Meski sejumlah bank besar swasta termasuk BUMN meraih laba usaha yang meningkat pada 2018, Bank Dunia menilai perbankan nasional belum mampu memberi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang memadai. Pasalnya, jumlah pinjaman yang bisa disalurkan masih jauh di bawah nilai kebutuhan investasi riil. Sementara itu, partisipasi investor asing lewat pasar modal untuk proyek infrastruktur Indonesia juga masih minim. Apalagi saat ini, aliran modal investor asing masih terpusat pada surat utang (obligasi) pemerintah dan ekuitas.

Laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assesment Program ( Juni 2018) mengungkapkan, perbankan nasional hanya mampu memberi pendanaan sebesar US$10 miliar-US$20 miliar atau setara Rp145 triliun-Rp290 triliun (kurs Rp14.500 per US$). Padahal, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi minimal US$49 miliar atau setara Rp710,5 triliun. "Apalagi praktik pinjaman domestik tidak kondusif untuk pembiayaan infrastruktur, karena kebanyakan tenornya jangka pendek (3-5 tahun)," menurut laporan tim Bank Dunia.

Di sisi lain, sejumlah BUMN banyak menerima sumber pendanaan untuk memenuhi proyek pembangunan infrastruktur. Selama ini persoalan pembiayaan hanya bisa ditangani jika skema pendanaan dipimpin oleh bank asing. Karena bank lokal belum memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, pengalaman, atau kemampuan untuk meminjamkan secara terbatas. Bahkan, tiga dari empat bank BUMN justru mengucurkan pinjaman ke BUMN di luar infrastruktur, sehingga hal ini membuat BUMN infrastruktur sulit mengajukan pinjaman karena jumlah utangnya hampir mencapai batas maksimal keuangan perusahaan.

Tidak hanya itu. Dari sisi pembiayaan yang bisa diberikan dari portofolio investasi dana pensiun, dan jaminan sosial, dan perusahaan asuransi domestik juga terbilang kecil. Data Bank Dunia menyebut total dana investor di tiga lembaga itu hanya US$119 miliar atau Rp1.725 triliun. Namun, dana yang bisa dialokasikan untuk investasi infrastruktur hanya US$10 miliar atau Rp145 triliun untuk jangka waktu menengah.

Karena itu, Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk lebih banyak menargetkan investasi dari asing dan pasar modal. Bank Dunia juga melihat investasi asing masih terbatas akibat kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengurangi risiko investasi asing, seperti lindung nilai (hedging) mata uang dan suku bunga.

Ke depan, Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah reformasi di sektor keuangan demi menarik investor asing untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur. Karena partisipasi investor asing lewat pasar modal untuk proyek infrastruktur Indonesia masih minim. Saat ini, aliran modal investor asing masih terpusat pada surat utang (obligasi) pemerintah dan ekuitas.

Padahal, menurut Bank Dunia, kepemilikan investor asing atas obligasi pemerintah mewakili hampir 40% dari total obligasi pemerintah yang beredar pada 2015. Jumlah kepemilikan ini tumbuh dua kali lipat sejak 2010.

Demikian pula, partisipasi investor asing di pasar ekuitas yang tercatat sebesar 43,2% pada 2015, tumbuh dari 31,7% pada 2010. Artinya, masih ada minat yang signifikan dari investor asing untuk investasi di Indonesia.  

Hanya persoalannya, ada dua alasan yang menyebabkan investor asing enggan untuk masuk kepada portofolio investasi infrastruktur lewat pasar modal. Pertama, kondisi pasar yang tersegmentasi untuk investor asing dan domestik. Kedua, lemahnya sistem mitigasi risiko produk investasi atau mekanisme untuk mengurai risiko.