Rekind Langgar Kontrak, PAU Tempuh Jalur Hukum

NERACA

Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) membantah semua klaim sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang disampaikan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) di beberapa media terkait tudingan bahwa PAU diduga akibatkan kerugian negara Rp. 2 Triliun lebih untuk pembangunan pabrik amoniak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

“Informasi yang disampaikan ini berpotensi menyesatkan publik karena pabrik amoniak tersebut merupakan proyek investasi swasta murni dan bukan proyek negara karena pendanaannya berasal dari swasta dan pinjaman luar negeri,” ungkap juru bicara PAU, Farchad Mahfud dikutip dari siaran pers yang diterima redaksi Neraca, kemarin.

Kontrak kerjasama antara PAU & Rekind atas proyek amoniak ini merupakan perjanjian bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk di dalamnya terkait dengan penyelesaian perselisihan. Karena itu, PAU sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Rekind ini, sehingga melanggar lebih jauh kesepakatan yang ada dalam kontrak.

“PAU sebagai anak perusahaan terbuka memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam menjalin kerjasama dengan mitra kerja. Seluruh perjanjian kerjasama dengan Rekind sudah diatur dalam kontrak, kita tinggal mengikuti saja. Karena itu, terkait dengan perselisihan perdata ini, maka PAU telah mendaftarkan penyelesaiannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Internasional sesuai dengan kontrak yang juga disepakati oleh Rekind sendiri,“ jelas Farchad.

Terkait klaim tunggakan oleh Rekind, PAU menyatakan bahwa tidak ada tunggakan pembayaran karena PAU telah membayar seluruh invoice yang ditagihkan oleh Rekind. Bahkan, PAU telah mengeluarkan biaya yang lebih dari kewajibannya dalam kontrak yang juga telah diakui oleh Rekind, demi membantu kesulitan keuangan Rekind dan mengurangi keterlambatan penyelesaian proyek.

Di dalam kontrak Rekind juga telah memberikan hak pencairan jaminan pelaksanaan proyek berupa Performance Bond jika terjadi keterlambatan penyelesaian proyek oleh Rekind. Walaupun demikian, PAU tidak serta merta menempuh langkah pencairan Performance Bond karena saat itu masih menunggu itikad baik Rekind untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, namun akhirnya PAU terpaksa mengambil langkah tersebut.

Klausul mengenai pencairan Performance Bond merupakan klausul standar dalam kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) di Indonesia dan di berbagai negara. “Selama periode proyek kami telah berulangkali mendorong dan membantu Rekind untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, kami sangat berharap Rekind dapat menghormati kontrak sesuai kesepakatan,” pungkas Farchad.

BERITA TERKAIT

Pansel Capim KPK Akan Temui Pimpinan Lembaga Penegak Hukum

Pansel Capim KPK Akan Temui Pimpinan Lembaga Penegak Hukum NERACA Jakarta - Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK akan…

Phapros Kantungi Kontrak Baru Rp 1 Triliun

Emiten farmasi, PT Phapros Tbk (PEHA) baru saja mengantongi kontrak kerja sama dengan perusahaan afiliasinya, yaitu PT Kimia Farma Trading…

Telkomsel Siapkan 50 CCTV di Jalur Mudik

Untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi mudik, Telkomsel bekerjasama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menghadirkan saluran Mudik…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - Penerapan Prinsip Berkelanjutan di Budidaya Tilapia Diapresiasi

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dalam meningkatkan produksi ikan nila nasional oleh…

Dunia Usaha - Revitalisasi Pabrik Gula Harus Didukung Inovasi Teknologi

NERACA Jakarta – Revitalisasi pabrik gula di Indonesia harus didukung adanya inovasi dalam teknologi. Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan ekosistem…

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…