IMF: Merusak Sistem Perdagangan Global - PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA

Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan peningkatan tarif impor yang dilakukan Amerika Serikat terhadap China dan negara lainnya dapat merusak sistem perdagangan global. Perang dagang yang dikobarkan AS itu juga tidak akan efektif mengatasi defisit perdagangan bilateral yang dialami AS, dan justru bisa merusak ekonomi global dan negara tersebut.

NERACA

"Daripada memperluas hambatan tarif dan non-tarif, AS dan mitra dagangnya harus bekerja secara konstruktif untuk mengatasi distorsi dalam sistem perdagangan," tegas Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu.

Lagarde menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan dagang antara AS dan China melalui perjanjian komprehensif yang memperkuat sistem perdagangan internasional. AS, menurut dia, justru akan mendapatkan keuntungan jika bekerja sama dengan mitra internasional untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan.

"Agar ekonomi global berfungsi dengan baik, ia harus dapat mengandalkan sistem perdagangan internasional berbasis aturan yang lebih terbuka, lebih stabil, dan lebih transparan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, tidak ada yang memenangkan perang dagang," ujarnya.

IMF sebelumnya memperkirakan perang dagang yang berlarut-larut antara AS dan China dapat memangkas ekonomi global sebesar 0,5% pada tahun depan. Kendati demikan, IMF tak melihat potensi penurunan ekonomi (resesi) global akibat perang dagang.

Lembaga keuangan internasional itu memproyeksi ekonomi global tahun depan akan berada di kisaran 3,6%. Namun, prospek ini rentan akibat perang dagang perdagangan, ketidakpastian keluarnya Inggris dari Uni Eropa, serta pemulihan yang tidak pasti di beberapa negara yang mengalami tekanan ekonomi seperti Argentina dan Turki.

Selain itu, IMF juga memberikan peringatan terkait kehadiran perusahaan teknologi finansial (fintech) yang dapat sistem keuangan global. “Disrupsi besar terhadap lanskap keuangan kemungkinan besar datang dari perusahaan teknologi besar, yang akan menggunakan basis pelanggan mereka dan dana yang besar untuk menawarkan produk finansial, yang didasarkan pada big data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence-AI)," ujar Lagarde dalam pertemuan G-20 seperti dikutip Reuters di Jepang, Sabtu (8/6).

Dia mengakui, inovasi teknologi saat ini bisa membantu memodernisasi sistem keuangan global. Namun, di sisi lain, hal yang sama juga dapat membuat sistem keuangan menjadi rentan karena sistem pembayaran serta setelmen berada di bawah beberapa perusahaan teknologi besar.

Menurut Lagarde, hal tersebut membuka tantangan sistemik terhadap stabilitas dan efisiensi keuangan. China menjadi salah satu contoh nyata terkait kehadiran fintech. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir perkembangan teknologi di China sangat sukses, serta memungkinkan jutaan orang mendapatkan manfaat dari produk finansial dan penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi.

"Namun hal tersebut juga membuat dua perusahaan menjadi pengontrol lebih dari 90 persen pasar pembayaran mobile," ujarnya. Namun dia tak menyebutkan nama dua perusahaan yang dimaksud Lagarde. Tapi, WeChat dan AliPay saat ini merupakan dua layanan provider pembayaran yang digunakan secara luas di China.

Lapangan Kerja di AS

Sementara itu, penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap tumbuh kuat pada Mei, di tengah memanasnya perang dagang antara AS dan China.

Dengan latar belakang tensi perang dagang yang meningkat, laporan ketenagakerjaan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja pada Jumat (7/6) akan membantu mengembalikan harapan pasar bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan memangkas suku bunga tahun ini.

Menurut Ketua The Fed Jerome Powell, pekan lalu, bank sentral akan terus memantau ketegangan perdagangan pada ekonomi dan bertindak sesuai untuk mempertahankan ekspansi.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump pada Mei meningkatkan tarif pada barang-barang asal China senilai US$200 miliar menjadi 25%. Aksi ini mendatangkan balasan dari China. Trump juga mengatakan bakal mengenakan tarif pada semua barang asal Meksiko lantaran negara tersebut tak membantu membendung gelombang imigran yang melintas kedua negara.

Negosiasi antara Meksiko dengan AS tengah berlangsung demi mencegah pengenaan tarif sebesar 5 % yang dimulai pada 10 Juni.

Berdasarkan survei Reuters pada beberapa ekonom, lapangan kerja di luar pertanian meningkat 185 ribu pada bulan lalu, setelah melonjak 263 ribu lapangan kerja pada April. Jumlah ini lebih tinggi dari kebutuhan lapangan kerja untuk mengimbangi pertumbuhan populasi usia kerja yang mencapai 100 ribu per bulan.

Pertumbuhan upah bulanan di AS diperkirakan meningkat lebih tinggi pada Mei, dengan perkiraan pendapatan per jam meningkat 0,3%, naik dari pertumbuhan pada April sebesar 0,2%. Upah diperkirakan naik 3,2% secara tahunan.

Sementara pertumbuhan upah yang stabil akan mendukung optimisme The Fed bahwa inflasi akan kembali ke target 2% bank sentral tersebut. "Dengan sengketa perdagangan yang sedang berlangsung, kekhawatiran memburuknya kepercayaan rumah tangga dan bisnis akan menyebabkan orang-orang 'menutup dompet' mereka, memberikan The Fed alasan untuk melakukan pengurangan suku bunga preemptive," kata Beth Ann Bovion, Kepala Ekonom S&P Global Peringkat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani turut mengomentari pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Diketahui, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dari 2,9% menjadi 2,6%.

"Ya karena kita sudah tahu ini akan melemah, ya biasanya kita udah mulai antisipasi, pertumbuhan ekonomi dunia dikoreksi jadi 2,6% dari 2,9% dan beberapa negara dunia sudah mulai koreksi, Indonesia belum dikoreksi," ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga kinerja perekonomian domestik. Salah satunya dengan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. "Kalau saya melihat kita sih sudah mulai mengantisipasi, tapi harus dilihat juga kalau kita kan lebih banyak pertumbuhan dari domestik konsumsi, jadi memang adalah yang penting daya beli ini harus dijaga," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com.

Selain itu, investasi juga harus terus digenjot. Salah satunya pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. "Kemudian yang agak tertinggal akhir-akhir ini adalah investasi. Nah ini adalah PR kita karena kontribusinya itu sampai 34-35 persen dari pertumbuhan perekonomian kita jadi ini memang harus dijaga," tutur dia.

Saat ini, sektor yang perlu didorong oleh pemerintah ketika menggenjot investasi adalah sektor yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor. "Sebenarnya kalau investasi di sektor ini yang bisa mengurangi ketergantungan kita kepada bahan baku, atau raw material. Kenapa? Karena raw material itu kontribusi bagi import itu kurang lebih 76%. Jadi itu salah satu kita harapkan, bahan baku atau raw material ini bisa dibuat di kita, untuk kurangi CAD (current account deficit) kita," ujarnya.

"Kita ingin mengandalkan ekspor tapi ya ekspor kita masih tertekan, urutannya panjang nih. Jadi CAD masih minus akibatnya mata uang masih agak ini jadi masih banyak dan insya Allah harus bergerak lebih cepat saja," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…