Mengawal Kontribusi Pajak untuk Menjadi Manfaat

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak

Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu yang berasal dari eksternal maupun perekonomian domestik. Tantangan pembangunan yang akan dihadapi di tahun 2019 menuntut pemerintah menjalankan APBN lebih efisien dan produktif agar dapat menghasilkan capaian hasil pembangunan yang lebih inklusif.

Beberapa tantangan dari sisi eksternal yang akan dihadapi merupakan dari perkembangan perekonomian global yang saat ini sedang menuju pada keseimbangan baru. Dinamika perekonomian global pun dapat berimbas pada kinerja perekonomian domestik baik itu melalui jalur sektor keuangan maupun perdagangan internasional.

Tantangan perekonomian global bersumber dari dampak beberapa seperti kebijakan proteksionisme dan perpajakan Amerika Serikat, keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global, dan situasi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat berisiko tinggi.

Kinerja pendapatan negara dalam tahun 2017 yang terus meningkat serta perkiraan realisasinya yang lebih baik di sepanjang tahun 2018 sangat memengaruhi penentuan target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019. Sesuai LKPP tahun 2017, pendapatan negara berhasil tumbuh 7,1% dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 3,2%, serta jauh lebih baik dari capaian di tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan negatif 2,7%.

Selain didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil serta tren peningkatan harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2017, beberapa faktor internal seperti kebijakan amnesti pajak, reformasi perpajakan, perluasan penggunaan teknologi informasi di sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sangat menentukan keberhasilan dan capaian pendapatan negara tersebut. Hal ini sekaligus menjadi faktor fundamental dalam memperkirakan potensi pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019 beserta kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan (Nota Keuangan dan RABN 2019).

Pajak Sumber Pendapatan

Seperti perekonomian dalam rumah tangga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Hingga tahun 2018, pemerintahan berhasil membangun jalan sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 947 km. Pembangunan jembatan juga dilakukan, yakni sepanjang 39, km dan jembatan gantung 134 unit.

Untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 754,59 km spoor dan peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 km spoor. Pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa pun makin digencarkan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah Kementerian Perhubungan yang mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 km (Liputan 6, 2018).

Pembangunan Light Rail Transit (LTR) dilakukan di Jawa dan Sumatera Selatan. Infrastruktur ini dibangung agar tercipta konektivitas transportasi yang lebih baik lagi, di samping bertujuan pula untuk mengurangi tingkat kemacetan.

Selain itu, beberapa bandara yang sukses dibangun seperti Bandara Maratua di kabupaten Berau, bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.

Pembangunan prasarana udara ini berfokus pada revitalisasi. Sebanyak 408 bandara telah direvitalisasi dan dikembangkan. Bahkan bandara-bandara tersebut berada di daerah rawan berencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.

Meski pertumbuhan penumpang angkutan udara lebih rendah dari kereta api, dikarenakan pula naiknya harga akomodasi khususnya di tahun 2019, namun pembangunan jalur udara memberi hasil ekonomi signifikan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Negara Indonesia bukan hanya mengandalkan transportasi darat maupun udara untuk menciptakan produktivitas ekonomi. Laut bukan merupakan ancaman, melainkan potensi ekonomi yang perlu digali dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, dibangunlah beberapan pelabuhan laut seperti Pelabuhan Laut Tapaleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. Yang tak kalah fenomenal adalah pembangunan Makassar New Port yang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia, serta bisa mengirim logistik dari wilayah timur langsung ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur.

Untuk menjaga pemerataan kebutuhan pokok masyarakat pun, kapal memberikan ruang yang cukup luas dalam hal pengangkutan. Oleh karena itu, kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta TEUs/tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per/tahun pada 2017. Pembangunan pelabuhan bisa menjadi insentif pagi pebisnis dan eksportir, sebab biaya pengiriman logistik semakin murah.

Pendidikan juga menjadi salah satu prioritas dari kontribusi pajak bagi negara. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sebagai modal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sama halnya, dengan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang merupakan jaminan sosial yang wajib disediakan pemerintah sesuai aturan perundang-undangan.

Pajak Perkecil Gap

Hadirnya pajak memberikan ruang dalam pengentasan kemiskinan. Fungsi pajak dalam hal sosial, diupayakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan.

Pajak mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat kelas bawah dan membangun harmoni di dalam berkehidupan. Gap atau jarak renggang antara Si Kaya dan Si Miskin, diharapkan menjadi semakin tipis. Tidak ada yang mendominasi perekonomian maupun mempunyai power untuk memonopoli negara.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga dan mempergunakan fasilitas umum yang dibiayai dengan pajak dengan baik dan bijaksana. Semua orang harus dapat mengawal dan senantiasa memelihara sebuah realisasi dari pengumpulan pajak yang digunakan sebesa-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BERITA TERKAIT

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan - PDAU Penyumbang Terkecil

Pajak dan Retribusi Kuningan 2018 Sangat Memprihatinkan PDAU Penyumbang Terkecil NERACA Kuningan – Pada putaran realisasi APBD 2018, ternyata masih…

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik - Menteri LHK

Pertemuan Menteri LH G-20 Positif untuk Penanganan Sampah Plastik Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Penanganan sampah plastik laut akan…

Mungkinkan PBI untuk UMKM Dinaikkan?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) atau Baitulmaal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Komitmen Bersama Melawan Hoax Demi Mencegah Aksi Inkonstitusional

    Oleh : Afi Rahman, Mahasiswa Sospol UNAS Informasi di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial,…

Maskapai Asing, Solusi Tekan Harga Tiket?

Oleh: Pril Huseno Isu paling panas selain sidang sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah, ide memasukkan…

Para Penunggang Kuda Pemburu BLBI

  Oleh: Maqdir Ismail, Advokat di Jakarta   Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah termasuk perkara pidana yang cukup…