Jangan Percaya Hoaks

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Sebagian besar individu telah mengenal smartphone dan komputer yang terhubung dengan internet. Mereka memanfaatkan smartphone untuk aktif dalam media sosial. Tidak hanya remaja saja yang kini aktif dalam media sosial namun kalangan orangtua bahkan anak-anak sudah mengetahui penggunaan media sosial baik instagram, media chat (WA, Line), Facebook, Twitter dan Youtube.

Dengan adanya media sosial dan jejaring sosial tentu akan mempermudah setiap individu berkomunikasi dengan jarak dekat maupun jauh sekalipun berbeda negara. Teknologi canggih memudahkan interaksi dua atau lebih individu dan memudahkan seseorang dalam mengakses berita yang up to date seakan-akan dunia ini sangat sempit. Hal tersebut merupakan dampak positif adanya teknologi saat ini.

Namun sangat disayangkan dengan kecanggihan teknologi yang ada justru hal tersebut disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya saja media sosial digunakan sebagai sarana menyebarkan ujaran kebencian dan isu-isu kebohongan (hoaks).

Pesta demokrasi yang disebut Pemilu itu tak lepas kaitannya dengan hoaks kategori politik dengan penyebaran informasi yang sifatnya provokatif. Hoaks kategori politik yang beredar lebih banyak mengenai Capres dan Cawapres. Berita kebohongan dan menjatuhkan pihak lawan hingga saling mencaci antara pendukung paslon yang satu dengan pendukung paslon lain semakin memanas.Tidak hanya berita hoaks namun juga saling memberi komentar yang menjatuhkan bahkan memfitnah di media sosial baik Instagram, Twitter dan Youtube.

Menurut identifikasi Kominfo, selama April 2019 tercatat 209 hoaks dengan kategori politik. Hoaks politik merupakan kabar bohong untuk menyudutkan lawan politik lain. Bisa saja hoaks tersebut dimunculkan oleh sebagian politikus yang mudah sekali membicarakan keburukan lawan politik namun sulit membuktikan keburukannya. Sebagian politikus sebagai calon birokrat dan berpendidikan rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan.

Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat teruji adanya, demi kebaikan negara ini. Nilai-nilai yang adapun kini bertentangan dengan hoaks politik yang sedang sangat nge-tren. Isu-isu kebohongan sangat bertentangan dengan kelima sila pancasila.

Nilai Ketuhanan yang Maha Esa seakan tidak menjadi pedoman, mengangkat isu mengenai agama yang belum tentu teruji kebenarannya seakan sangat ringan dibicarakan. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pun tidak digubris demi kemenangan dirinya atau kandidat yang dijagokan. Nilai persatuan Indonesia bahkan sudah sangat diragukan adanya, pengkubuan sungguh sangat terlihat pada pesta demokrasi saat ini seraya memiliki negara yang berbeda karena terpecah belah. Mereka menggembor-gemborkan kebaikan kandidatnya dengan menjelek-jelekkan paslon lain yang tentu akan memecah belah negara ini.

Hoaks politik bertentangan dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena pembuat hoaks mementingkan kepentingan golongannya daripada kepentingan bangsa ini. Dan tentu saja, hoaks bertentangan dengan sila ke-5 karena lawan politik yang dipojokkan merasa tidak mendapatkan keadilan sosial ketika ia mengajukan diri untuk mendapatkan hak dipilih oleh rakyat.

KPU sejak awal di tekan dan diarahkan untuk didelegitimasi, berbagai provokasi ajakan inkonstitusional melalui isu people power terus digelorakan, terakhir membuat opini dengan menolak hasil pemilu penghitungan KPU karena dianggap curang, bahkan hingga meralat klaim kemenangan bagi pasangan calon tertentu. Karena itu, masyarakat hendaknya mawas diri dan jangan mudah terpengaruh serta jangan ikut menjadi agen penyebar hoaks. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kabinet Baru Jokowi-Ma’ruf

Setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 (20/10), Jokowi bersama wakilnya, KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan…

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…

Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Prospek Ekonomi Kabinet Jokowi II

Masyarakat Indonesia berharap di masa pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Setidaknya stabilitas…

Kabinet Baru Jokowi-Ma’ruf

Setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 (20/10), Jokowi bersama wakilnya, KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan…

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…