Dampak Kerusuhan

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Kerusuhan massa yang terjadi Selasa malam (21/5) telah memunculkan kekhawatiran masyarakat saat itu. Berawal dari pembubaranpara pendemo di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh aparat keamanan berujung bentrok, meluas ke wilayah lain hingga keesokan harinya. Dampaknya, aktivitas perekonomian di daerah sekitar kejadian lumpuh total, hingga menyebar ke beberapa daerah di Jakarta.

Kantor-kantor yang berada di sekitar kawasan Thamrin dan daerah-daerah yang terdampak juga meliburkan karyawannya pada Rabu (22/5). Aktivitas pusat perbelanjaan seputar kawasan jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat terhenti sementara.

Kerusuhan juga berdampak pada aktivitas pertokoan di Pasar Tanah Abang. Akses jalan yang masih ditutup membuat para pedagang tidak bisa menuju ke sana. Selain itu, kaca-kaca di beberapa blok pasar juga mengalami kerusakan. Menurut data Perumda Pasar Jaya, sedikitnya 14.000 pedagang terdampak. Selain itu, karena tidak beroperasi, otomatis perputaran uang di pasar itu terhenti sehingga membuat kerugian sekitar Rp 200 miliaran.

Tidak hanya itu. Sejumlah toko di kawasan mal sekitar Sudirman-Thamrin juga tutup seharian. Begitu pula restoran cepat saji yang berada di kawasan Sarinah, jika biasanya mereka buka hingga 24 jam, saat itu mereka terpaksa menutup gerainya demi keselamatan karyawan, toko, dan pengunjung. Otomatis keputusan untuk menutup gerai membuat mereka merugi besar.

Kerusuhan yang berlangsung dua hari (21-22 Mei) membuat bisnis hotel lesu. Jumlah pengunjung dan pemasukkan per harinya berkurang. Hal ini dialami oleh hotel-hotel yang berada di dekat lokasi kerusuhan di sekitar Thamrin, Sudirman. Banyak wisatawan maupun turis yang batal menginap di lokasi tersebut.

Selain itu, beberapa negara juga mengeluarkan travel advice atau peringatan kewaspadaan bagi warganya yang berada atau hendak berkunjung ke Indonesia. Negara tersebut di antaranya ada Australia, Inggris, Kanada, AS, serta negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Peringatan bagi turis ini tentu bisa berdampak pada pendapatan devisa negara. Padahal, pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar di Indonesia setelah industri sawit.

Bagaimanapun, kerugian ekonomi sudah pasti diderita pengusaha dan warga lainnya, bahkan citra Jakarta di mata internasional bakal tergerus jika kerusuhan terus berlanjut. Namun pemerintah bersama TNI-Polri dan masyarakat segera bertindak tegas terhadap perusuh. Terbukti sekitar 250 perusuh yang “membonceng” aksi demo 22 Mei berhasil ditangkap oleh polisi.

Karena itu, para pendemo dalam menyampaikan aspirasinya agar ingat aturan yang berlaku, dan jangan bertindak anarkis serta merusak fasilitas umum. Jika tidak puas dengan hasil KPU, pasangan calon peserta Pemilu yang tidak puas dapat melakukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan arif dan bijak.

BERITA TERKAIT

Mewaspadai Dampak Negatif Fanatisme Sempit

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan   Konten hoax yang masif ternyata tidak hanya disebabkan oleh rendahnya…

Dampak Negatif Perang Dagang - Tren Laju IHSG Berada di Zona Merah

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Senin (17/6) awal pekan ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 1% (59,75 poin)…

Dampak Perang Dagang - Ekspor MARK Ke Malaysia Berpeluang Naik 7%

NERACA Jakarta – Selalu mencari peluang di tengah tantangan bisnis global adalah strategi pelaku bisnis dan hal inilah yang dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPS:MEMBAIKNYA NERACA PERDAGANGAN SINYAL POSITIF - NPI Surplus US$0,21 Miliar pada Mei 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2019 mengalami surplus US$0,21 miliar, membaik jika dibandingkan posisi…

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

BPKN: Denda Pembatalan Order Grab Langgar UU No. 8/1999

NERACA Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berpendapat, kebijakan Grab menerapkan denda ke konsumen yang membatalkan pesanan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan…