Pemkot Sukabumi Imbau ASN Tidak Terima Parsel

Pemkot Sukabumi Imbau ASN Tidak Terima Parsel

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengimbau ASN tidak memberikan atau menerima paket atau parsel. Sebab, pemberi atau penerima paket masuk dalam melanggar aturan perundang-undangan.“Kami sudah mengedarkan surat imbauan dari Kemenpan RB ke seluruh SKPD dan instansi di Kota Sukabumi,” ujar Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami di sela-sela inpeksi mendadak di pusat perbelanjaan modern dan tradisional, Rabu kemarin (29/5).

Namun, imbauan tersebut kata Andri hanya untuk atas nama jabatan. Tapi secara pribadi masih memungkinkan.”Ya, misalkan, memberikan secara pribadi, atau pemberian dari kerabat, tidak masalah. Juga kan ada minimalnya,” jelasnya.

Dijelaskan, surat imbauan tersebut merupakan kebijakan Kemenpan RB. Pemkot Sukabumi hanya meneruskan saja. Isinya, larangan untuk pemberian paket kepada pejabat jelang Idul Fitri 1440 Hijriyah.“Tidak diperbolehkan menerima atau memberikan parsel kepada pejabat atau dari pejabat pada Idul Fitri. Termasuk media. Itu perintah baku dari pemerintah pusat,” kata Andri.

Selain untuk SPKD di lingkungan Pemkot Sukabumi, larangan tersebut juga instansi vertikal dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).“Sebenarnya surat ini tiap tahun juga ada,” kata dia.

Sementara ketika ditanyakan terkait dengan penggunaan mobil dinas untuk mudik atau lebaran, Andri mengatakan masih akan membicarakannya dengan wali kota.“Belum diputuskan oleh wali kota kebijakannya seperti apa,” ungkapnya.

Namun, secara pribadi, Andri pada dasarnya tidak keberatan. Pertimbangannya, tidak semua pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi memiliki mobil.“Misalnya, mudik ke kampung yang belum terjangkau transportasi umum, atau ongkos yang cukup mahal, tentu ada pertimbangan. Sejauh ini, pemerintah pusat tidak mengatur hal itu. Adapun boleh atau tidaknya, dikembalikan kepada pemerintah," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

KPK Tidak Konsisten dengan Temuan Hasil Audit BPK

Oleh: Maqdir Ismail, Advokat di Jakarta Dalam simpulan “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak…

Pemilu Bukan Berarti Tidak Bersatu

Oleh : Elan Lazuardi, Pemerhati Masalah Sosial Politik   Sebagai bangsa yang besar, tentu Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia,…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik - Menteri LHK

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Penanganan sampah plastik laut akan…

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan - PDAU Penyumbang Terkecil

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan PDAU Penyumbang Terkecil NERACA Kuningan – Pada putaran realisasi APBD 2018, ternyata masih…

Gubernur Jabar Nilai Manajemen Mudik 2019 Terbaik

Gubernur Jabar Nilai Manajemen Mudik 2019 Terbaik NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai manajemen arus mudik…