Setop Politisasi Bantuan Pemprov DKI Bagi Korban Unras

NERACA

Jakarta - Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menghentikan upaya mempolitisasi dan memberikan kesan negatif terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bergerak cepat membantu korban aksi unjuk rasa (UNRAS) pada 21 dan 22 Mei 2019.

Ketua Nasional Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, kebijakan tersebut telah berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi."Kalau kita niat menolong tentu tidak perlu ditanya apa agamanya, sukunya, atau dari pendukung mana, apakah warga atau aparat? Semua wajib dibantu saat perlu pertolongan," ujarnya, Jumat (31/5).

Agung menilai, mereka yang berpendapat atau beropini seolah-olah Pemprov DKI mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres tidaklah tepat dan kurang bijaksana."Saya kira jelas, kalau toh ada korban dari personel Polri atau TNI yang ikut menjadi korban pasti juga segera ditangani, direspons cepat di rumah sakit-rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD," terangnya.

Menurutnya, Anies memiliki keluasan berpikir dan insting yang tepat. Sehingga, kejadian-kejadian yang timbul sudah bisa diantisipasi untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa."Adanya pelayanan medis yang cepat itu tentu memberikan dampak baik, tidak hanya bagi peserta aksi unras, tapi siapapun yang menjadi korban," ungkapnya.

Lebih Jauh Agung menambahkan, sudah sepatutnya seluruh pihak mengapresiasi langkah Anies yang menyadari betul bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi.

"Saya yakin Pak Gubernur tidak rela sesama anak bangsa saling melukai. Menggratiskan biaya pengobatan bagi seluruh korban saat terjadi aksi unjuk rasa menurut saya adalah murni wujud kepedulian beliau terhadap sesama," tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Rekan Indonesia terdapat fakta berkaitan dengan penggratisan pengobatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan Anies:

1. 27 Maret 2012, Pemprov DKI Jakarta menjamin biaya pengobatan saat bentrok antara pengunjuk rasa menolak kenaikan BBM dengan aparat kepolisian. Tercatat 72 orang terluka baik dari pihak mahasiswa maupun polisi yang tersebar di RSCM, RSPAD Gatot Subroto, dan RSUD Tarakan

2. 30 Maret 2012, saat marak demo menolak kenaikan BBM, Kemenkes RI melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan mengatakan, telah menyiagakan seluruh kepala rumah sakit di Indonesia dalam mengantisipasi korban unjuk rasa. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan korban demonstrasi baik dari mahasiswa ataupun aparat keamanan

3. 31 Maret 2012, Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan menanggung biaya pengobatan 18 orang di RS Atmedika yang menjadi korban bentrokan dengan aparat keamanan saat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM pada 30 Maret malam. Walikota Palopo bahkan menjamin biaya pengobatan bukan hanya pada mahasiswa dan polisi tapi juga warga masyarakat yang terkena dampak akibat bentrok tersebut

4. 4 Mei 2019, Pemkab Rohan Ilir, Riau menanggung biaya pengobatan rawat inap terhadap dua pengunjuk rasa yang luka bakar di RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi. Korban jatuh akibat unjuk rasa yang berujung pembakaran basecamp PT Sido Muncul Mitra pada 2 Mei 2019

5. 24 Mei 2019, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan biaya pengobatan yang menimpa para korban maupun aparat keamanan saat kejadian demo 22 Mei, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 30 pengunjuk rasa luka luka, satu orang meninggal dunia, dan enam polisi terluka dan satu di antaranya luka tembak senjata rakitan. Selain menjamin biaya pengobatan yang dilakukan Pemprov Kalbar, Kesultanan Pontianak juga menjamin pembebasan 203 orang yang ditangkap karena diduga melakukan kerusuhan. Mohar