Meracik Jurus Ekonomi Politik dalam Situasi Pelik

Oleh: Pril Huseno

Situasi pasca pemungutan suara dan hasil rekapitulasi KPU pada Pemilu 2019, berubah mengkhawatirkan. Aksi penolakan terhadap hasil pemilu 2019 dan bentrokan berdarah selama dua hari (21-22/5/2019) antara polisi vs massa pemrotes ditengarai membuat pergerakan ekonomi melambat.

Akibatnya, investor kembali memilih bersikap wait and see dan menahan realisasi investasi. Pelaku industri juga diperkirakan menahan produksi karena konsumen lebih memilih menahan belanja sehingga produk tidak optimal diserap pasar. Pusat-pusat ekonomi di Jakarta terutama kawasan Jalan Thamrin dan sentra bisnis grosir Tanah Abang lumpuh. Banyak gedung perkantoran seputaran Thamrin meliburkan kantornya sampai dengan 25 Mei 2019.

Lumpuhnya perkantoran dan pusat grosir terbesar Tanah Abang, mau tidak mau akan memperlambat laju perekonomian, khusus di wilayah Jakarta. Namun, dampak psikologis terhadap pasar sudah pasti merambat ke daerah. Tidak heran jika banyak pihak mengharapkan situasi politik kembali kondusif dan menemukan titik temu yang menyejukkan dari pihak-pihak yang bersilang sengketa.

Cilakanya, pergolakan politik di Jakarta nampaknya belum segera usai. Aksi protes diperkirakan akan terus berlanjut sampai ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara gugatan pihak paslon Prabowo-Sandi ihwal kecurangan Pemilu 2019. Nah, jika aksi protes berlanjut dengan diiringi bentrokan, maka bisa dibayangkan, bagaimana perputaran roda ekonomi akan terus melambat bila tidak juga diketemukan solusi politik yang memadai.

Apa yang harus segera disiasati oleh para pemangku kebijakan ekonomi? Sebab, baru saja pada April 2019 lalu ekonomi dalam negeri kembali mengalami defisit neraca perdagangan paling parah dalam satu bulan yakni 2,5 miliar dolar AS. Sementara nilai rupiah pun, sedang terpuruk ke level di atas Rp14,500 per dolar AS. Seberapa besar pengaruh ketidakpastian politik dalam negeri terhadap gejolak ekonomi nasional?

Tantangan terhadap pemerintahan baru, memang sudah semakin berat. Di samping harus berjuang mengatasi beberapa defisit dalam current account, neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kondisi kinerja ekspor juga sedang lumayan melambat dibanding impor.

Padahal pembangunan infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor sudah di rem. Di sisi lain, Industri dalam negeri juga butuh treatment khusus agar bisa segera memproduksi produk berorientasi ekspor. Sesuatu yang diramal membutuhkan jangka waktu menengah panjang.

Di sisi lain, upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDB seharusnya sedang dikawal dengan baik pada momen-momen ramadhan saat ini dan mendekati hari raya Idul Fitri. Hal itu karena mengharapkan sumbangan angka ekspor dan investasi tidak sedang jadi pilihan karena kebetulan ekonomi global juga sedang melambat akibat trade war AS – China yang berkepanjangan.

Jadi, dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, bagaimana merumuskan analisis situasi dan strategi jangka pendek yang paling bijak untuk menghadapi situasi darurat ekonomi, sambil meracik strategi pembenahan ekonomi jangka menengah panjang? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Ekonomi Syariah Jadi Jalan Keluar

Oleh: Sarwani Hari-hari ini masyarakat merasakan ekonomi berjalan lambat. Bergerak tetapi tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang dapat menyerap angkatan…

Pendidikan Karakter Pancasila

Oleh: Donny Gahral Adian, Pengajar Filsafat UI Sekilas, barangkali formulasi judul tulisan ini terasa normatif. Namun, bila kita berangkat dari…

Komitmen Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju

  Oleh : Rahmat Kartolo, Pengamat Sosial Politik   Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia maju.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Masyarakat Papua dan Papua Barat Tak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea

Oleh : TW Deora, Pengamat Masalah Papua   Kelompok makar dan separatis seperti West Papua New Guinea dan Organisasi Papua…

Masyarakat Papua dan Papua Barat Tak Akan Merayakan Kemerdekaan West Papua New Guinea

Oleh : TW Deora, Pengamat Masalah Papua   Kelompok makar dan separatis seperti West Papua New Guinea dan Organisasi Papua…

Menelisik Upaya Pembenahan Kinerja BUMN, Pilih Figur atau Kinerja?

Oleh: Pril Huseno Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah amanat Undang-undang sebagai pengejawantahan UUD 1945 pasal 33 dalam mengelola aset-aset…