli 6.500 unit armada baru, PT Adi…

Pembangunan Infrastruktur, Upaya Konkret Antisipasi Kemacetan Mudik

  Oleh : Elan Puspitasari, Pemerhati Transportasi Publik Keputusan yang diambil Jokowi memang tidak terbebas dari kritikan yang ada di…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Standar Laporan Keuangan

Kemelut laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk ternyata belum usai. Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa hasil audit laporan keuangan maskapai BUMN…

Diversifikasi Ekonomi Daerah

Prediksi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 (yoy) sebesar 5,2%, ternyata meleset pada hanya mencapai 5,07%, atau naik tipis…

Infrastruktur Jadi Tumpuan

Belum lama ini Bank Dunia menyampaikan kritik terhadap proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Indonesia, karena dinilai ada…