Oleh: Djony Edward

Sepanjang bulan Mei 2019 banyak sekali kabar buruk yang melanda ekonomi kita, setidaknya ada 9 indikator makro ekonomi yang terus memburuk. Kondisi ini diperparah oleh kondisi global yang makin buruk, ditandai perang dagang AS dan China, plus kondisi politik dalam negeri yang tidak pasti.

Akumulasi dari minimnya isu positif dalam perekomian itu pada gilirannya telah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi kita. Akankah kita segera keluar dari perlambatan ekonomi kali ini?

Mari kita urai indikator-indikator ekonomi yang memburuk sepanjang bulan Mei 2019 ini, tentu saja indikator tersebut adalah buat dari perjalanan ekonomi sepanjang kuartal I-2019. Indikator ekonoim dimaksud adalah:

Pertama, pada 15 Mei, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kinerja neraca perdagangan kita khusus pada April 2019 mencatat defisit sebesar US$2,56 miliar atau setara Rp36 triliun. Angka itu adalah rekor defisit terbesar sepanjang Indonesia merdeka 73 tahun yang lalu.

Defisit perdagangan bulan April terjadi lantaran total ekspor kita tercatat sebesar US$12,6 miliar, sementara total impor mencapai US$15,10 miliar. Celakanya khusus terhadap China total defisit kita mencapai US$7,1 miliar. Itu artinya, terhadap negara tetangga yang lain sebenarnya Indonesia surplus, namun karena defisit perdagangan dengan China sangat besar, sehingga menggerogoti surplus perdagangan dengan negara sahabat lainnya.

Ttotal defisit perdagangan sampai kuartal I-2019 hanya US$190 juta, sehingga jika ditambah defisit bulan April 2019 total defisit sepanjang 4 bulan pertama 2019 mencapai US$2,75 miliar.

Kedua, defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) Indonesia per kuartal I-2019 tercatat sebesar US$6,9 miliar, menunjukkan adanya pelebaran defisit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kalau sampai Desember 2018 total CAD mencapai US$31,05 miliar, maka jika CAD setiap kuartal konsisten, pada akhir 2019 boleh jadi CAD bisa menembus level US$27,6 miliar.

Ketiga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2019 semakin melebar dari Rp54,87 triliun atau setara 0,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2018 menjadi Rp101,04 triliun atau setara 0,63% dari PDB di April 2019. Pelebaran defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengencangkan ikat pinggang.

Keempat, defisit neraca migas bulan April 2019 juga melebar ke level US$1,49 miliar atau ekuivalen Rp21 triliun. Hal ini dipicu oleh tingginya impor bahan bakar minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Defisit neraca migas ini yang memberi kontribusi tertinggi defisit perdagangan Indonesia (sekitar 58,33%) hingga US$2,56 miliar atau setara Rp36 triliun.

Kelima, nilai tukar rupiah terperosok cukup dalam dalam dua pekan di bulan Mei 2019, yakni sempat bertengger di level terendah Rp14.469 per dolar AS. Pemicunya, selain karena tingginya defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit APBN dan defisit migas, pelemahan rupiah juga dipicu oleh dampak perang dagang antara AS-China yang belum berkesudahan.

Keenam, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua pekan di bulan Mei 2019 juga jatuh ke titik terendah 5,861 atau hampir 7%. Kejatuhan IHSG tertinggi pada pekan kedua Mei 2019 mencapai 6,16%, tapi jika dibandingkan dengan posisi terendah yang pernah dicapai adalah IHSG sempat jatuh 10% pada sekitar Agustus 2018.

Ketujuh, dibalik terpuruknya rupiah dan jatuhnya IHSG terdapat capital outflow mencapai Rp11,3 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan capital outflow itu terjadi sebagai dampak perang dagang dan defisit transaksi berjalan, terutama terjadi pada investasi portfolio. Yang agak ekstrim capital outflow terjadi pada 13-16 Mei lalu total dana keluar mencapai Rp11,3 triliun.

Rinciannya, Rp7 triliun dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp4,3 triliun dari pasar saham.

Kedelapan, beban fiskal yang makin tinggi sementara penerimaan negara masih sangat terbatas, akibatnya utang luar negn eri meningkat. Belanja negara sampai April 2019 tercatat sebesar Rp631,8 triliun, sementara penerimaan negara pada periode yang sama baru Rp530,74 triliun. Sehingga terjadi defisit APBN sebesar Rp101,06 triliun.

Sedangkan utang luar negeri Indonesia sampai kuartal I-2019 meningkat menjadi US$387,6 miliar atau ekuivalen dengan Rp5.516 triliu, naik 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kesembilan, kinerja ekonomi kuartal I-2019 yang tumbuh 5,07% adalah capaian yang sebenarnya di bawah harapan (under expectation) jika dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada APBN 2019. Padahal, sumber daya (resources) yang dipergunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya cukup besar, baik melalui pembiayaan APBN (termasuk BUMN). Sehingga tidak mengherankan bila timbul pertanyaan: apakah daya dorong fiskal kita telah semakin melemah?

Bila kita mencermati komponen pembentuk PDB terlihat bahwa komponen konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal I-2019, yaitu sebesar 5,21% (yoy). Sayangnya, pertumbuhan komponen lainnya cenderung melambat. Konsumsi RT dan investasi yang memiliki pangsa terbesar sebagai pembentuk PDB, sekitar 87% dari PDB, masing-masing hanya tumbuh 5,01% (yoy) dan 5,03% (yoy). Ekspor bahkan tumbuh negatif sebesar -2,08% (yoy).

