Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

NERACA

Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Menurut Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, akses data pendudukan tersebut untuk mencegah konsumen atau peminjam fiktif.

"Fintech atau teknologi finansial (tekfin) ini transformasi digital, yang harusnya memang diteruskan, diperluas, diperdalam, dan perlu terobosan-terobosan seperti misalnya bagaimana fintech bisa mengakses ke data dukcapil," ujar Kuseryansyah di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan wacana untuk mendapatkan dukungan akses ke data Dukcapil tersebut telah dibahas selama dua tahun. AFPI sendiri berharap hal tersebut bisa segera terwujud.

"Ini telah dibicarakan mungkin sudah dua tahun. Perlu langkah dari pemerintahan baru untuk mengambil tindakan bahwa hal tersebut bisa disegerakan," katanya. Kuseryansyah juga menambahkan proses identifikasi konsumen atau know your customer oleh fintech pendanaan dilakukan secara jarak jauh. Hal ini tentunya dapat menimbulkan sejumlah risiko, seperti adanya datanya palsu, konsumen atau peminjamnya fiktif yang dapat membuat proses identifikasi konsumen tersebut tidak akan berjalan.

"Tapi kalau dengan adanya dukungan berupa izin untuk mengakses terhadap data Dukcapil, maka tidak ada lagi yang namanya cerita konsumen atau peminjam fiktif," ujar Ketua Harian AFPI tersebut. Selain mencegah munculnya konsumen fiktif, menurut Kuseryansyah, dukungan akses data dukcapil kepada fintech juga bisa membuat pertumbuhan fintech di Indonesia akan sangat luar biasa. "Kalau ini terjadi akses dari fintech digital platform terhadap data kependudukan itu bersifat application programming interface (API) yang terbuka atau open, maka revolusi dari fintech pendanaan bisa terjadi di Indonesia," katanya.

AFPI memperkirakan potensi pertumbuhan penyaluran pinjaman online dua kali lipat yakni Rp 44 triliun pada akhir tahun ini. Sedangkan total akumulasi penyaluran dana pinjaman online pada tahun 2018 mencapai Rp 22 triliun. Berdasarkan data OJK, hingga akhir Januari 2019 penyaluran pinjaman fintech lending senilai Rp 25,59 triliun dari 99 penyedia layanan telah yang bergerak di bidang produktif, multiguna-konsumtif, dan syariah. Dari sisi kreditur, sudah ada sekitar 267 ribu entitas yang memberikan pinjaman kepada lebih dari lima juta masyarakat dengan lebih dari 17 transaksi.

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) angkat bicara soal maraknya jual beli data pribadi. BRTI menyatakan tindakan tersebut sebagai kegiatan melanggar hukum. Ketua BRTI Ismail mengatakan perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub alam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Selain itu, terdapat paling tidak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian. "Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Ismail.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016. Menurut Ketua BRTI, Ismail, jual beli data pribadi ini melanggar peraturan yang sudah ada. "Ada beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, kepada aparat penegak hukum dan kini dalam proses penindakan," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

BNI Syariah Buka 7 Kantor Cabang di Aceh

    NERACA   Jakarta - Guna mendukung kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap berlakunya Qanun Provinsi Aceh No.…

Sompo Insurance Bawa Pesan Keamanan dan Kesejahteraan - The Color Run 2019

    NERACA   Jakarta – PT Sompo Insurance Indonesia kembali berpartisipasi dalam ajang The Color Run Presented by CIMB…

Dukung Industri Halal, CIMB Niaga Sinergi dengan BPJPH

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Literasi Keuangan Syariah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Incar Pembiayaan Berbasis Ekuitas - Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengincar skema pembiayaan berbasis ekuitas atau…

16 Bank dan 4 Sekuritas Ikut Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 16 bank dan empat perusahaan sekuritas ikut lelang Surat…

OJK Klaim Tingkat Inklusi Keuangan 75% Telah Tercapai

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim target tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75 persen dari…