Menangkap Fenomena dalam Represi Global

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak

Setelah pelantikan Donald Trump, kekhawatiran akan tekanan ekonomi, benar terjadi dan menciptakan perang dagang yang selama ini di luar dugaan bagi negara di dunia. Dampak perang dagang menjadi semakin luas dan memengaruhi perekonomian maupun stabilitas bagi negara-negara berkembang khususnya.

Hingga saat ini pengaruh perang dagang US dengan RRT merembet ke para pengusaha-pengusaha mereka. Adanya kemungkinan tindakan represif dari pemerintah, menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru yang secara langsung dapat memberi sinyal merugi bagi perusahaan rekanan ataupun perjanjian perdagangan antar negara yang sebelumnya sudah terjalin baik.

Kegeliatan perdagangan pun menjadi semakin sulit untuk diprediksi, bahkan negara yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekspor itu telah terpukul oleh perseteruan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina yang berlangsung sejak awal tahun lalu.

Langkah Preventif

Salah satunya dengan melihat perekonomian Jepang yang menyusut atau tumbuh negatif hingga 0,6% di kuartal ketiga tahun lalu. Angka tersebut lebih dalam dari perkiraan awal, yaitu kontraksi sebesar 0,3% (CNBC Indonesia, 2019).

Penurunan ini didorong dengan menyusutnya investasi swasta dari 2,8% pada tiap-tiap kuartal. Terlebih penurunan itu lebih tajam dari perkiraan awal kontraksi sebesar 0,2%.

Terjadi pelemahan dalam ekspor dan beberapa sektor produksi di Jepang, membuat pemerintahannya akan mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak penjualan dari 8% menjadi 10%. Hal itu disebutkan dalam rangka membantu meringankan beban utang negara.

Kebijakan preventif tersebut dikatakan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso untuk membantu membiayai jaring pengaman sosial dan akan berjalan seperti yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah Jepang sendiri pun tetap akan bertanggung jawab untuk dapat mempersiapkan lingkungan ekonomi yang baik agar kenaikan pajak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Ada yang merasa tertekan, namun ada yang merasa mendapatkan peluang. Berbeda dengan negara Jepang, kondisi positif sedang dialami oleh negara India. Pendanaan fintech dalam pasar India terlihat melampaui Cina sebagai pasar utama Asia, karena didukung oleh modal di tengah-tengah pengekangan Beijing atas pinjaman peer to peer.

Menurut laporan dari perusahaan riset pasar AS CB Insights, pendanaan untuk startup fintech di India melonjak menjadi $ 286 juta dalam tiga bulan pertama tahun 2019. Terdapat kenaikan hampir seebsar 27% dari kuartal sebelumnya. Berbanding balik dengan negara Cina yang mengalami penurunan menjadi $ 192 juta, yaitu sebesar 89% pada periode yang sama (ASIAN NIKKEI Review, 2019).

Dalam hal jumlah kesepakatan, kedua negara tersebut dalam posisi yang equal. India maupun Cina masing-masing mencapai 29 kesepakatan. Pengaruh India secara keseluruhannya meningkatkan jumlah transaksi menjadi 127 atau 8 kali lebih dari kuartal sebelumnya dalam pasar Asia. Jumlah tersebut melonjak 61% bagi pertumbuhan di India.

Sebagian besar dana fintech baru-baru ini di India berasal dari Dana Visi Konglomerat Jepang SoftBank Group senilai $ 100 miliar. Dana tersebut pertama kali diumumkan pada tahun 2016 dengan Arab Saudi sebagai investor, menawarkan portofolio sekitar 80 target yang telah menerima sekitar $ 80 miliar dalam pendanaan.

Dalam kurun waktu tersebut, SoftBank telah memperdalam investasinya di India. Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana umtuk mendirikan kantor invetasi khusus pertama di Mumbai, dan baru-baru ini mengucurkan dana $ 500 juta untuk investasi tahap awal di Asia dengan India sebagai fokus utamanya.

