Sembilan Nama Lolos Seleksi Administrasi Posisi Sekjen KPK

Sembilan Nama Lolos Seleksi Administrasi Posisi Sekjen KPK

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa sembilan orang lolos seleksi administrasi untuk jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK.

"Setelah menerima 200 orang pendaftar, pansel (panitia seleksi) memutuskan sembilan orang di antaranya lolos seleksi administrasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Selanjutnya, kata Febri, akan dilakukan tes teknis dan "assessment center" serta tes kesehatan dan jiwa pada Kamis (23/5)-Jumat (24/5)."Hasil dari tes tahap ini akan dibawa ke proses wawancara dengan panitia seleksi hingga nanti pansel dapat memutuskan apakah terdapat tiga orang calon yang akan dikirim pada Presiden RI," ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang diatur dalam proses seleksi ini, selain aspek kompetensi, disyaratkan juga pelamar tidak menjadi pengurus partai politik dalam lima tahun terakhir, tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pimpinan/penasihat/pegawai KPK.

Sembilan orang yang lolos seleksi administrasi sebagai berikut.

1. Asep R. Suwandha

2. Budi Achmad Djohari

3. Cahya Hardianto Harefa

4. Ellen Geiby

5. Hiskia

6. Jonny Sinaga

7. Nanang Priyatna

8. Naziarto

9. Wawan Wardiana

Dari sembilan orang itu terdapat dua pejabat struktural KPK, yakni Cahya Hardianto Harefa yang saat ini menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat dan Wawan Wardiana yang saat ini sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Sebelumnya, pendaftaran untuk posisi Sekjen KPK tersebut sudah dibuka sejak 5 April 2019 dan ditutup pada 26 April 2019. Namun, KPK memperpanjang pendaftaran sampai Jumat (17/5) ini.

Saat ini, Pahala Nainggolan yang merupakan Deputi Pencegahan KPK menjabat sebagai Plt Sekjen KPK.

Sebelumnya, panitia seleksi Sekjen KPK Tahun 2018 menginformasikan bahwa belum ada kandidat yang dapat diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat ditetapkan sebagai Sekjen KPK.

Hal itu tertuang dalam pengumuman KPK Nomor: B/08PS/KP.00.01/54/02/2019 tentang "Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Gelombang Kesatu dan Kedua Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Untuk Jabatan Sekretaris Jenderal Pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

Dalam pengumuman itu tertulis "Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan wawancara 6 (enam) orang kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal (gelombang satu dan kedua) dan berdasarkan hasil konsultansi ke Komisi Aparatur Sipil Negara".

"Maka dengan ini Panitia Seleksi mengumumkan bahwa belum ada kandidat yang dapat diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia untuk dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

Pengumuman itu ditandatangani oleh panitia seleksi yang juga Ketua KPK Agus Raharjo di Jakarta pada 6 Februari 2019. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan…

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK

Pansel Terima Pendaftaran 22 Orang Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah tantangan mencari sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mumpuni, profesional dan tidak sekuler, Panitia Seleksi (Pansel) Calon…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…