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sumber pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2019 lebih banyak muncul dari sektor swasta, baik korporasi maupun rumah tangga.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas turut memberikan dampak bagi perlambatan pertumbuhan PDB pada kuartal I-2019. Transmisinya adalah pelemahan ekonomi global dan harga komoditas menyebabkan ekspor melemah yang berpengaruh pada melambatnya konsumsi RT dan investasi.

Pelemahan kinerja pertumbuhan sektor swasta ini memang belum dapat disimpulkan telah terjadi penurunan kinerja sektor swasta secara struktural. Namun, bila tidak diantisipasi, perlambatan kinerja sektor swasta ini berpotensi menjadi penurunan kinerja secara strukrural terutama bila kita mendalami trennya dalam dua tahun terakhir.

Pada 19 November 2018 lalu, terjadi pelemahan kinerja ekspor nonnigas dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu isu penting adalah pelemahan kinerja ekspor nonmigas merupakan refleksi dari kinerja sektor riil. Selama ini, ekspor nonmigas utamanya berasal dari sektor industri pengolahan (manufaktur). Terlihat bahwa pelemahan kinerja ekspor nonmigas saat ini berkorelasi dengan pelemahan pertumbuhan sektor manufaktur. Pada kuartal I-2019, sektor manufaktur hanya tumbuh 3,86% (yoy), angka pertumbuhan terendah kedua sejak 2011.

Indikasi penurunan kinerja sektor industri manufaktur ini sebenarnya sudah cukup lama terlihat. Beberapa manufaktur besar yang bermukim di wilayah Jawa bagian barat (Jawa Barat dan Banten) kini telah banyak yang merelokasi pabriknya keluar dari Indonesia. Pabrikan tersebut antara lain industri elektronik dan tekstil. Penyebabnya adalah tingginya biaya produksi sebagai akibat tingginya biaya upah tenaga kerja serta melemahnya daya saing nilai tukar rupiah yang berdampak pada tingginya biaya impor bahan baku dan barang modal.

Sebagai akibat pelemahan kinerja sektor manufaktur, ekonomi Jawa sebagai lokasi utama sektor manufaktur, pertumbuhan ekonomi juga stagnan di level 5%. Ekonomi Jawa tampak mulai kehabisan tenaga untuk mendorong pertumbuhannya. Beruntung dalam dua tahun terakhir, ekonomi Jawa ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang cukup masif sehingga relatif tidak terjadi perlambatan ekonomi. Sayangnya, karena multiplier effect infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja terbatas, dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan konsumsi RT juga terbatas.

Pembangunan Infrastruktur

Kini, kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif dapat dikatakan telah berkurang. Orientasi kebijakan pemerintah telah mulai bergeser. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan bahwa pada 2019-2024 ini akan memfokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) agar match dengan kebutuhan. Itu artinya, fokus pemerintah bukan kepada pembangunan fisik.

Kebijakan yang baik tentunya, namun tetap memunculkan pertanyaannya terkait dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa dan sektor manufaktur.

Perlambatan pertumbuhan sektor swasta juga dapat dideteksi dari kinerja sektor keuangan. Sejak akhir 2015, sektor korporasi sebenarnya mengalami deleveraging, atau gejala menurunnya kemampuan perusahaan dalam berhutang. Penyebabnya adalah terbatasnya ekspansi akibat perlambatan ekonomi dan tingginya biaya dana (cost of fund). Di sisi lain, leveraging sektor pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan leveraging pemerintah ini terutama dalam rangka percepatan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun tidak secara langsung melalui BUMN.

Sejumlah pihak berpendapat, peningkatan leveraging pemerintah turut menyebabkan terjadinya deleveraging korporasi (swasta). Agresivitas pemerintah (termasuk BUMN) dalam berhutang menyebabkan dana masyarakat tertarik ke pemerintah (dan BUMN) melalui pasar modal. Implikasinya, sumber dana bagi swasta menjadi terbatas dan lebih mahal. Kondisi inilah yang memunculkan dugaan telah terjadi crowding out effect.

Secara sederhana, crowding out effect adalah fenomena dimana upaya pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan PDB melalui peningkatan pembiayaan utang di APBN justru kontraproduktif bagi pertumbuhan PDB itu sendiri karena ekspansi swasta menjadi terhambat akibat tingginya biaya dana.

Berdasarkan analisis di atas terlihat bahwa perlambatan pertumbuhan sektor swasta ini dapat berpotensi menjadi penurunan kinerja secara strukrural. Dalam jangka pendek, upaya mendorong permintaan domestik dari sisi investasi, khususnya investasi swasta perlu disiapkan. Hal ini terutama untuk memitigasi dampak negatif dari belum pulihnya kinerja ekspor.

Sedangkan dalam jangka panjang, perlu dipikirkan upaya membangun kembali kejayaan sektor manufaktur sebagai kompensasi atas mulai redupnya manufaktur di Jawa.

Kuncinya, harmonisasi peran pemerintah, BUMN dan swasta dalam perekonomian perlu ditumbuh kembangkan kembali. Jangan karena ingin pemeirntahnya maju, BUMN-nya banyak proyek, tapi swastanya terpuruk. Inilah sumber dari stagnasinya pertumbuhan ekonomi dalam 4,5 tahun terakhir. (www.nusantara.news)