Invetasi tersebut termasuk Paytm, aplikasi pembayaran seluler terbesar di India, yang dioperasikan oleh One97 Communications. Startup ini dilaporkan berada di tengah-tengah putaran pendanaan senilai $ 2 miliar dari investor mereka yang ada, yang meliputi Vision Fund dan Ant Financial Group Alibaba Group.

Dalam perspektif ukuran, pasar startup fintech India adalah yang terbesar di Asia. Menurut laporan Fintech India 2019 oleh portal data Medici, India telah menjadi pusat fintech terbesar kedua di dunia setelah AS. Dengan lebih dari 2.000 startup yang beroperasi di sektor ini, menujukkan porsi terbesar untuk sektor pembayaran. Termasuk pula, bidang-bidang lain yaitu pinjaman, keuangan pribadi, dan asuransi,

Dewi fortuna yang berada di India, membuatnya untuk menempati posisi teratas di Asia untuk industri fintech, tak ayal karena dukungan kebijakan yang responsif dari pemerintah. Perdana Menteri India, Narendra Modi pernah berkomitmen akan menggunakan fintech dalam mereformasi di India, agar pemerintahnya dapat mengembangkan potensi rakyat yang belum berpartisipasi 100% dalam ekonomi formal di India (katadata, 2019)

Selain India, terdapat negara Swiss pun tidak berhenti berinovasi, mencoba keluar dari kemelut perang dagang dengan tetap berfokus pada bidang blockchain. Keseriusan negara Swiss ini pun ditangkap Facebook, sehingga membuat anak perusahaannya yaitu, Libra Networks untuk menyediakan layangan keuangan dan teknologi serta mengembangkan perangkat keras serta perangkat lunak di negate tersebut.

Tata Kelola Domestik

Sekarang, bagaimana dengan negara Indonesia? Kenyataannya menurut data OJK bahwa sampai tanggal 15 Mei 2019 ini telah terdaftar 113 fintech berizin di Indonesia.

Namun, bisakah produktivitas ekonomi dapat terbantu dengan hadirnya peningkatan fintech? Apakah kehadirannya dapat menjadi peluang semakin meningkatnya kekuatan ekspor Indonesia?

Fintech sendiri merupakan platform yang sangat fleksibel dan hasil nyatanya seperti platform Peer to Peer (P2P) Lending mampu mengedukasi UMKM untuk masuk ekosistem digital. Terlebih, Industri fintech di Indonesia terus mengalami pertumbuhan.

Saat fintech dan ekosistem ekonomi digital sudah terbentuk maka perlu dibentuk pola konsumsi masyarakat yang peduli terhadap hasil karya dalam negeri. Perspektif ini perlu untuk memberikan penghargaan terhadap industri-industri kecil. Selain itu pula untuk para eksportir dalam negeri ini pun harus didorong secara penuh agar produktivitasnya agar dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Namun, sekali lagi diperlukan kerja sama yang baik antar Kementerian maupun Lembaga terkait agar perekonomian dalam negeri dapat terus tumbuh dengan baik. Insentif-insentif fiskal maupun kebijakan yang telah diterbitkan, seyognyanya dapat dianalisis dan ditelaah kembali, dalam sudut pandang efektifnya.

BERITA TERKAIT

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menyoal Dewan Pengawas KPK

Oleh:  Suparji Achmad, Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang…

Optimisme Membangun Asrama Mahasiswa Nusantara

  Oleh :  Sabby Kosay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Jokowi telah menerima perwakilan tokoh Papua dan Papua barat…

Anggaran Pendidikan di Masa Pemerintahan Jokowi

Oleh: Rahmat Rusfandi, Staf BPPK Kemenkeu . Salah satu tema kebijakan fiskal dalam RAPBN 2020 yaitu penguatan kualitas untuk mewujudkan…