Oleh: Pril Huseno

Ihwal penerimaan pajak Indonesia, menjadi hal yang menarik dikaji. Sebagai penerimaan terbesar dalam APBN, penerimaan pajak menjadi andalan sumber keuangan negara. Sekitar 83 persen penerimaan pada APBN 2019 berasal dari pajak, dan digunakan untuk membiayai operasional pembangunan dan belanja negara lainnya.

Namun, dari proporsi pencapaian kinerja penerimaan pajak Indonesia, tercatat kinerja tax ratio Indonesia masih amat jauh dari standar sebagai negara berpendapatan menengah bawah. Tax ratio Indonesia saat ini hanya berkisar 10-11 persen. Padahal, target RPJMN untuk tax rasio 2019 adalah 16 persen dengan proyeksi tax ratio APBN 2019 pada posisi 12,2 persen.

Hal tersebut tak pelak membuat muram Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kinerja penerimaan pajak Indonesia, disebutnya masih jauh dari standar dunia, bahkan dari angka yang telah ditetapkan sendiri olehnya ketika menjabat salah seorang eksekutif World Bank.

Ketika itu Sri Mulyani menetapkan standar tax ratio ideal bagi negara-negara di dunia adalah 15 persen. Namun apa mau dikata, di Indonesia sendiri ketika dia menjabat dua kali sebagai Menteri Keuangan pada dua pemerintahan, tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,36 persen (2016), 9,89 persen (2017), dan 10,32 persen (2018). Angka tax ratio seperti itu dikatakan sebagai angka tax ratio yang terendah di dunia (Awalil R,2019).

Apa yang menyebabkan amat sulitnya pencapaian kinerja penerimaan pajak Indonesia? Mengapa angka tax rasio Indonesia masih amat jauh dari standar dunia? Padahal, tax ratio di era Orde Baru pernah mencapai 14 persen.

Upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja tax ratio bukannya tidak dilakukan oleh pemerintahan Jokowi 2014-2019. Adanya upaya reformasi pajak yang adil bagi semua dan memberi kepastian regulasi, serta memperbaiki bisnis proses dengan menggunakan teknologi informasi dalam database perpajakan, adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Belum lagi, momentum tax amnesty yang pernah dilaksanakan untjuk meningkakan penerimaan pajak namun sayang belum begitu berhasil.

Ihwal tax ratio sendiri, yang merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan produk domestik bruto (PDB) di masa yang sama, bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja otoritas perpajakan nasional.

Terdapat beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan seperti besaran insentif pajak, besarnya sektor informal, insentif untuk menghindari pajak, kehandalan sistem, tingkat kepatuhan pajak, dan lain-lain.

Apakah hal-hal tersebut di atas sudah menjadi prasyarat yang cukup memadai untuk melakukan reformasi perpajakan di Indonesia? bagaimana dengan implementasi di lapangan agar cita-cita reformasi perpajakan dapat berhasil guna dalam rangka meningkatkan kinerja tax ratio? Atau ada hal lain yang belum kunjung disentuh, misalnya wacana pemisahan Dirjen Pajak dengan Kementerian Keuangan, agar Dirjen Pajak menjadi lebih independen? (www.watyutink.com)