MK Tolak Gugatan Anggota BPK

MK Tolak Gugatan Anggota BPK

NERACA

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang diajukan oleh anggota BPK Rizal Djalil.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK Jakarta, Selasa (21/5).

Terkait dengan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa anggota BPK adalah jabatan politis, MK berpendapat terlepas benar atau tidaknya argumentasi tersebut, maka produk yang dihasilkan oleh BPK dalam melaksanakan fungsinya adalah produk politik dan semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Sebagaimana halnya produk-produk DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan rujukan oleh pemohon.

"Dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak ada bedanya dengan pengawasan politis yang melekat dalam fungsi DPR. Jika demikian halnya lantas untuk apa dibentuk BPK," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah juga mempertimbangkan dalil pemohon bahwa BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif.

Mahkamah berpendapat, dengan argumentasi demikian pemohon secara tidak langsung menganggap kedaulatan rakyat hanya terjelma ke dalam kelembagaan DPR, padahal berdasarkan UUD 1945 seluruh kekuasaan negara sumbernya adalah kedaulatan rakyat.

Mahkamah juga mempertimbangkan dalil pemohon bahwa BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk yang dalam pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial. Menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak tepat bila tidak dikaitkan dengan konteks tujuan dibentuknya BPK.

Sebelumnya, anggota BPK Rizal Djalil dengan kuasa hukumnya Irman Putrasidin melakukan uji materiil Pasal 5 ayat (1) frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan" UU BPK. Pasal tersebut berbunyi, "anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan".

Pemohon mendalilkan, semangat pembatasan Presiden hanya maksimal dua periode, adalah mencegah berulangnya otoriternya kekuasaan pada satu tangan. Namun BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang satu tangan, melainkan oleh 9 orang yang berkerja secara kolektif kolegial dan juga bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan yang menguasai seluruh lini militer, penegakan hukum hingga sektor ekonomi sumber daya alam. Ant

BERITA TERKAIT

MK 100 Persen Siap Hadapi Gugatan Pilpres

MK 100 Persen Siap Hadapi Gugatan Pilpres NERACA  Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, pihaknya telah siap…

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…

Menang Atas PT. KCN, Majelis Hakim PN Jakut Kabulkan Gugatan PT. KBN

Menang Atas PT. KCN, Majelis Hakim PN Jakut Kabulkan Gugatan PT. KBN NERACA Jakarta - Majelis hakim di Pengadilan Negeri…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…