NERACA
Jakarta – Pihak Swata berkomitmen membantu program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang menjadi program utama pemerintah guna mengurangi ketergantungan minyak dunia. "Kami ingin mendukung program pemerintah terkait program konversi energi khususnya pada transpostasi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha CNG (BBG) Indonesia atau APCNGI, Dany Praditya di Jakarta,26/3
Menurut Dany, kesediaan swata mendukung program konversi BBG ini perlu diikuti dengan keseriusan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur penambahan SPBG. “Terkait kenaikan harga premium bersubsidi, pemerintah merancang program konversi 25.000 kendaraan dari BBM ke BBG tahun 2012,” imbuhnya.
Lebih jauh kata Dany, program konversi yang sudah berkali dicanangkan ini, belum juga terwujud secara massive dan terkesan jalan ditempat alias lambat hingga saat ini. “Karena itu pemerintah perlu segera melakukan sosialisasi secara massive, supaya program koversi ini berhasil seperti program koversi elpiji. "BBG ini seperti program bolak balik gagal,” jelasnya
Saat ini APCNGI yang terdiri dari 30 orang pengusaha telah memiliki 20 SPBG yang tersebar di seluruh Indonesia. “Adapun yang terbanyak yakni diwilayah Jawa Timur yaitu 12 SPBBG sisanya tersebar di Jakarta dan Palembang," tambahnya.
Dikatakan Dany, pihaknya meminta pemerintah agar memperhatikan harga keekonomian BBG yang selama ini diperdebatkan. "Idealnya 60% dari harga BBM itu harga keekonomisan" ucapnya
Dani juga menambahkan agar pemerintah mengawasi betul kualitas koverter kit BBG yang digunakan oleh kendaraan. Selain itu dalam 3 tahun ke depan APCNGI akan membangun infrastruktur SPBG sebanyak 200 di seluruh Indonesia.
Ditempat terpisah, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar gas setelah kenaikan bahan bakar minyak yang direncanakan 1 April 2012. "Harga BBG (bahan bakar gas) diketok naik setelah BBM," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut Widjajono, pemerintah merencanakan kenaikan harga BBG jenis terkompresi (compressed natural gas/CNG) sebesar Rp1.000 per liter setara premium (LSP) atau dari sebelumnya Rp3.100 menjadi Rp4.100 per LSP. "Pemerintah sudah sepakat menaikkan BBG jadi Rp4.100 per LSP," ujarnya.
Lebih jauh Widjajono mengatakan, bisnis CNG tidak akan berkembang atau menarik bagi investor, kalau dihargai hanya Rp3.100 per LSP. Sementara, konsumen tidak tertarik memakai CNG kalau harganya Rp4.100 per LSP atau hanya berselisih Rp400 dengan premium subsidi Rp4.500 per liter.
Yang jelas, kata Guru Besar ITB ini, ada kemungkinan BBG akan naik sekitar Rp4.100. "Jadi, harga premium mesti dinaikkan dulu jadi Rp6.000 per liter, baru BBG jadi Rp4.100 per LSP," jelasnya
Widjajono menambahkan, pengembangan infrastruktur gas akan berjalan seiring kenaikan harga BBG. Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyusun peraturan presiden (perpres) yang mengatur pengembangan BBG. Aturan tersebut ditargetkan terbit akhir Maret 2012.
Sebelumnya, Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk membangun 118 unit stasiun CNG dengan sistem induk-anak (mother-daughter). Sekarang ini, sudah beroperasi enam stasiun CNG.
Selain itu, Pertamina juga akan menambah 10 SPBU yang menyediakan gas cair (liqufied gas for vehicles/LGV) dari sebelumnya hanya 10 unit. Pertamina menjual LGV dengan merek vigas seharga Rp5.600 per liter. Dalam RAPBNP 2012, LGV direncanakan mendapat subsidi Rp2.000 per liter. **mohar/bari
Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…
NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…
NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…
Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…
NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…
NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…